PKS: Hukum Seharusnya Panglima Bukan Kepentingan Politik

Oleh : Herry Barus | Selasa, 15 Mei 2018 - 03:42 WIB

Presiden PKS Sohibul Iman (Foto Ist)
Presiden PKS Sohibul Iman (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan hukum seharusnya benar-benar menjadi panglima di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukannya kepentingan politik pihak tertentu.

"Seharusnya, sebagai negara hukum, maka aturan hukumlah yang seharusnya menjadi panglima, bukan kepentingan politik penguasa. Janganlah sekali-kali kepentingan politik penguasa mengintervensi proses penegakan hukum. Dan sebaliknya, jangan sekali-kali para penegak hukum bermain mata dengan kepentingan politik," kata Mohamad Sohibul Iman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (14/5/2018)

Menurut Sohibul Iman, jika politik memperalat hukum, maka akan hancurlah wibawa dan marwah hukum nasional di hadapan rakyat Indonesia.

Ia berpendapat Indonesia sedang menghadapi beberapa tantangan berat pada aspek demokrasi karena proses transisi menuju konsolidasi demokrasi berjalan sangat lambat.

"Kegagalan kita melakukan konsolidasi demokrasi menyebabkan beberapa ekses negatif yang menjadi penyakit kronis dalam sistem politik kita," ucapnya.

Sejumlah ekses negatif itu, ujar dia, adalah munculnya politik berbiaya tinggi, hegemoni oligarki yang didominasi pemodal, serta politik yang saling mengunci.

Sebagaimana diwartakan, Ketua DPR Bambang Soesatyo bersyukur bangsa Indonesia dapat melalui transisi demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik setelah melalui proses perjuangan reformasi selama 20 tahun sejak 1998.

"Tugas berikutnya adalah melanjutkan konsolidasi agar demokrasi menjadi jalan lapang untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Bambang Soesatyo, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (7/5).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, mengenang perjuangan para mahasiswa, pemuda, dan komponen lainnya, pada 20 tahun lalu, yakni melakukan aksi unjuk rasa di komplek Parlemen yang menorehkan sejarah, perubahan dari era orde baru menjadi orde reformasi yang demokratis, dengan beberapa tuntutan.
 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Asuransi Jiwasraya (Foto Industry.co.id)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 00:55 WIB

OJK Monitor Penyelesaian Kewajiban Jiwasraya

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik upaya yang telah dilakukan oleh Direksi dan pemegang saham PT. Jiwasraya (Persero) berkaitan…

BRI Syariah

Senin, 15 Oktober 2018 - 21:37 WIB

Produk Halal BRIsyariah Sukses Gaet Milenial Jogja

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Jogja Halal Fest 2018 yang digelar di Yogyakarta pada tanggal 11 sd 14 Oktober lalu, menjadi bukti besarnya animo masyarakat terhadap produk…

Japan Airlines (JAL) (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 15 Oktober 2018 - 21:00 WIB

Japan Airlines Beroperasi di Terminal 3 Bandara Soetta

Japan Airlines (JAL) beroperasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai 26 Oktober 2018 mendatang.

Christine Lagarde Terkesan dengan Paviliun Indonesia (Foto Humas BUMN)

Senin, 15 Oktober 2018 - 20:45 WIB

Indonesia Pavilion Pukau Ribuan Peserta Annual Meeting IMF-WB 2018

Kehadiran Indonesia Pavilion sebagai wajah pembangunan dan budaya Indonesia yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 8 Oktober - 14 Oktober 2018, mendapat banyak perhatian…

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 15 Oktober 2018 - 20:15 WIB

Pemerintah Usulkan Asumsi Rupiah 2019 Rp15.000

Pemerintah mengusulkan perubahan asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2019 menjadi Rp15.000 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.500 per dolar AS.