IPA: Birokrasi Impor Baja Hambat Investasi

Oleh : Hariyanto | Kamis, 03 Mei 2018 - 13:28 WIB

Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)
Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan mengatakan masih ada sejumlah regulasi dan birokrasi yang menghambat investasi sektor hulu migas.

Pada konferensi pers Konvensi dan Pameran IPA Ke-42 Tahun 2018 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, Ronald menyebutkan salah satu contoh birokrasi yang dianggap menghambat investasi migas adalah perizinan impor baja karena harus melalui lebih dari dua kementerian dan lembaga.

"Tentang impor baja, itu 'kan sesuatu yang menghambat karena melibatkan dua departemen, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan," kata Ronald.

Selain dua kementerian tersebut, katanya lagi, investor juga harus mendapatkan perizinan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Para investor dan pengusaha di sektor hulu migas berharap proses perizinan impor baja tersebut dapat disederhanakan. Selain itu, penyederhanaan regulasi yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dapat diselaraskan ke tingkat daerah.

Selain perizinan impor baja, Ronald juga menyoroti masalah pembebasan lahan di daerah operasi yang kerap kali menjadi hambatan para pelaku usaha.

"Jadi, data-data itu perlu waktu yang cukup lama untuk pembebasan tanah karena dibangun lokasi dan jalan. Itu salah satunya yang saya pikir sangat penting dicari jalan keluarnya," kata Ronald.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan bahwa pelaku usaha sering menghadapi ketidakjelasan status lahan yang menjadi daerah operasi migas.

Meski sudah beroperasi cukup lama, menurut dia, sering kali area operasi migas tersebut belum didefinisikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Area ini tempatnya beroperasi sudah zaman dahulu. Akan tetapi, tidak diakui sebagai area operasi migas. Kalau tidak direvisi, nanti dianggap melanggar undang-undang, lalu dipidana, dan disidik. Yang seperti ini merepotkan," kata Amien.

IPA pun mengapresiasi upaya Pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas lewat penyederhanaan peraturan dan perizinan.

Tercatat pada bulan Februari 2018, ada sekitar 14 peraturan di sektor migas telah dicabut karena dianggap menghambat kegiatan bisnis.

IPA berharap penyederhanaan regulasi juga dilakukan di kementerian/lembaga lainnya yang terkait, termasuk di pemerintah daerah mengingat industri migas sangat terkait dengan sektor-sektor lain.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ritual Cuci Jalan di Singkawang

Selasa, 19 Februari 2019 - 07:05 WIB

Ritual Cuci Jalan di Singkawang Diserbu Wisatawan

Meski puncak acara baru 19 Februari, rangkaian kegiatan Festival Cap Go Meh Singkawang, Kalimantan Barat, sudah diserbu wisatawan. Salah satu ritual yang paling banyak diserbu adalah tolak bala…

Kredit Pintar (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 19 Februari 2019 - 07:00 WIB

Kredit Pintar Perkuat Layanan Pendanaan Siapkan Aplikasi di Perangkat IOS

Kredit Pintar, perusahaan Peer-to-Peer Lending sebagai tempat bertemunya antara pendana dan peminjam dengan memanfaatkan Artificial Intellegence (AI) dalam penilaian kredit, meluncurkan aplikasi…

Hj. Irna Narulita Bupati Pandeglang di Tanjung Lesung- Foto- Industry.co.id

Selasa, 19 Februari 2019 - 06:30 WIB

rna Narulita: Bantuan Tingkatkan Kesejahteraan Warga Korban Tsunami Pandeglang

Bupati Pandeglang Irna Narulita mengapresiasi penyaluran bantuan bencana tsunami yang mengakibatkan ratusan korban meninggal dunia dan puluhan ribu tinggal di pengungsian.

PLN Ilustrasi

Selasa, 19 Februari 2019 - 06:08 WIB

Sektor Industri Dongkrak Penjualan Listrik PLN dalam 5 Tahun Terakhir

Pertumbuhan industri menjadi penopang utama peningkatan konsumsi listrik nasional dalam lima tahun terakhir. Tingginya kebutuhan listrik untuk industri ini mendongkrak penjualan listrik PT Perusahaan…

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 19 Februari 2019 - 06:00 WIB

Dua BUMN Segera Bangun Terminal LNG di Banjarmasin dan Bali

Pertamina dan Pelindo sepakat untuk membangun Terminal LNG Teluk Lamong, Filing Station di Banjarmasin dan pengembangan Terminal Aspal Curah Cair di Benoa, Bali