IPA: Birokrasi Impor Baja Hambat Investasi

Oleh : Hariyanto | Kamis, 03 Mei 2018 - 13:28 WIB

Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)
Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan mengatakan masih ada sejumlah regulasi dan birokrasi yang menghambat investasi sektor hulu migas.

Pada konferensi pers Konvensi dan Pameran IPA Ke-42 Tahun 2018 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, Ronald menyebutkan salah satu contoh birokrasi yang dianggap menghambat investasi migas adalah perizinan impor baja karena harus melalui lebih dari dua kementerian dan lembaga.

"Tentang impor baja, itu 'kan sesuatu yang menghambat karena melibatkan dua departemen, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan," kata Ronald.

Selain dua kementerian tersebut, katanya lagi, investor juga harus mendapatkan perizinan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Para investor dan pengusaha di sektor hulu migas berharap proses perizinan impor baja tersebut dapat disederhanakan. Selain itu, penyederhanaan regulasi yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dapat diselaraskan ke tingkat daerah.

Selain perizinan impor baja, Ronald juga menyoroti masalah pembebasan lahan di daerah operasi yang kerap kali menjadi hambatan para pelaku usaha.

"Jadi, data-data itu perlu waktu yang cukup lama untuk pembebasan tanah karena dibangun lokasi dan jalan. Itu salah satunya yang saya pikir sangat penting dicari jalan keluarnya," kata Ronald.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan bahwa pelaku usaha sering menghadapi ketidakjelasan status lahan yang menjadi daerah operasi migas.

Meski sudah beroperasi cukup lama, menurut dia, sering kali area operasi migas tersebut belum didefinisikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Area ini tempatnya beroperasi sudah zaman dahulu. Akan tetapi, tidak diakui sebagai area operasi migas. Kalau tidak direvisi, nanti dianggap melanggar undang-undang, lalu dipidana, dan disidik. Yang seperti ini merepotkan," kata Amien.

IPA pun mengapresiasi upaya Pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas lewat penyederhanaan peraturan dan perizinan.

Tercatat pada bulan Feuari 2018, ada sekitar 14 peraturan di sektor migas telah dicabut karena dianggap menghambat kegiatan bisnis.

IPA berharap penyederhanaan regulasi juga dilakukan di kementerian/lembaga lainnya yang terkait, termasuk di pemerintah daerah mengingat industri migas sangat terkait dengan sektor-sektor lain.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar (Foto: Dok. Kemenperin)

Kamis, 20 September 2018 - 19:07 WIB

Jurus Jitu Kemenperin Wujudkan Indonesia Kuat

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berperan aktif mewujudkan Indonesia Kuat melalui peningkatan produktivitas dan daya saing industri potensial di dalam negeri.

BGR Jalin Kerjasama dengan AirNav Indonesia

Kamis, 20 September 2018 - 18:35 WIB

Perkuat Bisnis Perusahaan, BGR Jalin Kerjasama dengan AirNav Indonesia

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyedia jasa logistik menandatangani nota kesepahaman dengan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia…

Beras (Foto/Rizki Meirino)

Kamis, 20 September 2018 - 17:38 WIB

Menunggu Data BPS untuk Masalah Impor Beras

INDUSTRY.co.id

Jakarta – Polemik impor beras medium antara Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso (Buwas) dan…

Presiden Direktur PT SPV, Christian Oberleitner (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

Kamis, 20 September 2018 - 16:17 WIB

Dukung Program Citarum Harum, South Pacific Viscose Terus Tingkatkan Standar dan Kualitas IPAL

untuk menjaga kelestrasian lingkungan, khususnya Citarum, PT. South Pacific Viscose telah mengikuti semua regulasi dari pemerintah dan mematuhi segala perarturan yang telah dikeluarkan.

Direksi Radana Bhaskara Finance

Kamis, 20 September 2018 - 15:59 WIB

Radana Bhaskara Finance Dapat Warning Credit Watch Negatif

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - PT Radana Bhaskara Finance peringkat dan medium term notes MTN II 2016 seri A,B,C, MTN I 2017 seri A,B,C dan MTN II 2018 menjadi idBBB dari…