HIMKI Desak Pemerintah Hapuskan Regulasi yang Memberatkan Industri

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMMI) kembali menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Rakernas yang diikuti oleh 12 perwakilan dari DPD HIMKI baik dari pulau Jawa dan luar Jawa, serta perwakilan DPD Pusat membahas isu-isu penting terkait penumbuhan daya saing industri mebel fan kerajinan nasional.

"Inti sari dari Rekernas kali ini membahas isu-isu penting bagaimana agar daya saing industri mebel nasional meningkat," ujar Sekretaris Jenderal HIMKI Abdul Sobur kepada wartawan seusai Rakernas di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Ia menambahkan, apa yang telah kami rencanakan terkait terget ekspor industri mebel dan kerajinan mencapai target US$ 5 miliar di akhir tahun 2019 akan sulit terwujud.

"Pasalnya, kita juga harus melihat komparasi negara-negara pesaing kita seperti Malaysia dan Vietnam itu pertumbuhannya jauh lebih celat dari Indonesia," terangnya.

Poin selanjutnya yang kita soroti, tambah Sobur, terkait tata kelola supplai bahan baku industri yang masih menjadi persoalan besar.

"Dilain pihak kami selaku pelaku industri sangat kesulitan memperoleh bahan baku, disisi lain ada pihak yang mengatakan bahan baku melimpah. Nah ini kan persialan ada di tata kelola," kata Sobur.

Labih lanjut, Sobur menuturkan, poin berikutanya yang juga menjadi sorotan kami adalah peraturan pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diberlakukan oleh pemerintah.

"SVLK sangat menjadi beban khususnya dihilir, sebaiknya peraturan SVLK dihapuskan sebelum industri ini mengalami masalah yang lebih besar lagi," tegasnya.

Kemudian, poin selanjutnya adalah terkait perizinan untuk kemudahan impor bagi negara tujuan ekspor untuk produk yang tidak kita miliki.

"Market ekspor di dunia saat ini terus tumbuh 8-10 persen, kenapa di Indonesia malah mengalami penurunan dari tahun 2016. Oleh karena itu dalam waktu dekat ini kita akan ada audiensi untuk mencari kendala-kendala terkait hal yang sangat krusial," imbuh Sobur.

Oleh karena itu, HIMKI meminta dukungan penuh dari pemerintah jika menganggap industri mebel dan kerajinan sebagai industri strategis untuk dibantu agar dimudahkan dari berbagai aspek.

"Apapun regulasi yang memberatkan industri harus dihapuskan, kemudian bangunlah regulasi yang memang mendukung pertumbuhan industri nasional," tutupnya.