Suku Bunga BI Masih Akan Terus Naik, Kadin Minta Pengusaha Antisipasi

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan suku bunga Bank Indonesia (BI) masih akan naik.

Saat ini BI sudah dua kali menaikan BI 7 day reverse repo rate masing-masing 25 basis poin (bps) hingga menjadi 4,75 persen. Para pelaku usaha diharapkan dapat melakukan antisipasi ketika suku bunga masih akan kembali naik.

"Kita mengapresiasi BI, karena kita tahu suku bunga sudah pasti naik. Kita sudah memprediksi sudah pasti naik lagi ke depannya," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Dirinya menambahkan, berbagai faktor eksternal maupun internal mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Apalagi, Rosan mengakui, perkembangan ekonomi di Amerika Serikat (AS) membuat BI harus berhati-hati dalam mengelola berbagai risiko.

"Fed Fund Rate naik tahun ini dan tahun depan masih naik lagi, yield US Treasury naik sampai tiga persen. Buat kita kebijakan ini sudah diantisipasi, cost of fund kita akan naik. Itu enggak masalah asalkan stabilitas itu terjaga," jelas dia.

Lebih lanjut, Rosan menyebut langkah bank sentral menaikan suku bunga mampu meredam gejolak rupiah. Melemahnya mata uang rupiah yang terlalu dalam dinilai akan membebani investasi pengusaha sehingga dampaknya akan menganggu perekonomian.

"Apa yang dilakukan BI itu bagus, tapi sifatnya kan sementara. Ibaratnya kemarin kita sudah mulai demam dengan rupiah yang melemah, maka dikasih obat oleh BI maka demamnya turun. Jangka pendek sudah sangat bagus, tapi itu enggak cukup," kata dia.

Rosan menyampaikan, suku bunga BI naik ini tidak lepas dari kondisi perekonomian di dalam dan luar negeri. Namun yang jelas, kata dia, kenaikan itu akan memberatkan pengusaha dari sisi biaya produksi, sehingga berpotensi naiknya harga barang. Pihaknya berharap pemerintah dan pelaku usaha dapat mengantisipasi kondisi itu.

Menurut Rosan, selama nilai tukar rupiah tidak naik turun secara drastis itu hal baik, supaya pengusaha bisa merencanakan, serta melakukan antisipasi dalam menyusun anggaran.

"Kita cari solusi untuk itu dan memang kebijakan sangat penting. Bagaimana harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang belum selaras," pungkasnya.