Inilah Besaran THR Bagi Pemimpin dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Nonstruktural

Oleh : Ridwan | Jumat, 25 Mei 2018 - 13:55 WIB

Lampiran Daftar perhitungan THR PNS
Lampiran Daftar perhitungan THR PNS

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Selain menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, pada 23 Mei 2018, Presiden Joko Widodo juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non-Struktural.

Lembaga Non-Struktural atau LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan tunjangan hari raya, bunyi Pasal 2 PP ini.

LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil-nya diberikan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tunjangan hari raya sebagaimana, yaitu sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan, bunyi Pasal 4 ayat (1) PP ini.

Menurut PP ini, pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juni. Dalam hal pembayaran THR sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Ditegaskan dalam PP ini, ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Mei 2018 itu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

BGR Logistics Jalin Kerjasama Dengan INKA

Jumat, 18 Januari 2019 - 15:58 WIB

BGR Logistics Jalin Kerjasama Dengan INKA Terkait Pemanfaatan Sumber Daya Perusahaan

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik menandatangani nota kesepahaman dengan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA tentang…

Timberland Gandeng Madness Luncurkan Koleksi Sepatu Limited Edition

Jumat, 18 Januari 2019 - 14:23 WIB

Timberland Gandeng Madness Luncurkan Koleksi Sepatu Limited Edition

Berkembang dari tema sebelumnya yaitu "Transmutation" yang berarti transformasi, tema kali ini adalah "Alteration" yang berarti "perubahan" untuk menandakan penyatuan antara kedua merek - Timberland…

Empat Mahasiswa SIA UBSI Juarai Zahir Accounting Competition

Jumat, 18 Januari 2019 - 14:00 WIB

Berprestasi, Empat Mahasiswa SIA UBSI Juarai Zahir Accounting Competition

Empat mahasiswa SIA UBSI yaitu Martina Ayu Wigati, Sari Indriyani, Muhammad Yamin dan Siti Nuraeni Bariati berhasil menjadi Juara 1 Kategori Analisa Keuangan di Gunadarma All About Competition…

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani saat menemui Presiden Komite Organisasi Luar Negeri Musiad Ibrahim Uyar (Foto: Kadin)

Jumat, 18 Januari 2019 - 13:55 WIB

Kunjungi Kadin, Musiad Jajaki Kerja Sama Bisnis

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap menjalin kerja sama bisnis dan perdagangan dengan Mustakil Sanayici ve Isadamlari Dernegi (Musiad) atau Asosiasi Pebisnis dan Industri Independen…

Stephanie Tangkilisan (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 18 Januari 2019 - 11:59 WIB

Politik Identitas VS Hoaks Jelang Pemilu 2019

Pertanyaan-pertanyaan yang umumnya timbul adalah apakah isu politik identitas dan hoaks benar-benar akan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia di Pemilu nanti?