Peningkatan Produksi Pertanian Tingkatkan Kesejahteraan Petani

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, peningkatan produksi hasil lahan pertanian juga akan melesatkan kesejahteraan petani sehingga pemerintah saat ini berfokus untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

"Jika produksi naik maka petani akan sejahtera," kata Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (5/6/2018)

Menurut Amran, pemerintah saat ini sudah menyebarkan hingga sekitar 350 ribu alat dan mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan produksi hingga berkali-kali lipat.

Selain itu, ujar dia, penggunaan alsintan juga dalam rangka agar kalangan petani juga dapat menekan biaya produksi.

Mentan memaparkan bahwa selain alsintan, sejumlah cara lainnya untuk menekan biaya produksi bidang pertanian antara lain adalah menggunakan bibit unggul.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari meminta pemerintah mempermudah akses pupuk untuk petani dalam rangka mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Eva Kusuma Sundari mengungkapkan selama ini akses pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi tidak bisa diperoleh petani dengan lancar di sejumlah daerah.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah selayaknya merespon secara struktural seperti melakukan mediasi kepada perbankan.

Politisi PDIP itu mengemukakan, bila perbankan tidak mau memasuki bisnis mediasi untuk petani, maka dapat berpotensi berdampak kepada inflasi dan tingkat kemiskinan desa.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Nur Chayati kepada awak media berharap, program asuransi pertanian yang dimiliki pemerintah dapat memudahkan dan tidak memberikan beban persyaratan yang berat.

"Walaupun asuransi ini tergolong murah kalau dihitung, karena 80 persen ditanggung oleh pemerintah, tetapi masyarakat merasa susah ketika akan mengklaim asuransi ini," katanya.

Menurut dia, masih ada sejumlah kendala teknis yang terjadi di lapangan yaitu terkait dengan beratnya persyaratan yang diterapkan pihak asuransi bagi petani yang ingin melakukan klaim.

Untuk itu, politisi PKB itu berbagai pihak terkait dapat mengecek ulang mengenai teknis pembayaran kerugian agar peserta program asuransi jangan dipersulit dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.