PKS: Hukum Seharusnya Panglima Bukan Kepentingan Politik

Oleh : Herry Barus | Selasa, 15 Mei 2018 - 03:42 WIB

Presiden PKS Sohibul Iman (Foto Ist)
Presiden PKS Sohibul Iman (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan hukum seharusnya benar-benar menjadi panglima di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukannya kepentingan politik pihak tertentu.

"Seharusnya, sebagai negara hukum, maka aturan hukumlah yang seharusnya menjadi panglima, bukan kepentingan politik penguasa. Janganlah sekali-kali kepentingan politik penguasa mengintervensi proses penegakan hukum. Dan sebaliknya, jangan sekali-kali para penegak hukum bermain mata dengan kepentingan politik," kata Mohamad Sohibul Iman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (14/5/2018)

Menurut Sohibul Iman, jika politik memperalat hukum, maka akan hancurlah wibawa dan marwah hukum nasional di hadapan rakyat Indonesia.

Ia berpendapat Indonesia sedang menghadapi beberapa tantangan berat pada aspek demokrasi karena proses transisi menuju konsolidasi demokrasi berjalan sangat lambat.

"Kegagalan kita melakukan konsolidasi demokrasi menyebabkan beberapa ekses negatif yang menjadi penyakit kronis dalam sistem politik kita," ucapnya.

Sejumlah ekses negatif itu, ujar dia, adalah munculnya politik berbiaya tinggi, hegemoni oligarki yang didominasi pemodal, serta politik yang saling mengunci.

Sebagaimana diwartakan, Ketua DPR Bambang Soesatyo bersyukur bangsa Indonesia dapat melalui transisi demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik setelah melalui proses perjuangan reformasi selama 20 tahun sejak 1998.

"Tugas berikutnya adalah melanjutkan konsolidasi agar demokrasi menjadi jalan lapang untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Bambang Soesatyo, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (7/5).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, mengenang perjuangan para mahasiswa, pemuda, dan komponen lainnya, pada 20 tahun lalu, yakni melakukan aksi unjuk rasa di komplek Parlemen yang menorehkan sejarah, perubahan dari era orde baru menjadi orde reformasi yang demokratis, dengan beberapa tuntutan.
 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Pendaftar CPNS

Rabu, 23 Mei 2018 - 06:23 WIB

Tenaga Pendidik dan Maritim Perioritas Rekrutmen PNS

NDUSTRY.co.id -Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS tahn 2018 -2024 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan…

Bank BRI. (Irvan AF/INDUSTRY.co.id)

Rabu, 23 Mei 2018 - 06:17 WIB

Bank BRI Gandeng Kemenpan RB Fasilitasi BRI Corporate Card

INDUSTRY.co.id - Jakarta – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen dalam memfasilitasi kemudahan transaksi perbankan di lingkup kementerian maupun lembaga. Kali ini Bank BRI bekerja…

Ilustrasi pelayanan Jamkrindo. (Foto: Istimewa)

Rabu, 23 Mei 2018 - 06:13 WIB

Direksi Perum Jamkrindo Berkunjung Ke Kantor Redaksi Kompas

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Direksi Perum Jamkrindo yang dipimpin oleh Direktur Utama Perum Jamkrindo Randi Anto ditemani oleh Direktur Binis Penjaminan Perum Jamkrindo Amin Mas'udi, Direktur Operasional…

Jaringan ATM BRI (Foto st)

Rabu, 23 Mei 2018 - 06:07 WIB

Bank BRI Tangani Jasa Keuangan Pupuk Indonesia

INDUSTRY.co.id - Jakarta – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bersama dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Group kembali memperkuat kerjasama bisnis berupa penanandatanganan Nota…

Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)(setkab.go.id)

Rabu, 23 Mei 2018 - 06:01 WIB

Corporate Card Permudah Transaksi dan Pembayaran PNS PANRB

INDUSTRY.co.id - Jakarta-Kementerian PANRB bekerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) meluncurkan Corporate Card atau BRI Card. BRI Card tersebut berfungsi sebagai pengganti uang…