Bauran Energi Terbarukan Harus Tetap Terjangkau

Oleh : Herry Barus | Kamis, 26 Januari 2017 - 06:58 WIB

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penambahan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 255 Megawatt (MW) di tahun depan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan bauran energi baru dan terbarukan baik di bidang listrik dan transportasi harus tetap mengutamakan harga yang terjangkau.

"Bauran energi harus tetap mengutamakan adanya kewajaran harga dan efisiensi misalnya listrik atau biofuel harganya masih bisa terjangkau," kata Menteri Jonan pada pembukaan seminar "Energi Roadmap 2017-2025" di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Jonan seperti dilansir Antara mengatakan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) pada listrik dan transportasi sebesar 23 persen pada 2025 menjadi cita-cita pemerintah terutama setelah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi atau gas rumah kaca pada COP 21 di Paris 2015 silam.

Keterjangkauan juga menjadi salah satu tujuan pemerintah di bidang kelistrikan. Joman pun mengapresiasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai penyedia listrik yang berusaha mengefisiensikan biaya.

Menurut dia, tidak semua energi dasar bisa digunakan atau mengefisiensikan biaya di semua lokasi, contohnya penggunaan tenaga surya atau angin bisa dilakukan pada pembangkit listrik tenaga uap di Sumatra Selatan, asalnya harganya bisa berkompetisi.

Selain itu, Jonan menilai penggunaan EBT tidak perlu diberikan insentif dari pemerintah.

"Teman-teman yang bekerja di bidang EBT, ini perlu ada insentif atau apaX menurut saya tidak. Yang perlu itu semangat biar semakin lama semakin efisien," kata dia.

Pada kunjungan kerjanya ke Abu Dhabi, Jonan menjelaskan pembangkit listrik tenaga surya menjual listrik 2,99 sen per kwh (kilowatt per jam) yang dapat dipertimbangkan serius oleh pemerintah.

Dengan harga listrik yang terjangkau, pemerintah mengharapkan masyarakat dapat menikmati akses listrik dan rasio elektrifikasi bisa tercapai 100 persen di seluruh wilayah Indonesia.

"Diharapkan secepat mungkin semua masyarakat bisa menikmati akses listrik walaupun ada saja orang yang tidak mau pasang listrik," ungkapnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara

Selasa, 19 Februari 2019 - 19:35 WIB

Lewat INDI 4.0, Kemenperin Pantau Kesiapan Perusahaan Manufaktur Menuju Industri Keempat

Kementerian Perindustrian gencar melakukan sosialiasi kepada para pelaku industri manufaktur di Indonesia mengenai indikator penilaian penerapan teknologi industri 4.0atau Indonesia Industry…

Vivo V15

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:38 WIB

Segera Hadir di Indonesia, Ini Kelebihan Vivo V15

Vivo mulai memperkenalkan V15 sebagai V-Series terbaru dengantaglineGo Up yang segera hadir di pasar Indonesia dalam waktu dekat.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu lakukan aksi demo terkait harga avtur

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:27 WIB

Serikat Pekerja Pertamina: Ada Enam Hal Dibalik Gejolak Harga Avtur

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang membawahi 19 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) hari ini menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.

Assistant Vice President Marketing Podomoro Golf View, Alvin Andronicus

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:24 WIB

Usung Konsep Eco Living, PGV Sediakan Kawasan Untuk Lahan Terbuka dan Nursery

Gaya hidup ramah lingkungan (eco living) bukan hanya menjadi tren baru di dunia. Akan tetapi, gaya hidup ini sudah menjadi kebutuhan, lantaran diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup. Bagi…

MenPAN RB Syarifuddin .memberikan keterangan Pers Usai memberikan SAKIP di Makasar Hari ini

Selasa, 19 Februari 2019 - 17:11 WIB

Menpan RB, SAKIP Wilayah III Berhasil Hemat Rp 6,9 Triliun

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Drs. Syafruddin M.S.i mengatakan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah…