Inilah Besaran THR Bagi Pemimpin dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Nonstruktural

Oleh : Ridwan | Jumat, 25 Mei 2018 - 13:55 WIB

Lampiran Daftar perhitungan THR PNS
Lampiran Daftar perhitungan THR PNS

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Selain menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, pada 23 Mei 2018, Presiden Joko Widodo juga menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non-Struktural.

Lembaga Non-Struktural atau LNS adalah lembaga selain kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS diberikan tunjangan hari raya, bunyi Pasal 2 PP ini.

LNS yang pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil-nya diberikan tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Tunjangan hari raya sebagaimana, yaitu sebesar penghasilan bulan Mei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghasilan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil pada LNS yang bersangkutan, bunyi Pasal 4 ayat (1) PP ini.

Menurut PP ini, pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juni. Dalam hal pembayaran THR sebagaimana dimaksud belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Ditegaskan dalam PP ini, ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 23 Mei 2018 itu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Tim BIGETRON dinobatkan sebagai The Strongest Squad Indonesia

Selasa, 23 Oktober 2018 - 09:50 WIB

Tim BIGETRON dinobatkan sebagai The Strongest Squad Indonesia di Grand Final PUBG Mobile Indonesia National Championship 2018

Tencent Games, Developer Game ternama di dunia, menghadirkan Grand Final PUBG mobile Indonesia National Championship (PINC) 2018. Grand Final yang diikuti oleh 16 tim yang terdiri dari pemenang…

Rusun Ponpes Cipasung, Tasikmalaya

Selasa, 23 Oktober 2018 - 09:39 WIB

Kementerian PUPR Bangun 27 Rusun Ponpes di Jawa Barat Tahun 2018

Dengan adanya Rusun diharapkan mendukung Ponpes dalam menghasilkan santri yang religius, nasionalis dan berakhlakul karimah

 Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso (kmps)

Selasa, 23 Oktober 2018 - 08:30 WIB

BPR Terlu Waspadai Marak Tumbuhnya Fintech

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mewaspadai gempuran "financial technology" atau teknologi finansial yang saat ini mulai merambah di pedesaan.

Asuransi Ilustrasi

Selasa, 23 Oktober 2018 - 08:15 WIB

Masyarakat Tak Perlu Ragukan Asuransi Syariah

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis meminta masyarakat muslim tidak ragu menggunakan produk asuransi syariah.

Kebun Tembakau

Selasa, 23 Oktober 2018 - 08:00 WIB

Harga Tembakau Kasturi di Jember Berkisar Rp50.000/Kg

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Kasturi Kabupaten Jember Abdurrahman mengatakan harga tembakau kasturi di wilayah setempat cukup bagus yakni berkisar Rp44 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram untuk…