PINA: Green Bond Bisa Biayani Perumahan

INDUSTRY.co.id - Jakarta- CEO Center for Private Investment (PINA) Ekoputro Adijayanto mengatakan surat utang berorientasi lingkungan (green bond) bisa menjadi alternatif sumber pembiayaan perumahan di Indonesia yang masih mengalami kekurangan pasokan (backlog) dalam jumlah besar.

"'Financing' (pembiayaan) untuk perumahan ini bisa datang dari mana saja ya, salah satunya dari 'green bond' ini. Kami akan komunikasikan dengan 'private'. Saat ini kami sedang jalan dengan satu investor dari satu negara Asia Timur. Sekarang sedang dalam tahap penjajakan," ujar Eko saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (22/5/2018)

Menurut dia, kebutuhan pembiayaan perumahan saat ini diprediksi mencapai Rp500 triliun.

Pemerintah telah menargetkan angka "backlog" perumahan dapat berkurang dari 11,4 juta pada 2015 menjadi 6,8 juta pada 2019.

"'Backlog' pegawai negeri saja ada 1,5 juta, TNI dan Polri 700 ribuan, jadi sudah 2,2 juta. Belum masyarakat secara luas. Jadi, pelan-pelan kami coba melakukan 'creative financing' dan kerja sama dengan skema-skema tertentu," ujar Eko.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan Polri bisa punya rumah melalui kredit tanpa uang muka atau "down payment" (DP).

Skema kredit khusus untuk ASN, TNI, dan Polri tersebut sudah siap dan tinggal disosialisasikan dan tenor untuk kredit tersebut bisa mencapai 30 tahun.

Kredit rumah tanpa DP tersebut akan didukung oleh Taspen dan Asabri. Tingkat bunga yang diberikan pun akan lebih murah dari pasar.

Kredit rumah ini ditujukan bagi ASN, TNI, dan Polri yang penghasilannya di atas kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat ini, sebanyak 945 ribu ASN, 275 ribu prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri belum memiliki rumah permanen.

Untuk mendukung upaya memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mencari terobosan skema pembiayaan rumah.

Presiden Joko Widodo sudah meminta skema pembiayaan dapat memanfaatkan dana nonanggaran pemerintah sehingga ada pilihan model pembiayaan alternatif.