Wajar SP3 Kasus HRS - Firza, Chatnya Tidak Asli

Oleh : Wiyanto | Minggu, 17 Juni 2018 - 11:50 WIB

Habib Rizieq (Istimewa)
Habib Rizieq (Istimewa)

INDUSTRY.co.id - Habib Rizieq Syihab resmi dapat SP3 dalam kasus dugaan chat dengan Firza Husein. Polri terbukti tidak mempunyai bukti kuat untuk melanjutkan kasus tersebut.

Abdul Chair Ramadhan, pakar hukum mengatakan,dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT, pihak Kepolisian Negara RepublikIndonesia telah memberikan kepastian hukum atas perkara yang dihadapi oleh ImamBesar Habib Rizieq Shihab pada Polda Metro Jaya. Terbitnya SP3 atas dugaan tindakpidana sebagaimana disangkakan sebelumnya, yakni Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan/atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor4 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan/atau Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, merupakan<> langkah bijak dan tepat dalam rangka pemenuhan kepastian hukum yang berkeadilan.<> Kepastian dan keadilan menunjuk bukan hanya pada aspek prosedural, namun harus<> bermuatan keadilan substansial.

<> " Sepanjang pengetahuan kami, perihal chat antara Habib Rizieq Shihab dengan Firza<> Husein sangat diragukan keasliannya, dapat dikatakan sebagai fitnah dari pihak-pihak<> tertentu," katanya di Jakarta, Minggu (17/6/2018).

Ia katakan, petunjuk yang mendukung pendapat ini adalah adanya pemanfaatan secara tidak<> sah atas whatsapp milik keduanya dan kemudian disebarluaskan ke dunia maya dengan<> cara melawan hukum. Seharusnya, pihak yang menyebarluaskan itulah yang harus<> bertanggungjawab secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.<> Dengan adanya penyebarluasan tersebut, maka sejak awal posisi Habib Rizieq Shihab dan<> Firza Husein adalah sebagai korban, bukan sebaliknya sebagai tersangka.

Menurutnya proses hukum dalam penerbitan SP3 telah memenuhi due process of law dengandidasari fundamental fairness. Dengan lain perkataan, kesimpulan penyidik telah sesuaidengan prosedur formal yang adil, logis dan layak.<> " Pada akihrnya, kami yakin tidak ada kepentingan apapun dalam terbitnya SP3 dimaksud.<> Tidak ada kepentingan non hukum, semuanya berjalan sesuai mekanisme dan aturan<> hukum yang berlaku," katanya.

Oleh karenanya, kesimpulan pihak penyidik untuk tidakmelanjutkan proses hukum tersebut, harus dihargai dan diapresiasi.Sebagai penutup, kami menghimbau kepada khalayak (publik) untuk tidakmempartanyakan apalagi mempermasalahkan terbitnya SP3 dimaksud. Kebenarantidaklah mendua, kebenaran berpihak pada kejujuran, bukan sebaliknya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Petani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 19 September 2018 - 10:06 WIB

Kementan Stabilisasi Harga Bawang dan Cabai

Harga komoditas bawang merah dan cabai menurun beberapa minggu terakhir. Salah satunya terjadi di Bima, harga bawang merah jatuh sehingga mengakibatkan masyarakat menghamburkan bawang merah…

BNI Syariah Raih Penghargaan di Alpha Southeast Asia Award 2018

Rabu, 19 September 2018 - 10:00 WIB

BNI Syariah Raih Penghargaan di Alpha Southeast Asia Award 2018

BNI Syariah meraih penghargaan sebagai The Best Islamic Finance Commercial Bank in Indonesia tahun 2018 di wilayah Asia Tenggara dalam acara 12th Annual Best Financial Institution Awards & 8th…

Pengunjung mengamati papan elektronik yang memperlihatkan pergerakan IHSG di gedung BEI (Foto Rizki Meirino)

Rabu, 19 September 2018 - 09:42 WIB

PANI-DIGI Resmi Diperdagangkan di BEI

Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan pencatatan saham perdana dua perusahaan yakni PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (PANI) dan PT Arkadia Digital Media Tbk (DIGI) Direktur Penilaian Perusahaan…

Salyadi Saputra, Direktur Utama Pefindo (Kompas.com)

Rabu, 19 September 2018 - 09:39 WIB

Pefindo Perkirakan Penerbitan Obligasi Capai Rp140 Triliun

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan penerbitan obligasi pada 2018 mencapai Rp140 triliun atau turun 13,04 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp161,36 triliun.

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 19 September 2018 - 09:10 WIB

Banggar DPR Setujui Asumsi Kurs Rp14.500

Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI menyetujui asumsi nilai tukar dalam RAPBN 2019 sebesar Rp14.500 per dolar AS, atau lebih tinggi dari asumsi awal yang disepakati dalam Komisi XI sebesar…