Pemerintah Wajib Subsidi Sertifikasi Halal Bagi UKM

Oleh : Ahmad Fadli | Rabu, 23 Mei 2018 - 07:06 WIB

Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha mikro atau UKM dalam mengurus sertifikasi halal.
Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha mikro atau UKM dalam mengurus sertifikasi halal.

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch meminta kepada pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pelaku usaha mikro atau UKM dalam mengurus sertifikasi halal produknya.

Hal tersebut diutarakan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah terkait mandatory sertifikasi halal yang mulai diterapkan tahun 2019 mendatang sesuai amanat Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

Ia mengatakan, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, maka Negara mengatur sertifikasi halal dari sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory).

“Karena Negara memberlakukan sistem mandatory atau mewajibkan sertifikasi halal, maka menjadi kewajiban dan konsekuensi bagi Negara untuk membantu membiayai sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya produk UKM,” ujar Ikhsan dalam acara Silaturahim dan Buka Puasa bersama Media “Saatnya berpartisipasi melaksanakan Sistem Jaminan Halal”, di Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Ia juga menjelaskan diberapa negara seperti Korea Selatan dan Taiwan, kedua negara tersebut memberikan subsidi penuh bagi pengusaha yang akan melakukan sertifikasi halal, apalagi untuk tujuan ekspor ke negara-negara kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. 

“Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi sekitar 80.000 Won atau setara Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya sertifikasi halal per tahun per pengusaha. Negara Taiwan pemerintahnya juga memberikan subsidi kepada pengusahanya  yang akan  memperoleh sertifikat halal, sesuai dengan kebijakan pemerintah Taiwan yaitu New Southbound Policy (mengutamakan ekspor ke negara-negara Kawasan Asia Tenggara), terutama untuk tujuan eksport ke Indonesia pelaku usaha disubsidi 100.000 NT atau setara Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta)  per tahun per pengusaha,”tukasnya

Sementara itu, Johansyah dari Asosiasi Pusat Kajian Halal Indonesia mengatakan, produk halal merupakan kebutuhan seluruh umat manusia, bukan hanya muslim. Produk halal, misalnya makanan tidak sekadar bahan makanannya yang halal, namun juga proses memasaknya. Misalnya bagaimana menyembelih ayam yang benar, sesuai dengan tuntunan agama.

 “Jadi tidak sekadar misalnya tidak memakan makanan yang mengandung babi,” katanya

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Tokoh nasional Rizal Ramli (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 25 Juni 2018 - 21:30 WIB

Rizal Ramli: Lima Hal Ini Jadi Faktor Meruginya Garuda Indonesia

Ekonom sekaligus mantan Menko Kemaritiman DR Rizal Ramli membeberkan kasus keuangan yang melilit maskapai PT Garuda Indonesia akibat Miss Manajemen dan ketidakmampuan serta ketidakprofesionalan…

Cawagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum

Senin, 25 Juni 2018 - 21:25 WIB

Isu Poligami Empat Istri Uu Ruhzanul Ulum Marak, Begini Tanggapan Bawaslu

INDUSTRY.co.id - Bandung-Sehari jelang Pilgub Jabar, calon wakil gubernur pasangan Ridwan Kamil, Uu Ruzhanul Ulum diterpa isu tak sedap soal perilaku poligaminya sejak menjabat sebagai Bupati…

Ilustrasi Sawah (Dok. Kementan)

Senin, 25 Juni 2018 - 21:18 WIB

Ketua DPR RI Apresiasi dan Dukung Kementan Blacklist Importir Bawang Nakal

INDUSTRY.co.id - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) serta mendukung langkah-langkah yang diambil terkait dimasukannya 5 perusahaan importir…

Ilustrasi Pemudik Motor (Ist)

Senin, 25 Juni 2018 - 20:50 WIB

Menhub Klaim Pemudik Dengan Sepeda Motor Turun sebesar 18,2 Persen Tahun Ini

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pada masa angkutan lebaran tahun ini jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor turun sebesar 18,2% dibandingkan pada masa angkutan lebaran…

Go-Jek (ist)

Senin, 25 Juni 2018 - 20:50 WIB

Go-Jek Resmi Melebarkan Sayap ke Vietnam dan Thailand

Perusahaan penyedia layananon-demandberbasis aplikasi Go-Jek resmi berekspansi dengan mendirikan perusahaan secara lokal di Vietnam dan Thailand.