Gubernur BI Diminta Terus Jaga Kestabilan Rupiah

Oleh : Ahmad Fadli | Kamis, 14 Juni 2018 - 08:01 WIB

Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia
Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengapresiasi kebijakan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mampu menstabilkan nilai rupiah setelah memimpin bank sentral tersebut. Diharapkan penguatan itu bisa terus dijaga agar tercipta kestabilan ekonomi.

"Saya mengapresiasi kebijakan-kebijakan BI selama tiga pekan ini walaupun hasil bagus itu belum bisa diukur. Tetapi yang penting adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) sudah semakin membaik dibanding sebelumnya. Harapan kita angka Rp13.800 per USD ini bisa bertahan walaupun bisa turun lagi akan jauh lebih baik," ucap Bahlil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/6/2018).

Kebijakan menaikkan BI Rate akan menarik uang masuk meskipun akan mengerek suku bunga kredit. Para pengusaha berharap BI rate ke depan semakin kecil agar multiplier effect kredit bisa terjadi.

"Untuk sementara kebijakan BI menaikkan suku bunga cukup baik untuk menahan nilai tukar rupiah. Saya pikir langkah itu efektif," ucap Bahlil.

Bahlil memandang, personal, karakter, dan rekam jejak Gubernur BI Perry Warjiyo turut memunculkan kepercayaan pasar. Nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terlihat semakin membaik. Artinya, ada respons pasar yang positif terhadap Gubernur BI.

Bahlil mengharapkan respons positif ini memberi tanda bahwa kebijakan-kebijakan yang baik bisa menimbulkan iklim investasi yang positif. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai target yang direncanakan.

Terkait dengan lembaga BI yang independen, Bahlil mengatakan, bank sentral merupakan instrumen negara yang salah satu tugasnya adalah menjaga kestabilan monoter. Maka dari itu, penting untuk melakukan kerjasama terhadap seluruh institusi negara termasuk Menteri Keuangan, OJK dan lainnya.

"Ini satu kesatuan dan tidak bisa dipisah-pisahkan karena masing-masing punya peranan yang penting. Bahwa dalam mekanisme kepemimpinan mereka independen, Ya. Pertama di situ ada perspektif kenegaraan satu kesatuan dan tidak boleh terpisah. Kedua, adalah dari sisi tufoksi dan pertanggungjawaban. yang paling penting mereka melakukan sinkronisasi," ujar Bahlil

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pemerintah meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable. (INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 05:20 WIB

Pemerintah Luncurkan Layanan Kredit Ultra Mikro Berbasis Digital

Pemerintah meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable.

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah saat bedah buku karyanya berjudul Mere(i)butkan Sertifikasi Halal di Jakarta, Selasa (11/12) (INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 05:08 WIB

Jaga Iklim Usaha, Pemerintah Diminta Jalankan Sertifikasi Halal

Lembaga advokasi Indonesia Halal Watch (IHW) mendorong pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dengan memperkuat LPPOM MUI melalui…

Kue jajanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:35 WIB

Waspada! Banyak Jajanan Sekolah Tak Higienis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menyatakan masih banyak ditemukan jajanan sekolah di Jawa Timur tidak higienis meski temuan jajanan pangan di tempat pendidikan yang mengandung…

Institut Pertanian Bogor IPB (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:29 WIB

IPB-USM Sepakat Kembangkan Lingkungan Maritim Era 4.0

Institut Pertanian Bogor (IPB) menjalin kerja sama dengan Universitas Sains Malaysia (USM) yang fokus pada pembangunan dan pemberdayaan lingkungan maritim serta pesisir dengan pendekatan inovatif…

Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:23 WIB

MUI Diminta Ambil Alih Sementara Sertifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia diminta mengambil alih sementara proses sertifikasi halal yang sifatnya wajib (mandatory) sesuai Undang-undang Jaminan Produk Halal karena Badan Penyelenggara JPH belum…