Ribut DMO Batu Bara Bukti Visi EBT Jonan-PLN Sangat Lemah

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 26 Mei 2018 - 15:15 WIB

Rizal Calvary Marimbo Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) (Foto Industry.co.id)
Rizal Calvary Marimbo Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) (Foto Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakara-Tarik-ulur soal implementasi Domestik Market Obligation batu bara terus berlanjut. Terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menggandeng PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan perusahaan batu bara untuk membentuk tim khusus guna mengawal pasokan batu bara bagi kebutuhan dalam negeri.

Pengusaha menilai, sejak awal DMO memang sudah bermasalah. Ini kebijakan reaktif. Karena tiba-tiba harga minyak naik juga batubara membaik harganya di pasaran, dari jauh hari tidak ada antisipasi. Panik, ujar Juru Bicara Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Rizal Calvary di Jakarta, Sabtu (26/5/2018)

Rizal mengatakan, kebijakan ini merupakan bukti bahwa Kementerian ESDM dan PLN tidak punya visi yang kuat membangun energi efisien dan ramah lingkungan atau EBT (Energi Baru Terbarukan). Coba kalau sejak dulu, sejak harga energi primer masih murah, EBT sudah dibangun. Situasinya tidak akan ada kebijakan situasional semacam sekarang. Begitu energi primer naik, EBT yang murah dan tidak terpengaruh naik turun harga minyak dan batubara, kita sudah terinstal ke sistem jaringan distribusi, ucap dia.

Sayangnya, ujar Rizal, selama empat tahun ini, tidak ada kemajuan berarti soal EBT. Rasio EBT atas energi pembangkit lainnya masih sangat rendah. Yang terjadi malah ada 46 EBT sampai sekarang kesulitan mencari sumber pendanaan. Sebab dukungan kepada pengusaha sangat rendah. Padahal mereka terlanjur investasi. Biaya operasional ada yang sudah setengah jalan, ucap dia.

Sebagaimana diketahui, sebagian besar proyek energi baru terbarukan dalam perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) yang diteken pada 2017, hingga kini belum direalisasikan juga. Salah satu kendalanya adalah pendanaan.

Berdasarkan data PLN sampai dengan triwulan pertama tahun ini, 46 PPA yang masih dalam proses persiapan penuntasan pendanaan (financial close) antara lain terdiri dari 38 pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTMH), lima PLT bioenergi, dua pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan satu pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Tercatat baru tiga pembangkit yang sudah mencapai commercial operation date (COD). Pembangkit tersebut terdiri dari PLTMH, PLT Bioenergi, dan PLTA.

Kebijakan PLN ini diperparah dengan hadirnya pembangkit kapal turki (MPP) di laut. Kapal ini jelas-jelas minumnya energi fosil, sudah ada audit Badan Pemeriksa Keuangan akan potensi ruginya ke depan. Tapi PLN bilang karena belum ada gas, sementara pakai minyak. Sebenarnya perencanaanya dulu bagaimana? ucap dia.

Menurunya, kalau kehadiran Kapal Turki hanya untuk mengatasi defisit listrik di suatu wilayah, kenapa kehadiran Kapal Turki justru menggeser pembangkit yang sudah ada di wilayah tersebut. Padahal kita tahu Kapal Turki enggak efisien, ucap dia. Sebab itu, pihaknya meminta agar PLN dan Kementerian ESDM lebih transparan soal kehadiran dan operasional Kapal Turki. Publik berhak tahu subsidi dari APBN itu larinya kemana, ungkap dia.

Trend Dunia

Rizal mengatakan, terdapat banyak kejanggalan dan kebijakan energi listrik. Pasalnya ditengah tren dunia yang memperbesar ketersediaan EBT, Indonesia justru tak ada kemajuan berarti. Yang ada malah proyeknya mandeg bahkan ada yang mangkrak tahun 2017. Yang boros-boros macam Kapal Turki kok lancar, ucap dia.

Rizal memaparkan, pada 2016 saja energi terbarukan memasok sekitar 24,5% dari total kebutuhan energi di dunia dengan rincian 16,6% dari hydro, 4% angin, bio power 2%, solar PV 1,5%. Dia mengatakan, kapasitas pembangkit EBT meningkat sekitar 161 Gigawatt, angka ini merupakan peningkatan tahunan terbesar sepanjang sejarah. Tambahan total kapasitas pembangkit meningkat sekitar 9% dibandingkan 2015, menjadi 2,017 Gigawatt. Itu dua tahun lalu, Tahun ini pasti sudah lebih besar lagi, ucap dia.

Tiongkok, negara dengan instalasi hydro, angin, dan solar PV terbanyak disusul oleh Amerika Serikat, Jerman, Jepang, India, dan Italia. India sedang tancap gas, sedangkan kita masih ribut soal DMO, papar dia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Siti Hardiyanti Rukmana

Minggu, 24 Maret 2019 - 16:08 WIB

Mbak Tutut: Libatkan Tuhan dalam Perjalanan Hidupmu

usia 70 tahun yang tengah dijalaninya, bepergian jauh tentu sudah tak lagi terlalu menarik hati Siti Hardiyanti Rukmana.

Pulau Bidadari (Foto Dok PT Pembangunan Jaya)

Minggu, 24 Maret 2019 - 16:00 WIB

Pulau Bidadari Tawarkan Wisata Alam Masih Sangat Alami

Pulau Bidadari merupakan salah satu gugusan pulau yang terdapat di Kepulauan Seribu yang dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari. Merupakan pulau terdekat dengan Teluk Jakarta menjadikan…

Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya MRT Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (24/3) pagi (Foto: Setkab.go.id)

Minggu, 24 Maret 2019 - 16:00 WIB

Resmikan MRT, Presiden Jokowi: Hari Ini Peradaban Baru Telah Dimulai

Setelah menjalani masa uji coba sejak beberapa hari lalu, Moda Raya Transportasi atau Mass Rapid Transit(MRT) Jakarta Fase l diresmikan pengoperasionalannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi),…

Danone Aqua Gelar Kegiatan Edukatif dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia 2019

Minggu, 24 Maret 2019 - 15:43 WIB

Peringati Hari Ginjal Sedunia, Danone Aqua Gelar Kegiatan Edukatif

Dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia/World Kidney Day 2019 yang jatuh pada tanggal 14 Maret 2019 yang lalu, Danone-AQUA mengadakan serangkaian kegiatan edukatif yang bertujuan untuk…

JakCard Bank DKI bisa digunakan di MRT

Minggu, 24 Maret 2019 - 15:34 WIB

Bank DKI Dukung Sistem Pembayaran MRT Jakarta

Terus dorong penerapan transaksi non tunai di DKI Jakarta, Bank DKI mendukung sistem pembayaran berbasis non tunai untuk pengguna MRT Jakarta. Pengguna transportasi MRT Jakarta dapat menggunakan…