Gubernur Papua: Freeport Tolak Bayar Pajak Air Capai Rp 3,6 Triliun

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 27 Januari 2017 - 13:35 WIB

Gubernur Papua, Lukas Enembe, (Foto: Fadli/Industry.co.id)
Gubernur Papua, Lukas Enembe, (Foto: Fadli/Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada pihak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar pajak air permukaan berserta dendanya yang mencapai Rp 3,6 Triliun yang telah berlangsung selama tahun 2011 hingga 2016.

“Selama ini Freeport enggan membayar pajak air permukaan sejak 2011 jika dirupiahkan mencapai angka Rp 3,6 triliun. Berdasarkan Peraturan Daerah Papua Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah, sudah ditetapkan pajak air dari Rp 10 permeter kubik/detik ditetapkan menjadi Rp 120 permeter kubik/detik,” kata Lukas dalam konferensi persnya kepada wartawan, di Hotel Pullman, Jumat (27/1/2017).

Kata Lukas, sidang gugatan yang sudah dilaksanakan dari 2015 hingga 2017 gugatan terkait masalah air permukaan, yang kini dimenangkan pemerintah provinsi Papua, maka PT Freeport harus menjalankan putusan sidang tersebut.

Ia berharap, Freeport mau mematuhi Perda yang telah ada dan juga keputusan pengadilan, dengan membayar pajak plus sejumlah denda. “Dengan demikian uang tersebut untuk pembangunan stadion utama PON 2020 dan juga kita distribusikan ke Kabupaten/ kota,” ujarnya

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto saat meresmikan pabrik farmasi PT Ethica

Kamis, 23 November 2017 - 18:12 WIB

Kemenperin Perdalam Struktur Industri Farmasi Nasional

Kementerian Perindustrian tengah memprioritaskan pendalaman struktur industri farmasi nasional terutama di sektor hulu atau produsen penyedia bahan baku farmasi. Upaya strategis ini untuk mengurangi…

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip, Apling, MA., PhD. bersama Lansia

Kamis, 23 November 2017 - 18:00 WIB

Selain Jawa Tengah, NTT Rawan Perdagangan Manusia

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana S Yembise mengatakan Nusa Tenggara Timur masuk dalam zona merah "human trafficking" atau perdagangan manusia.

Menperin Airlangga resmikan Pabrik Farmasi di Cikarang Bekasi

Kamis, 23 November 2017 - 17:01 WIB

Menteri Airlangga Resmikan Pabrik Farmasi Senilai Rp1 Triliun

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto hari ini, Kamis (23/11/2017) meresmikan pabrik farmasi milik PT Ethica di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Kepala BPPI Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara

Kamis, 23 November 2017 - 16:54 WIB

Kemenperin Bentuk Balai Litbang di Pekanbaru Guna Tingkatkan Nilai Tambah CPO

Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik, dengan didorong oleh aktivitas industri pengolahan kelapa sawit.

Menhub Budi Karya S (humas kemenhub)

Kamis, 23 November 2017 - 16:30 WIB

Menhub Budi Karya Tnjau Pengoperasian Kereta Bandara Soetta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau pengoperasian Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Stasiun Sudirman Baru Jakarta, menggunakan kereta inspeksi, Kamis (23/11/2017)