Pemerintah Diminta Permudah Akses Pupuk Untuk Petani

Oleh : Hariyanto | Jumat, 01 Juni 2018 - 15:08 WIB

Ilustrasi petani (ist)
Ilustrasi petani (ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pemerintah diminta mempermudah akses pupuk untuk petani dalam rangka mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari mengungkapkan selama ini akses pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi tidak bisa diperoleh petani dengan lancar di sejumlah daerah.

Oleh karenanya pemerintah selayaknya merespon secara struktural seperti melakukan mediasi kepada perbankan. Menurut Eva, bila perbankan tidak mau memasuki bisnis mediasi untuk petani, maka dapat berpotensi berdampak kepada inflasi dan tingkat kemiskinan desa.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Nur Chayati berharap, program asuransi pertanian yang dimiliki pemerintah dapat memudahkan dan tidak memberikan beban persyaratan yang berat.

"Walaupun asuransi ini tergolong murah kalau dihitung, karena 80 persen ditanggung oleh pemerintah, tetapi masyarakat merasa susah ketika akan mengklaim asuransi ini," katanya.

Menurut dia, masih ada sejumlah kendala teknis yang terjadi di lapangan yaitu terkait dengan beratnya persyaratan yang diterapkan pihak asuransi bagi petani yang ingin melakukan klaim.

Untuk itu, politisi PKB itu berbagai pihak terkait dapat mengecek ulang mengenai teknis pembayaran kerugian agar peserta program asuransi jangan dipersulit dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi pabrik pupuk sehingga harga komoditas strategis tersebut bisa lebih terjangkau oleh petani.

"Kita membangun pabrik baru pupuk di Pusri untuk menggantikan pabrik yang lama agar bisa lebih meningkatkan efisiensi produksi pupuk," kata Menteri Rini kepada wartawan di Palembang, Jumat (11/5/2018).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pabrik pupuk yang baru dibangun itu memang lebih efisien karena penggunaan gas hemat tentu harga petani lebih rendah dan subsidi dari pemerintah akan turun.

Konsep revitalisasi adalah mengggantikan sejumlah pabrik yang sudah tua dan boros konsumsi bahan baku gas-nya dengan pabrik baru yang hemat energi, ramah lingkungan dan efisien konsumsi bahan bakunya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Foto: Ridwan/Industry.co.id)

Selasa, 19 Maret 2019 - 21:30 WIB

Indonesia Posisi Kedua Sebagai Negara Dengan Optimisme Tinggi Terapkan Industri 4.0

Berdasarkan hasil riset McKinsey, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan optimisme tertinggi dalam menerapkan industri 4.0, yakni 78%.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara

Selasa, 19 Maret 2019 - 21:06 WIB

INDI 4.0 Jadi Acuan Kemenperin Ukur Kesiapan Industri Masuk Era Digitalisasi

Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0 khususnya lima sektor yang telah menjadi prioritas berdasarkan peta jalan Making Indonesia…

Kemen Kominfo

Selasa, 19 Maret 2019 - 19:33 WIB

Kominfo Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme

Jakarta-Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019.…

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih

Selasa, 19 Maret 2019 - 16:50 WIB

Lewat Program Santripreneur, Kemenperin Telah Bina Lebih dari 4 Ribu Santri Jadi Wirausaha

Kementerian Perindustrian hingga saat ini telah membina dan memberikan pelatihan tentang kewirausahaan kepada 4.720 santri.

Direktur Utama PT Jababeka Morotai Basuri Tjahja

Selasa, 19 Maret 2019 - 16:48 WIB

Dirut PT Jababeka Morotai Cari Investor untuk Kembangkan Bandara Internasional KEK Morotai

Perhelatan Metal & Energy International Summit 2019 kembali digelar selama dua hari yang berlangsung 19 -20 Maret 2019, di Hotel JS Luwansa. Acara ini menghadirkan sekitar 100 delegasi negara…