Industri Farmasi Dibelit Dilema Persoalan Bahan Baku

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Industri farmasi telah menjadi salah  satu sektor prioritas yang akan didorong pertumbuhannya di tahun 2018. 

Pasalnya sektor ini dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan perekonomian nasional. 

Seberapa siap industri domestik memasok bahan baku yang sejauh ini mayoritas masih didatangkan secara impor. 

Pada tahun 2017, industri farmasi dalam hal ini industri terkait produk obat kimia dan obat tradisional  tercatat tumbuh sebesar 6,85% dan memberikan kontribusi sebesar 0,48%, dengan nilai investasi yang meningkat sebesar 35,65%. 

Pada tahun yang sama, penambahan investasi di sektor farmasi juga telah mencapai Rp5,8 triliun.

Hal ini terungkap dalam sebuah paparan yang digelar oleh  Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu. 

Disampaikan Kendrariadi Suhanda, Ketua Umum Pharma Materials Management Club (PMMC) yang juga  Ketua Umum Pharma Materials Management Club (PMMC), kinerja sektor industri farmasi ini didukung oleh Inpres Nomor 6 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan. 

Demi mencapai tujuan tersebut, disebutkan Ken, dibutuhkan industri farmasi yang inovatif, penguasaan teknologi yang optimal, serta memenuhi kebutuhan obat terjangkau dan menyediakan bahan baku obat di masa mendatang.

Para pelaku industri sendiri, kata Ken,  merespons positif  Inpres No.6 Tahun 2016, karena menurutnya  Indonesia memang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor industri farmasi dengan sumber daya alam yang  mendukung proses produksi. 

“Inpres ini memberikan peluang bagi pelaku industri farmasi dan alat kesehatan  berinovasi untuk memproduksi bahan baku, kemasan, mengembangkan riset dan teknologi, serta kemitraan strategis dengan para profesional industri farmasi yang saling bersinergi,” kata Kendriadi.

Pemerintah pun sejatinya memang telah menyebutkan bahwa industri farmasi akan menjadi salah satu sektor andalan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Setidaknya hal ini sempat dikemukakan oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto akhir Februari lalu saat meresmikan pabrik bahan baku obat dan produk biologi PT Kalbio Global Medika di Cikarang, Bekasi. 

Menurut Airlangga, industri farmasi  akan menjadi salah satu sektor andalan yang akan diberi prioritas dalam pengembangannya, karena  dinilai akan menjadi penggerak perekonomian nasional yang cukup besar.

Dukungan juga telah diberikan pemerintah dengan  penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi XI. 

Dalam paket kebijakan  tersebut, salah satunya diputuskan bahwa pemerintah  segera menyusun road map dan action plan pengembangan industri farmasi dan alkes, mengembangkan riset di bidang farmasi dan alkes serta menyusun kebijakan yang mendorong investasi di bidang industri farmasi dan alkes. 

Kebijakan yang dimaksud, salah satunya adaah kebijakan fiskal, antara lain pembebasan atau penurunan bea masuk, tax holliday dan tax allowance di bidang ini.  

Paket kebijakan ini pun  berikutnya diperkuat dengan dilansirnya beleid  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes). 

Airlangga mengemukakan,  tujuan diterbitkannya Inpres No 6/2016  tersebut adalah agar tercipta kemandirian industri farmasi dan alkes nasional. 

Berikutnya diharapkan publik bisa memperoleh obat dengan mudah, terjangkau, dan berkesinambungan. 

Upaya percepatan pun bakal didukung dengan sejumlah insentif fiskal dan deregulasi, yang diharapkan bisa mempermudah dan menumbuhkan  investasi baru di sektor  farmasi di Tanah Air.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan  Maura Linda Sitanggang mengungkapkan hal yang sama. 

Bahkan menurut Linda pasar  farmasi Indonesia merupakan yang terbesar di ASEAN. 

Indonesia, kata Linda, memiliki potensi yang tinggi dan peluang yang sangat baik untuk produksi obat-obatan dan pembangunan infrastruktur kesehatan. 

Pada tahun 2017 saja,  pasar industri farmasi Indonesia tercatat  sekitar Rp72 triliun.

Menurut Linda,  industri farmasi memiliki kontribusi yang sangat besar untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program kesehatan, yang ujungnya bertujuan  memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat. 

Industri farmasi pun ditetapkan sebagai industri prioritas nasional dalam cluster industri andalan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Sayangnya  mayoritas kebutuhan bahan baku Indonesia atau sebesar 95% masih diimpor dari berbagai negara. Di antaranya China, India, Eropa dan Amerika.

“Bahan baku sediaan farmasi, bahan aktif dan eksipien (bahan campuran pendukung) diperkirakan menghabiskan 25% hingga 30% dari total biaya produksi obat secara keseluruhan,” ujar Linda di Jakarta bulan lalu. 

Berlatar pada kondisi tersebut, pemerintah pun segera membuat Peta Jalan  industri farmasi dan alat kesehatan, yang dirangkum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. 

“Paling tidak, dalam road map industri farmasi dan alat kesehatan nasional, Indonesia di tahun 2030 bisa (meningkatkan kapasitas produksi bahan baku menjadi) 30%, diproduksi di dalam negeri,” ujarnya. 

Dan kunci utama dari peta jalan ini tentunya  adalah investasi.

Berdasarkan Permenkes  Nomor 17 Tahun 2017, tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri farmasi dan Alat Kesehatan, ditetapkan tentang pengaturan rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan bertujuan  demi meningkatkan industri farmasi dan alat kesehatan yang secara mandiri menghasilkan obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan untuk kebutuhan nasional dan ekspor, termasuk meningkatkan investasi baru. 

Berikutnya Di pasal 2 permenkes tersebut ditetapkan pula bahwa rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan yang memproduksi obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan, diarahkan untuk industri hulu yang berdaya saing dan berkesinambungan, didukung oleh  inovasi produk  dan peningkatan sumber daya manusia. 

Dan satu hal berikutnya yang tidak boleh dilewatkan adalah poin terakhir daari pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa  obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan yang diproduksi haruslah terjangkau oleh masyarakat. 

Terkait prasyarat investasi demi tercapainya pengembangan produksi bahan baku di dalam negeri, Linda mengemukakan bahwa pemerintah telah membuka keran seluas-luasnya bagi investasi asing yang ingin menanamkan modalnya di sektor farmasi. 

Keleluasaan tersebut diberikan pemerintah lewat dilansirnya  Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X pada Februari 2016 lalu,  yang  merevisi daftar negatif investasi (DNI) untuk penanaman modal asing (PMA). 

Dalam revisi DNI tersebut,  investor asing bisa sepenuhnya  menanamkan modal hingga 100% dalam  35 bidang usaha, di antaranya industri Bahan Baku Obat yang semula hanya diberikan maksimal penguasaan saham sebesar 85%.   

Linda sendiri tak bisa menyebutkan berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk bisa mencapai target 30% penguasaan bahan baku di tahun 2030. 

Yang jelas, ujarnya, pemerintah siap memberikan insentif, semisal pemberian deductible tax oleh Kementerian Perindustrian, yang rancangan aturannya saat ini tengah dibahas di kantor Kementerian Keuangan.

Mengomentari apa yang ditargetkan oleh pemerintah terkait pengadaan bahan baku obat di dalam negeri, Kendrariadi Suhanda  mengungkapkan, dari hasil kajian dan studi yang dilakukan GP Farmasi Indonesia, di tahun 2025 mendatang, pasar farmasi nasional termasuk ekspor diperkirakan akan bertumbuh 10 kali lipat menjadi Rp700 triliun. 

Untuk itu dibutuhkan kesiapan dan keseriusan  para pelaku industri termasuk  pemerintah untuk mengantisipasi tingginya permintaan obat-obatan dan alat kesehatan pada masa tersebut. Ia pun meminta agar pemerintah serius memberikan dukungan bagi industri ini. 

“Kalau kita bicara soal bahan baku farmasi, maka kita bicara soal kimia dasar. Dan di industri kimia dasar kita ini pemerintah masih belum support,” ujarnya.

Sementara itu  Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) Tirto Kusnadi, menyoroti rencana pemeirntah untuk memperbesar produksi bahan baku di dalam negeri. 

Menurutnya,  dengan penguasaan pasar farmasi nasional yang sebesar US$ 6 miliar, dibandingkan pangsa pasar farmasi dunia yang sebesar US$ 1.000 miliar, maka  Indonesia hanya menguasai 0,02% pangsa dunia. Sangat minim jika harus bersaing dengan pemain pasar dunia.  

“Apakah bahan baku harus diproduksi di dalam negeri. Kalau skala produksinya masih belum besar, biayanya akan menjadi lebih mahal,” ujarnya. 

Kecuali  pemerintah berkomitmen untuk tetap menggunakan produk dalam negeri kendati harga yang ditetapkan tidak bisa bersaing.