IPA: Birokrasi Impor Baja Hambat Investasi

Oleh : Hariyanto | Kamis, 03 Mei 2018 - 13:28 WIB

Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)
Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan mengatakan masih ada sejumlah regulasi dan birokrasi yang menghambat investasi sektor hulu migas.

Pada konferensi pers Konvensi dan Pameran IPA Ke-42 Tahun 2018 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, Ronald menyebutkan salah satu contoh birokrasi yang dianggap menghambat investasi migas adalah perizinan impor baja karena harus melalui lebih dari dua kementerian dan lembaga.

"Tentang impor baja, itu 'kan sesuatu yang menghambat karena melibatkan dua departemen, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan," kata Ronald.

Selain dua kementerian tersebut, katanya lagi, investor juga harus mendapatkan perizinan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Para investor dan pengusaha di sektor hulu migas berharap proses perizinan impor baja tersebut dapat disederhanakan. Selain itu, penyederhanaan regulasi yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dapat diselaraskan ke tingkat daerah.

Selain perizinan impor baja, Ronald juga menyoroti masalah pembebasan lahan di daerah operasi yang kerap kali menjadi hambatan para pelaku usaha.

"Jadi, data-data itu perlu waktu yang cukup lama untuk pembebasan tanah karena dibangun lokasi dan jalan. Itu salah satunya yang saya pikir sangat penting dicari jalan keluarnya," kata Ronald.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan bahwa pelaku usaha sering menghadapi ketidakjelasan status lahan yang menjadi daerah operasi migas.

Meski sudah beroperasi cukup lama, menurut dia, sering kali area operasi migas tersebut belum didefinisikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Area ini tempatnya beroperasi sudah zaman dahulu. Akan tetapi, tidak diakui sebagai area operasi migas. Kalau tidak direvisi, nanti dianggap melanggar undang-undang, lalu dipidana, dan disidik. Yang seperti ini merepotkan," kata Amien.

IPA pun mengapresiasi upaya Pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas lewat penyederhanaan peraturan dan perizinan.

Tercatat pada bulan Februari 2018, ada sekitar 14 peraturan di sektor migas telah dicabut karena dianggap menghambat kegiatan bisnis.

IPA berharap penyederhanaan regulasi juga dilakukan di kementerian/lembaga lainnya yang terkait, termasuk di pemerintah daerah mengingat industri migas sangat terkait dengan sektor-sektor lain.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi obligasi

Senin, 19 November 2018 - 07:27 WIB

Obligasi Diperkirakan Positif Awal Pekan

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Pergerakan pasar obligasi diperkirakan dapat kembali bergerak positif dengan asumsi dapat merespon penurunan imbal hasil obligasi AS di akhir…

Presiden Jokowi bersama Menteri Basuki tinjau pembangunan Jalan

Senin, 19 November 2018 - 07:16 WIB

Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Kualitas Jalan Perbatasan di Papua

Pembangunan jalan perbatasan Indonesia - Papua Nugini terus dilanjutkan. Kondisi saat ini sudah tembus 909 km dari total 1.098 km jalan perbatasan mulai dari Merauke hingga Jayapura, Papua.

Direksi BRI Syariah

Senin, 19 November 2018 - 07:14 WIB

Satu Dasawarsa, BRI Syariah Luncurkan Inovasi Produk

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Produk perbankan syariah kini dituntut memiliki berbagai teknologi. Menyadari ini, PT Bank BRIsyariah Tbk atau BRIsyariah meluncurkan enam…

Merpati berhasil memperoleh mitra strategis agar Merpati kembali beroperasi. Mitra strategis tersebut akan melakukan tambahan penyertaan modal ke perusahaan sekurang-kurangnya Rp 6,4 triliun

Senin, 19 November 2018 - 06:40 WIB

Menhub: Kondisi Keuangan Maskapai Penerbangan Harus Sehat

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan sejumlah kualifikasi yang harus dimiliki sebuah maskapai penerbangan antara lain kondisi keuangan harus sehat.

Menkes Prof. Dr. Dr. Nila Moeloek, SpM (kanan), bersama dengan Technical Marketing Advisor Fonterra Brands Indonesia, Rohini Behl (kiri), menandai peluncuran kampanye Nasional Ayo Indonesia Bergerak

Senin, 19 November 2018 - 06:31 WIB

Kurangi Angka sedentari, Menkes Luncurkan Kampanye Nasional 'Ayo Indonesia Bergerak'

Berdasarkan data Riskesdas 2018, angka aktivitas fisik kurang meningkat dari 26,1% menjadi 33,5% sehingga beresiko menimbulkan berbagai penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, kanker,…