Menko Maritim: Indonesia Berhasil Lakukan Negosiasi Rencana Larangan Impor CPO ke Uni Eropa

Oleh : Hariyanto | Selasa, 26 Juni 2018 - 14:10 WIB

kelapa sawit
kelapa sawit

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia cukup berhasil dalam melakukan negosiasi soal rencana larangan impor CPO ke Uni Eropa yang akhirnya ditunda hingga 2030.

"Saya kira soal kelapa sawit itu kita cukup berhasil karena ditunda 'passing out'-nya ke 2030. Tapi memang itu berlaku pada kelapa sawit yang ditanam di lahan gambut, atau tanah yang tidak ramah lingkungan, itu tidak bisa ekspor ke Uni Eropa. Itu cukup adil," kata Luhut ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (25/6/2018).

Ia menilai penundaan larangan impor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) oleh Uni Eropa hingga 2030 seharusnya tidak jadi masalah bagi Indonesia.

Mantan Menko Polhukam itu mengatakan lantaran larangan hanya akan berlaku untuk CPO dari lahan tidak ramah lingkungan, maka Indonesia tidak akan rugi.

Pasalnya, ia menyebut CPO yang ditanam di lahan tidak ramah di Indonesia jumlahnya tidaklah besar.

"Kita kan banyak, ada sekitar 12 juta hektare kita punya. Paling mungkin yang di lahan gambut berapa juta sih, paling 1,5 juta hektare. Yang lainnya juga masih belum ada yang bagus. Katakanlah 10 juta hektare bersih, itu kan masih banyak," katanya.

Meski mengaku cukup berhasil, Luhut mengaku akan melakukan negosiasi lanjutan mengenai kriteria CPO yanh boleh dan tidak boleh diekspor ke Uni Eropa.

Ia menambahkan Indonesia akan mengirim tim yang akan masuk dalam tim Uni Eropa untuk membahas kriteria-kriteria tersebut. Ia bahkan memanggil Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend demi mewujudkan hal tersebut.

"Kita tidak mau mereka yang mengatur kita. Ini bangsa besar. Saya bilang ke Dubes Uni Eropa Guerend bahwa tim saya orang Indonesia harus ada di dalamnya. Dia setuju," katanya.

Uni Eropa akan menunda pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan campuran biofuel hingga 2030.

Keputusan itu disepakati dalam pertemuan trilog antara Komisi Eropa, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa pada 14 Juni 2018 yang juga menghasilkan revisi Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa (RED II).

Dengan demikian, tidak ada pembatasan impor minyak sawit sebagai bahan campuran biofuel dan pasar Uni Eropa tetap terbuka untuk impor minyak sawit.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PointStar gelar acara “Iftar Insights: Understand Retail Business Continuity & Operational Challenges during Ramadan”.

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:47 WIB

PointStar Dukung Pemerintah Capai Target Pertumbuhan Lewat Transformasi Digital

PointStar berkomitmen untuk menyediakan solusi teknologi yang inovatif dan terdepan untuk membantu perusahaan ritel menghadapi tantangan perekonomian global dan lokal.

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:44 WIB

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Jakarta – Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital.

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:27 WIB

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Jakarta – Bank DKI kembali meraih apresiasi dari lembaga independen, kali ini dari media The Iconomics sebagai Indonesia Best 50 CEO pada Kategori Bank Daerah, yang diserahkan langsung pada…

Studi Klinis SANOIN dan P&G Health atasi anemia.

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:06 WIB

SANOIN dan P&G Health Lakukan Studi Klinis Atasi Anemia

Beberapa temuan dari studi klinis SANOIN terbaru yang didukung P&G Health dan dilakukan oleh para pakar kesehatan terkemuka, menunjukkan efikasi dari suplementasi zat besi dengan Sangobion

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. bersama Kepala LKPP Hendar Prihadi

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:48 WIB

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem…