Pengamat Nilai Publik Kesulitan Mengakses Draft Revisi UU Minerba

Oleh : Hariyanto | Selasa, 15 Mei 2018 - 20:37 WIB

Pertambangan di Indonesia
Pertambangan di Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Komisi VII DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) bisa rampung pada pertengahan tahun ini. Saat ini, draft revisi UU Minerba masih digodok oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Sayangnya, draft revisi UU Minerba tersebut masih sangat susah diakses oleh publik. Hal tersebut diutarakan Pengamat Energi dan Pertambangan Eva A. Djauhari pada Diskusi Publik yang digelar oleh Djakarta Mining Club di Westin Hotel, Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (15/5/2018). 

“Saya mengapresiasi upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemprakarsa atas revisi Undang-undang Minerba (UU Minerba) ini. Namun demikian sangat disayangkan bahwa akses publik terhadap draft revisi UU Minerba ini masih sangat sulit,” ujar Eva yang juga sebagai Ketua Pelaksana Revisi UU Minerba Perhimpunnan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) ini.

Eva mengingatkan, undang-undang memberikan hak kepada masyarakat atau publik untuk berpartisipasi dengan cara memberikan masukan secara lisan atau tertulis kepada pemerintah atau DPR. Sebab itu, Eva meminta agar DPR membuka akses sebesar-besarnya kepada publik agar UU ini memperoleh masukan yang komprehensif dari masyarakat atau stakeholders sektor pertambangan.

Eva mengatakan, mengingat waktu revisi yang sangat singkat dan padat, DPR perlu mendorong keterbukaan dan percepatan revisi tersebut. “Kita harapkan semua masukan segera dimasukan dan dipertimbangkan agar jangan sampai muncul revisi-revisi lagi ke depan, atau sampai dibawah lagi ke Mahkama Konstitusi dan sebagainya,” tegas Eva.

Dia mengatakan, padatnya agenda politik tahun ini dan tahun depan membuat tantangan revisi atas UU ini sangat tinggi. “Utamanya dari segi waktu. Tahun depan ada tahun politik juga. Kalau sampai terpilih anggota DPR yang baru, tentu kita mulai lagi dari nol. Ini tantangannya,” tegas Eva.

Dalam diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yakni  wakil dari  Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Lukman Manaluang  (Himpunan Perencanaan Wilayah dan Perdesaan), Bisman Bhaktiar (Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan/PUSHEP), Bob Kamandanu (PT Trafigura Indonesia), Julian Hill (Deloitte), serta Eva A. Djauhari   (Armila & Rako).

Sebelumnya Eva juga mengatakan, revisi tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi, konsisten dan dapat diterapkan dalam jangka panjang. “Kita harap betul-betul bisa mendorong investasi dan dalam jangka panjang secara konsisten dapat diterapkan,” ujar Eva.

Eva mengatakan, revisi tersebut mesti mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul dan mampu menjawab tantangan dimasa mendatang.

Jadi, UU Minerba harus bisa mengakomodir seluruh pemangku kepentingan termasuk industri (pelaku usaha), bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk itu revisi ini tidak boleh hanya difokuskan kepada isu-isu tertentu saja yang rentan dijadikan komoditas politik.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha mengatakan proses RUU Minerba diperkirakan akan lebih cepat rampung sebab pihaknya tengah melakukan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan Baleg.

Harapannya, proses ini tidak lagi menemui hambatan. Dia memperkirakan, pembahasan UU ini akan lebih cepat dari pembahasan revisi UU Minyak dan Gas Bumi (Migas). Pembahasan UU Migas lebih lambat karena masih perlu menyamakan pemahaman antara Komisi VI dan Komisi VII.

Dia menjelaskan draft revisi UU Minerba yang sedang dibahas menekankan soal aturan hilirisasi pertambangan mineral dan batu bara. Selain itu terdapat bab khusus yang membahas insentif bagi pelaku usaha tambang, yang dinilai penting agar pelaku usaha bersemangat dalam berinvestasi. 

Denganadanya revisi UU Minerba ini, Satya menilai tidak akan membuat hilirisasi diberi relaksasi agar pertumbuhan industri hilir semakin baik. Sehingga Kementerian Perindustrian akan lebih mudah mengawasi dan menjalankan program hilirisasi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Asuransi Jiwasraya (Foto Industry.co.id)

Kamis, 17 Januari 2019 - 17:14 WIB

Terkait Produk JS Saving Plan, Pemegang Polis Jiwasraya Berharap Solusi dari OJK

Para pemegang polis Jiwasraya berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat membuat keputusan maupun solusi terhadap penundaan pembayaran produk JS Saving Plan. Pasalnya, OJK yang memberikan izin…

Commonwealth Bank Luncurkan Aplikasi CommBank SmartWealth

Kamis, 17 Januari 2019 - 17:11 WIB

Commonwealth Bank Luncurkan Aplikasi CommBank SmartWealth Dengan FiturRobo Advisory

Bank Commonwealth meluncurkan CommBank SmartWealth, aplikasiwealth managementkomprehensifpertama di Indonesiadengan fiturrobo-advisoryyang dapat membantu nasabah mengoptimalkan investasi mereka…

Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau Pembangungan Jaringan Gas

Kamis, 17 Januari 2019 - 17:04 WIB

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 799 Miliar Bangun Jargas di 17 Kabupaten

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan jaringan gas (jargas) sambungan rumah tangga di 17 kabupaten dan kota untuk tahun anggaran 2019. Total estimasi biaya…

TIBCO dan XL Axiata

Kamis, 17 Januari 2019 - 16:46 WIB

TIBCO Gandeng XL Axiata Dukung Proyek Data Science

TIBCO Software Inc., pemimpin global di bidang integrasi, manajemen API, dan analitik, bersama dengan XL Axiata, operator layanan telekomunikasi seluler terkemuka di Indonesia mengumumkan aliansi…

Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah

Kamis, 17 Januari 2019 - 16:20 WIB

Menkominfo dan Menkeu Akan Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah untuk Layanan Pajak dan Kesehatan

Menkominfo Rudiantara dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati akan melakukan uji coba jaringan Palapa Ring Paket Tengah untuk layanan pajak dan kesehatan.