Ribut DMO Batu Bara Bukti Visi EBT Jonan-PLN Sangat Lemah

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 26 Mei 2018 - 15:15 WIB

Rizal Calvary Marimbo Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) (Foto Industry.co.id)
Rizal Calvary Marimbo Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) (Foto Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakara-Tarik-ulur soal implementasi Domestik Market Obligation batu bara terus berlanjut. Terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggandeng PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan perusahaan batu bara untuk membentuk tim khusus guna mengawal pasokan batu bara bagi kebutuhan dalam negeri.

Pengusaha menilai, sejak awal DMO memang sudah bermasalah. Ini kebijakan reaktif. Karena tiba-tiba harga minyak naik juga batubara membaik harganya di pasaran, dari jauh hari tidak ada antisipasi. Panik, ujar Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Rizal Calvary di Jakarta, Sabtu (26/5/2018)

Rizal mengatakan, kebijakan ini merupakan bukti bahwa Kementerian ESDM dan PLN tidak punya visi yang kuat membangun energi efisien dan ramah lingkungan atau EBT (Energi Baru Terbarukan). Coba kalau sejak dulu, sejak harga energi primer masih murah, EBT sudah dibangun. Situasinya tidak akan ada kebijakan situasional semacam sekarang. Begitu energi primer naik, EBT yang murah dan tidak terpengaruh naik turun harga minyak dan batubara, kita sudah terinstal ke sistem jaringan distribusi, ucap dia.

Sayangnya, ujar Rizal, selama empat tahun ini, tidak ada kemajuan berarti soal EBT. Rasio EBT atas energi pembangkit lainnya masih sangat rendah. Yang terjadi malah ada 46 EBT sampai sekarang kesulitan mencari sumber pendanaan. Sebab dukungan kepada pengusaha sangat rendah. Padahal mereka terlanjur investasi. Biaya operasional ada yang sudah setengah jalan, ucap dia.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar proyek energi baru terbarukan dalam perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) yang diteken pada 2017, hingga kini belum direalisasikan juga. Salah satu kendalanya adalah pendanaan.

Berdasarkan data PLN sampai dengan triwulan pertama tahun ini, 46 PPA yang masih dalam proses persiapan penuntasan pendanaan (financial close) antara lain terdiri dari 38 pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTMH), lima PLT bioenergi, dua pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan satu pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Tercatat baru tiga pembangkit yang sudah mencapai commercial operation date (COD). Pembangkit tersebut terdiri dari PLTMH, PLT Bioenergi, dan PLTA.

Kebijakan PLN ini diperparah dengan hadirnya pembangkit kapal turki (MPP) di laut. Kapal ini jelas-jelas minumnya energi fosil, sudah ada audit Badan Pemeriksa Keuangan akan potensi ruginya ke depan. Tapi PLN bilang karena belum ada gas, sementara pakai minyak. Sebenarnya perencanaanya dulu bagaimana? ucap dia.

Menurunya, kalau kehadiran Kapal Turki hanya untuk mengatasi defisit listrik di suatu wilayah, kenapa kehadiran Kapal Turki justru menggeser pembangkit yang sudah ada di wilayah tersebut. Padahal kita tahu Kapal Turki enggak efisien, ucap dia. Sebab itu, pihaknya meminta agar PLN dan Kementerian ESDM lebih transparan soal kehadiran dan operasional Kapal Turki. Publik berhak tahu subsidi dari APBN itu larinya kemana, ungkap dia.

Trend Dunia

Rizal mengatakan, terdapat banyak kejanggalan dan kebijakan energi listrik. Pasalnya ditengah tren dunia yang memperbesar ketersediaan EBT, Indonesia justru tak ada kemajuan berarti. Yang ada malah proyeknya mandeg bahkan ada yang mangkrak tahun 2017. Yang boros-boros macam Kapal Turki kok lancar, ucap dia.

Rizal memaparkan, pada 2016 saja energi terbarukan memasok sekitar 24,5% dari total kebutuhan energi di dunia dengan rincian 16,6% dari hydro, 4% angin, bio power 2%, solar PV 1,5%. Dia mengatakan, kapasitas pembangkit EBT meningkat sekitar 161 Gigawatt, angka ini merupakan peningkatan tahunan terbesar sepanjang sejarah. Tambahan total kapasitas pembangkit meningkat sekitar 9% dibandingkan 2015, menjadi 2,017 Gigawatt. Itu dua tahun lalu, Tahun ini pasti sudah lebih besar lagi, ucap dia.

Tiongkok, negara dengan instalasi hydro, angin, dan solar PV terbanyak disusul oleh Amerika Serikat, Jerman, Jepang, India, dan Italia. India sedang tancap gas, sedangkan kita masih ribut soal DMO, papar dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BRI Syariah

Senin, 15 Oktober 2018 - 21:37 WIB

Produk Halal BRIsyariah Sukses Gaet Milenial Jogja

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Jogja Halal Fest 2018 yang digelar di Yogyakarta pada tanggal 11 sd 14 Oktober lalu, menjadi bukti besarnya animo masyarakat terhadap produk…

Japan Airlines (JAL) (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 15 Oktober 2018 - 21:00 WIB

Japan Airlines Beroperasi di Terminal 3 Bandara Soetta

Japan Airlines (JAL) beroperasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai 26 Oktober 2018 mendatang.

Christine Lagarde Terkesan dengan Paviliun Indonesia (Foto Humas BUMN)

Senin, 15 Oktober 2018 - 20:45 WIB

Indonesia Pavilion Pukau Ribuan Peserta Annual Meeting IMF-WB 2018

Kehadiran Indonesia Pavilion sebagai wajah pembangunan dan budaya Indonesia yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 8 Oktober - 14 Oktober 2018, mendapat banyak perhatian…

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 15 Oktober 2018 - 20:15 WIB

Pemerintah Usulkan Asumsi Rupiah 2019 Rp15.000

Pemerintah mengusulkan perubahan asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2019 menjadi Rp15.000 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.500 per dolar AS.

Board Member of Sinar Mas Franky O. Widjaja (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 15 Oktober 2018 - 20:00 WIB

Eka Tjipta Foundation Galang Restorasi Bagi Korban Bencana Alam

Di usianya yang menginjak tahun ke-80, Sinar Mas berupaya untuk tak hanya tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan bersama masyarakat, tapi juga peduli serta berbagi dengan sekitar.