Dunia Usaha Mengeluh, Apindo Minta Pasal-Pasal RUU SDA Dianulir

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 21 Juni 2018 - 07:20 WIB

Ilustrasi Apindo. (Foto: IST)
Ilustrasi Apindo. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id, Jakarta -RUU Sumber Daya Air yang saat ini sedang di godok di DPR menimbulkan banyak persoalan. Banyak pihak melihat pasal-pasal dalam RUU SDA harus di anulir. Hal itu disampaikan Tim Kajian Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Karina, pertengahan Juni lalu.

Salah satu pasal bermasalah menurut Karina adalah adanya kewajiban industri memberikan bank garansi dan mengalokasikan 10% keuntungan untuk konservasi SDA. Aturan tersebut jelas memberatkan industri dan menimbulkan ketidakpastian berusaha. Terlebih lagi, industri terutama yang bergerak dibidang AMDK saat ini sudah melakukan langkah-langkah konservasi sumber air minum.

Terkait dengan bank garansi sebetulnya industri sudah melakukan pembayaran retribusi air, kalau diartikan adalah kewajiban industri menjaga asupan air yang meraka pakai dan mengatur asupan air yang sesuai izin yang diberikan pemerintah, ujar Karina dalam keterangan persnya kepada INDUSTRY.co.id, Kamis (21/6/2018)

Lebih lanjut, pengaturan tentang air dalam RUU SDA dinilai Karina sangat berdampak terhadap industri. Di satu sisi, para pelaku industri sudah mendapat tekanan demikian besar dari banyaknya produk impor. Di sisi lain, industri juga dharapkan dapat menggenjot ekspor. Lalu keberadaan RUU SDA justru semakin membuat posisi pelaku industri terjepit. Dalam keadaan seperti ini dimana tidak hanya kita harus memikirkan energy cost dan distribusi cost, namun ada tambahan lagi water cost, bagaimana kita bisa meningkatkan export? jelas Karina.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang (UU) tentang Sumber Daya Air (SDA) Nomor 7 Tahun 2004 pada 18 Februari 2015. Dalam pembatalan tersebut, MK menetapkan 6 prinsip dasar yaitu tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air; perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; prioritas utama penggunaan sumber daya air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Pada awal tahun 2017, DPR berinisiatif untuk menyusun Rancangan Undang-Undang untuk mengatur tata kelola air yang diwujudkan berupa RUU Sumber Daya Air (SDA). Penyusunan RUU ini mengacu pada 6 prinsip dasar MK yang ditetapkan MK pada saat pembatalan UU SDA No 7 Th 2004. Selanjutnya, Kementerian PUPR berperan menjadi leading dalam pembahasan RUU SDA ini.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sederet agensi terkenal Korea Selatan menjalin kerjasama untuk mendirikan perusahaan platform konten baru pada Kamis (19/7). (Foto: Soompi)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 19:30 WIB

Tujuh Agensi Korsel Jalin Kerjasama Dirikan Perusahaan Konten Baru

Sederet agensi terkenal Korea Selatan, mulai dari SM Entertainment, YG Entertainment, BigHit Entertainment, JYP Entertainment, FNC Entertainment, Star Empire, dan Mystic Entertainment menjalin…

Girls Group 'TWICE' (Foto: soompi/stardailynews)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 17:00 WIB

Pelaku Ancaman Pembunuhan Girlband TWICE Ditangkap Polisi

Seorang pengguna forum Ilbe membuat sebuah postingan yang berisi ancaman pembunugan terhadap personel TWICE Mina pada Juni 2017 lalu. Ia bahkan mengunggahnya dengan foto sebuah pisau.

Pesawat AirAsia Tampilkan Logo Wonderful Indonesia (Foto Dije)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:30 WIB

AirAsia X Pastikan Tambah 34 Airbus A330neo

Afiliasi AirAsia, AirAsia X memastikan telah memesan tambahan 34 pesawat Airbus A330neo berbadan lebar.

Ilustrasi Exit Tol

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:26 WIB

Perbankan Danai Rp3,3 Triliun Tol Kunciran-Serpong

Pihak perbankan yang terdiri atas sindikasi empat bank memberikan dana pinjaman Rp3,3 triliun untuk pembangunan ruas jalan tol Kunciran-Serpong oleh PT Marga Trans Nusantara (MTN), yang merupakan…

Terminal LCC di Bandara Soetta (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:22 WIB

Terminal 4 Soetta Bukan untuk LCC

PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan Terminal 4 Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak didesain untuk penerbangan berbiaya murah (low cost carrier/LCC).