14 Anggota DPRD Malang Kembalikan Uang

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan 14 anggota DPRD Kota Malang yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 telah mengembalikan uang.

Untuk diketahui, total 18 orang anggota DPRD Kota Malang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap tersebut.

"Tadi saya juga dapat informasi dari penyidik bahwa sebagian dari anggota DPRD Malang ini juga sudah mengembalikan uang jadi ada sekitar 14 dari 18 anggota DPRD Malang tersebut mengembalikan uang ke penyidik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/6/2018)

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa uang tersebut disita dan dijadikan bukti dalam penyidikan perkara suap tersebut.

Namun, Febri belum bisa menjelaskan lebih lanjut total pengembalian uang dari 14 anggota DPRD Kota Malang itu.

"Saya belum dapat lagi informasi terkait dengan jumlah nanti kami akan "update" kembali tetapi poin yang paling penting adalah dalam proses hukum ini tentu kalau ada sikap kooperatif, misalnya pengakuan atau pengembalian uang meskipun itu tidak menghapus tindak pidananya seseorang tetapi itu akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan," tuturnya.

Hal tersebut, kata Febri, juga berlaku untuk empat anggota DPRD Kota Malang lainnya yang belum mengembalikan uang ataupun untuk semua tersangka yang sedang diproses KPK.

"Jadi, ini pesan yang sama saya kira baik pada anggota DPRD Malang yang lainnya artinya masih ada empat orang yang belum mengembalikan ataupun semua tersangka yang diproses," tuturnya.

Ia juga mencontohkan pengembalian uang dari sekitar 30 anggota DPRD Sumatera Utara yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap kepada DPRD Sumatera Utara periode 2009 hingga 2014 dan 2014 sampai dengan 2019.

"Di Sumut ada lebih dari 30 anggota DPRD Sumut yang juga mengembalikan uang totalnya lebih dari Rp5,4 miliar. Tentu itu akan kami pertimbangkan sebagai faktor yang meringankan," ungkap Febri.

Sebelumnya, pada Agustus 2017 lalu, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

KPK pun mengumumkan Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 lainnya sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada 21 Maret 2018 lalu.

Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data, mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuka penyidikan baru dengan 19 tersangka.

Moch Anton selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Atau untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 terkait dengan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Moh Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidik KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 18 tersangka unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 menerima "fee" dari Moch Anton bersama-sama tersangka Jarot Edy Sulistyono untuk memuluskan pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.

Diduga, unsur pimpinan dan anggota DPRD menerima pembagian "fee" dari total "fee" yang diterima oleh tersangka M Arief Wicaksono sebesar Rp700 juta dari tersangka Jarot Edy Sulistyono.

Diduga Rp600 juta dari yang diterima M Arief Wicaksono tersebut kemudian didistribusikan pada sejumlah anggota DPRD Kota Malang.

Ke-18 tersangka anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 itu antara lain Suprapto dari Fraksi PDIP, HM Zainuddin dari Fraksi PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, Sahrawi dari Fraksi PKB, Salamet dari Fraksi Gerindra, Wiwik Hendri Astuti dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Malang, Mohan Katelu dari Fraksi PAN, Sulik Lestyowati dari Fraksi Partai Demokrat, dan Abdul Hakim dari Fraksi PDIP.

Selanjutnya, Bambang Sumarto dari Fraksi Partai Golkar, Imam Fauzi dari Fraksi PKB, Syaiful Rusdi dari Fraksi PAN, Tri Yudiani dari Fraksi PDIP, Heri Pudji Utami dari Fraksi PPP, Hery Subianto dari Fraksi Partai Demokrat, Ya'qud Ananda Gudban dari Fraksi Partai Hanura, Rahayu Sugiarti dari Fraksi Partai Golkar, Sukarno dari Fraksi Partai Golkar, dan Abdul Rachman dari Fraksi PKB. (Ant)