Tujuh Alasan Kebijakan Perluasan Perpanjangan Waktu Zone Ganjil Genap Demi Menyukseskan AG 2018 yang Ngawur

Oleh : Wina Armada Sukadri | Senin, 02 Juli 2018 - 11:20 WIB

Wina Armada Sukadi, wartawan senior (Foto Dok Industry.co.id)
Wina Armada Sukadi, wartawan senior (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Penerapan peluasan zone ganjil-genap untuk pemakaian kendaraan mobil pribadi sekaligus penambahan waktu selama jam kerja dari pagi sampai malam, yaitu dari pukul 06.00.  sampai dengan pukul 20.00., hemat saya, merupakan  kebijakan yang  ngawur dan merugikan negara! Kenapa?  Ini alasan-alasannya:

(1) Kebijakan ganjil genap itu, bakal memperlambat pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia. Hal ini karena akses ke pusat-pusat bisnis, perbelanjaan, dan hiburan menjadi sangat sulit,  sehingga perputaran uang bakal jauh berkurang. Padahal Indonesia saat ini justeru sedang membutukan percepatan perekonomian   untuk mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan perekonomian terutama dalam  mengatasi tekanan perekonomian dunia yang melambat dan efek menguatnya dolar Amerika di seluruh dunia.

(2) Perluasan penerapan zone ganjil genap  dan membuatnya menjadi seharian waktu kerja, tidak memikirkan alternatif jalan penyaluran  kendaraan pribadi. Dengan begitu,  bakal banyak menghambat aktivitas masyarakat. Misal, sekedar contoh,  warga Bintaro yang mau ke Kebon Sirih, harus cari jalan alternatif mana, sulit menemukan alternatif jalan. Contoh lain, warga Kelapa Gading yang berkantor di Jalan Sudirman,  juga susah cari jalan alternatif. Mau kemana? Belum lagi bakal sangat sulitnya, dan bahkan sebagian tidak mungkin, menempuh jalan dari rumah-rumah warga (juga dokternya)? ke rumah-ruma sakit yang terkena jalur ganjil genap , bakal membuat warga kebingungan. Kebijakan perluasan zone ganjil genap dan memperpanjang selama jam kerja yang tidak memikirkan alternatif jalan tentu  bukan hanya merepotkan,  tapi juga membuat “ *mati suri* ” sebagaian aktivitas (bisnis) masyarakat.

(3) Dengan sarana jalan yang serba susah dan harus berputar-putar menempuh jalan yang jauh dan lama selama waktu kerja dari pagi sampai malam, ini  menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Dalam perlambatan  perekonomian dan persaingan global yang tajam, tentu biaya ekonomi tinggi di Indonesia ini menyebabkan daya saing ekonomi  Indonesia juga bakal  tersudut.

(4) Dengan zone ganjil genap yang diperluas  dan waktunya menjadi seharian penuh jam kerja (pukul 06.00. - 20.00.) akan ada _opportunity lost_ yaitu kehilangan kemungkinan mendapat keuntungan. Maksudnya, dengan adanya agenda Asia Games, maka  akan datang puluhan ribuan turis peserta Asia Games dengan para offial dan pendukungnya   ke Jakarta dan Indonesia umumnya. Mereka ini potensial buyer terhadap produk dan barang-barang Indonesian dan memberika masukan devisa .  Nah, seharusnya akses mereka ke pasar dan sentra perjualan  serta tempat wisata dipermudah. Sebaliknya  dengan adanya perluasan zone ganjil genap selama jam kerja, malah mempersempit dan mempersulit akses para turis berbelanja dan memberikan devisa kepada kita,  sehingga peluang menggaet keutungan jadi menipis atau hilang. Itu pun belum  terhitung keuntungan valas yang tidak jadi terima alias sirna yang seharusnya Indonesia terima.

(5). Warga malah jadi susah nonton acara Asia Gamesnya sendiri,  karena akses jalan sulit, berputar-putar.  Mereka yang tadinya berniat menonton pertandingan-pertandingan Asia Games menjadi malas menontonnya, setidaknya akan mengurangi jumlah mengunjungi pertandingan. Para atlit Indonesia yang membutuhkan full dukungan penonton nasiobal pun, kemungkinan jumlah dukungan itu menciut. Padahal mereka dituntut untuk berprestasi yang mengharumkan bangsa.

(6) Membuat citra Asia Games di mata warga jadi buruk,  lantaran Asia Games dinilai menyengsarakan warga. _Ngapain_ ada Asia Games kalau cuma jadi kosmetik yang menyenangkan asing, tapi justeru menyengsarakan anak bangsa sendiri?

(7) Memperburuk citra pemerintah, khususnya dalam kaitan dengan perpajakan.  Pembangunan yang dihasilkan dari uang masyarakat lewat perpajakan,  yang seharusnya wajar dinikmati lagi oleh masyarakat, tapi dengan acara Asia Games hasilnya malah gak dapat dinikmati warga sendiri. Buat apa _dong_  bayar pajak yang semakin tinggi, setidaknya pikiran semacam itu normal saja muncul di banyak benak  masyarakat  dan tentu ini merugikan citra pemerintah yang sangat getol-getolnya menanggok pajak.

WINA ARMADA SUKARDI, wartawan senior.)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara

Selasa, 19 Februari 2019 - 19:35 WIB

Lewat INDI 4.0, Kemenperin Pantau Kesiapan Perusahaan Manufaktur Menuju Industri Keempat

Kementerian Perindustrian gencar melakukan sosialiasi kepada para pelaku industri manufaktur di Indonesia mengenai indikator penilaian penerapan teknologi industri 4.0atau Indonesia Industry…

Vivo V15

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:38 WIB

Segera Hadir di Indonesia, Ini Kelebihan Vivo V15

Vivo mulai memperkenalkan V15 sebagai V-Series terbaru dengantaglineGo Up yang segera hadir di pasar Indonesia dalam waktu dekat.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu lakukan aksi demo terkait harga avtur

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:27 WIB

Serikat Pekerja Pertamina: Ada Enam Hal Dibalik Gejolak Harga Avtur

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) hari ini menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Assistant Vice President Marketing Podomoro Golf View, Alvin Andronicus

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:24 WIB

Usung Konsep Eco Living, PGV Sediakan Kawasan Untuk Lahan Terbuka dan Nursery

Gaya hidup ramah lingkungan (eco living) bukan hanya menjadi tren baru di dunia. Akan tetapi, gaya hidup ini sudah menjadi kebutuhan, lantaran diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup. Bagi…

MenPAN RB Syarifuddin .memberikan keterangan Pers Usai memberikan SAKIP di Makasar Hari ini

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:11 WIB

Menpan RB, SAKIP Wilayah III Berhasil Hemat Rp 6,9 Triliun

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Drs. Syafruddin M.S.i mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah…