PKS: Hukum Seharusnya Panglima Bukan Kepentingan Politik

Oleh : Herry Barus | Selasa, 15 Mei 2018 - 03:42 WIB

Presiden PKS Sohibul Iman (Foto Ist)
Presiden PKS Sohibul Iman (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menyatakan hukum seharusnya benar-benar menjadi panglima di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukannya kepentingan politik pihak tertentu.

"Seharusnya, sebagai negara hukum, maka aturan hukumlah yang seharusnya menjadi panglima, bukan kepentingan politik penguasa. Janganlah sekali-kali kepentingan politik penguasa mengintervensi proses penegakan hukum. Dan sebaliknya, jangan sekali-kali para penegak hukum bermain mata dengan kepentingan politik," kata Mohamad Sohibul Iman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (14/5/2018)

Menurut Sohibul Iman, jika politik memperalat hukum, maka akan hancurlah wibawa dan marwah hukum nasional di hadapan rakyat Indonesia.

Ia berpendapat Indonesia sedang menghadapi beberapa tantangan berat pada aspek demokrasi karena proses transisi menuju konsolidasi demokrasi berjalan sangat lambat.

"Kegagalan kita melakukan konsolidasi demokrasi menyebabkan beberapa ekses negatif yang menjadi penyakit kronis dalam sistem politik kita," ucapnya.

Sejumlah ekses negatif itu, ujar dia, adalah munculnya politik berbiaya tinggi, hegemoni oligarki yang didominasi pemodal, serta politik yang saling mengunci.

Sebagaimana diwartakan, Ketua DPR Bambang Soesatyo bersyukur bangsa Indonesia dapat melalui transisi demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik setelah melalui proses perjuangan reformasi selama 20 tahun sejak 1998.

"Tugas berikutnya adalah melanjutkan konsolidasi agar demokrasi menjadi jalan lapang untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial, bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Bambang Soesatyo, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (7/5).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, mengenang perjuangan para mahasiswa, pemuda, dan komponen lainnya, pada 20 tahun lalu, yakni melakukan aksi unjuk rasa di komplek Parlemen yang menorehkan sejarah, perubahan dari era orde baru menjadi orde reformasi yang demokratis, dengan beberapa tuntutan.
 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Dirjen IKM Kemenperin, Gati Wibawaningsih

Sabtu, 19 Januari 2019 - 19:35 WIB

Kemeneperin Bidik Industri Perhiasan Tumbuh 5 Persen

Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan branding produk perhiasan Indonesia agar lebih berdaya saing di tingkat global.

Peluncuran Kampanye #KomuterTegar Redoxon

Sabtu, 19 Januari 2019 - 19:30 WIB

Kampanye #KomuterTegar Redoxon, Siapkan Komuter Indonesia untuk Jaga Daya Tahan Tubuh Sehat dan Kuat

Redoxon, merek vitamin daya tahan tubuh terkemuka dari Bayer. hari ini meluncurkan kampanye #KomuterTegar guna menyebarluaskan kesadaran kepada para komuter di Indonesia untuk menjaga daya tahan…

Jenius solusi life financebagi masyarakat melek digital ataudigital savvy.

Sabtu, 19 Januari 2019 - 17:53 WIB

Jenius Hadirkan Solusi Dongkrak Penetrasi Keuangan di Jawa Timur

Diciptakan melalui semangat kokreasi, Jenius terus berinovasi menciptakan fitur-fitur unik sebagai solusilife financebagi masyarakat melek digital ataudigital savvy. Setelah diperkenalkan kepada…

Sabtu, 19 Januari 2019 - 16:49 WIB

Pemangkas Rambut Garut Mendapat Akses KPR Subsidi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperluas jangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa menikmati subsidi rumah seperti program KPR Fasilitas Likuiditas…

Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan

Sabtu, 19 Januari 2019 - 16:23 WIB

Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan

Salah satu Rusun yang dibangun tahun 2018 adalah Rusun Pondok Pesantren Darul Arqom di Desa Ngamplangsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut.