Aparatur Pemerintahan Desa di Seluruh Indonesia Kini Dijamin BPJS Ketenagakerjaan

Oleh : Wiyanto | Selasa, 15 Mei 2018 - 12:07 WIB

BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman sekaligus Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri pekan lalu tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa, kali ini BPJS Ketenagakerjaan aktif mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam kegiatan Rakornas (Rapat Kerja Nasional).

Seperti diketahui, kerjasama yang dijalin ini memungkinkan seluruh aparatur pemerintahan desa yang tersebar di 74.957 desa di Seluruh Indonesia untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dari BPJS Ketenagakerjaan agar selalu aman dan nyaman.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyampaikan “kami hadir untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat terwujud, termasuk para aparat desa di seluruh Indonesia", ungkap Agus di Jakarta, Senin (14/5).

Sosialisasi yang diselenggarakan ini merupakan perwujudan dari keseriusan Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan perlindungan kepada aparat desanya. "Melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa hari ini, kami melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkesinambungan tentang manfaat yang didapat jika terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan", jelas Agus.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Agus Susanto dan disaksikan oleh Menteri Pedesaan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo, secara simbolis kepada 3 orang aparat desa antara lain M Jamil dari Kabupaten Aceh Utara, Tukiman dari Kabupaten Sukoharjo, dan Hopni Ajoi dari Kabupaten Tambrauw. Ketiganya menjabat sebagai Kepala Desa dengan kepesertaan terhitung bulan Mei 2018.

Aparatur Pemerintahan Desa ini nanti nya akan terlindungi oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang iuran nya dibayarkan melalui Anggaran Dana Desa (ADD).

Agus menegaskan, kami memiliki 325 kantor layanan di seluruh Indonesia yang siap memberikan pelayanan kepada seluruh aparat desa. Selain itu juga dengan infrastruktur dan kanal digital yang kami miliki, semua sudah dipersiapkan memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh peserta", terang Agus.

"Dan jangan kuatir, pelayanan yang kami sediakan tidak membedakan antara peserta satu dengan lainnya. Semoga dengan kegiatan sosialisasi pada hari ini, kita bisa selangkah lebih dekat untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja di Indonesia sesuai dengan visi dan misi kami", pungkas Agus.