Pengamat Nilai Publik Kesulitan Mengakses Draft Revisi UU Minerba

Oleh : Hariyanto | Selasa, 15 Mei 2018 - 20:37 WIB

Pertambangan di Indonesia
Pertambangan di Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Komisi VII DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) bisa rampung pada pertengahan tahun ini. Saat ini, draft revisi UU Minerba masih digodok oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Sayangnya, draft revisi UU Minerba tersebut masih sangat susah diakses oleh publik. Hal tersebut diutarakan Pengamat Energi dan Pertambangan Eva A. Djauhari pada Diskusi Publik yang digelar oleh Djakarta Mining Club di Westin Hotel, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (15/5/2018). 

“Saya mengapresiasi upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemprakarsa atas revisi Undang-undang Minerba (UU Minerba) ini. Namun demikian sangat disayangkan bahwa akses publik terhadap draft revisi UU Minerba ini masih sangat sulit,” ujar Eva yang juga sebagai Ketua Pelaksana Revisi UU Minerba Perhimpunnan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) ini.

Eva mengingatkan, undang-undang memberikan hak kepada masyarakat atau publik untuk berpartisipasi dengan cara memberikan masukan secara lisan atau tertulis kepada pemerintah atau DPR. Sebab itu, Eva meminta agar DPR membuka akses sebesar-besarnya kepada publik agar UU ini memperoleh masukan yang komprehensif dari masyarakat atau stakeholders sektor pertambangan.

Eva mengatakan, mengingat waktu revisi yang sangat singkat dan padat, DPR perlu mendorong keterbukaan dan percepatan revisi tersebut. “Kita harapkan semua masukan segera dimasukan dan dipertimbangkan agar jangan sampai muncul revisi-revisi lagi ke depan, atau sampai dibawah lagi ke Mahkama Konstitusi dan sebagainya,” tegas Eva.

Dia mengatakan, padatnya agenda politik tahun ini dan tahun depan membuat tantangan revisi atas UU ini sangat tinggi. “Utamanya dari segi waktu. Tahun depan ada tahun politik juga. Kalau sampai terpilih anggota DPR yang baru, tentu kita mulai lagi dari nol. Ini tantangannya,” tegas Eva.

Dalam diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yakni  wakil dari  Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Lukman Manaluang  (Himpunan Perencanaan Wilayah dan Perdesaan), Bisman Bhaktiar (Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan/PUSHEP), Bob Kamandanu (PT Trafigura Indonesia), Julian Hill (Deloitte), serta Eva A. Djauhari   (Armila & Rako).

Sebelumnya Eva juga mengatakan, revisi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi, konsisten dan dapat diterapkan dalam jangka panjang. “Kita harap betul-betul bisa mendorong investasi dan dalam jangka panjang secara konsisten dapat diterapkan,” ujar Eva.

Eva mengatakan, revisi tersebut mesti mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul dan mampu menjawab tantangan dimasa mendatang.

Jadi, UU Minerba harus bisa mengakomodir seluruh pemangku kepentingan termasuk industri (pelaku usaha), bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu revisi ini tidak boleh hanya difokuskan kepada isu-isu tertentu saja yang rentan dijadikan komoditas politik.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha mengatakan proses RUU Minerba diperkirakan akan lebih cepat rampung sebab pihaknya tengah melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Baleg.

Harapannya, proses ini tidak lagi menemui hambatan. Dia memperkirakan, pembahasan UU ini akan lebih cepat dari pembahasan revisi UU Minyak dan Gas Bumi (Migas). Pembahasan UU Migas lebih lambat karena masih perlu menyamakan pemahaman antara Komisi VI dan Komisi VII.

Dia menjelaskan draft revisi UU Minerba yang sedang dibahas menekankan soal aturan hilirisasi pertambangan mineral dan batu bara. Selain itu terdapat bab khusus yang membahas insentif bagi pelaku usaha tambang, yang dinilai penting agar pelaku usaha bersemangat dalam berinvestasi. 

Denganadanya revisi UU Minerba ini, Satya menilai tidak akan membuat hilirisasi diberi relaksasi agar pertumbuhan industri hilir semakin baik. Sehingga Kementerian Perindustrian akan lebih mudah mengawasi dan menjalankan program hilirisasi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius

Minggu, 23 September 2018 - 07:00 WIB

Kepala BNPT Tegaskan Aksi Teror Bukan Rekayasa

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius menegaskan bahwa aksi teror yang beberapa kali terjadi bukanlah hasil rekayasa sebagaimana dipropagandakan di media…

Perusahaan Umum (Perum) ini tetap fokus memasarkan rumah subsidi di ajang pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2018. Perumnas sebagai peserta dipameran IPEX 2018 distand No.24 Hall A JCC

Minggu, 23 September 2018 - 07:00 WIB

Hadir di IPEX 2018, Perumnas Andalkan Hunian Terintegrasi Transportasi

Pengembang plat merah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) ini tetap fokus memasarkan rumah subsidi di ajang pameran Indonesia Properti Expo (IPEX) 2018.

Apartemen di Jakarta (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 23 September 2018 - 06:33 WIB

Lima Pilihan Hunian di Bawah Rp 250 Juta

Jangan pernah berhenti untuk berjuang untuk memiliki rumah, kendati harga rumah setiap tahunnya selalu naik, bagi mereka pembeli rumah pertama sebaiknya jangan pernah menunda untuk membeli rumah…

Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (Foto Dok Industry.co.id)

Minggu, 23 September 2018 - 06:30 WIB

Capres Prabowo Tegaskan, Jangan Jadi Antek Asing

Calon Presiden RI nomor urut 2, Prabowo Subianto mengingatkan bahwa bangsa Indonesia harus berdaulat di negaranya sendiri dan jangan menjadi antek asing.

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto (Foto Dok KPU)

Minggu, 23 September 2018 - 06:00 WIB

Ingin Indonesia Sejahtera, 300 Purnawirawan Jenderal Dukung Prabowo-Sandiaga

Sebanyak 300 purnawirawan jenderal memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, dalam Pemilihan Presiden 2019.