IPA: Birokrasi Impor Baja Hambat Investasi

Oleh : Hariyanto | Kamis, 03 Mei 2018 - 13:28 WIB

Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)
Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan mengatakan masih ada sejumlah regulasi dan birokrasi yang menghambat investasi sektor hulu migas.

Pada konferensi pers Konvensi dan Pameran IPA Ke-42 Tahun 2018 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, Ronald menyebutkan salah satu contoh birokrasi yang dianggap menghambat investasi migas adalah perizinan impor baja karena harus melalui lebih dari dua kementerian dan lembaga.

"Tentang impor baja, itu 'kan sesuatu yang menghambat karena melibatkan dua departemen, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan," kata Ronald.

Selain dua kementerian tersebut, katanya lagi, investor juga harus mendapatkan perizinan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Para investor dan pengusaha di sektor hulu migas berharap proses perizinan impor baja tersebut dapat disederhanakan. Selain itu, penyederhanaan regulasi yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dapat diselaraskan ke tingkat daerah.

Selain perizinan impor baja, Ronald juga menyoroti masalah pembebasan lahan di daerah operasi yang kerap kali menjadi hambatan para pelaku usaha.

"Jadi, data-data itu perlu waktu yang cukup lama untuk pembebasan tanah karena dibangun lokasi dan jalan. Itu salah satunya yang saya pikir sangat penting dicari jalan keluarnya," kata Ronald.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan bahwa pelaku usaha sering menghadapi ketidakjelasan status lahan yang menjadi daerah operasi migas.

Meski sudah beroperasi cukup lama, menurut dia, sering kali area operasi migas tersebut belum didefinisikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Area ini tempatnya beroperasi sudah zaman dahulu. Akan tetapi, tidak diakui sebagai area operasi migas. Kalau tidak direvisi, nanti dianggap melanggar undang-undang, lalu dipidana, dan disidik. Yang seperti ini merepotkan," kata Amien.

IPA pun mengapresiasi upaya Pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas lewat penyederhanaan peraturan dan perizinan.

Tercatat pada bulan Februari 2018, ada sekitar 14 peraturan di sektor migas telah dicabut karena dianggap menghambat kegiatan bisnis.

IPA berharap penyederhanaan regulasi juga dilakukan di kementerian/lembaga lainnya yang terkait, termasuk di pemerintah daerah mengingat industri migas sangat terkait dengan sektor-sektor lain.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Asosiasi Wartawan Korea (dok INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 22:37 WIB

Wartawan Negeri K-Pop Kunjungi Pulau Bali

Presiden Asosiasi Wartawan Korea Jung Kyu Sung disertai sembilan orang wartawan Korea Selatan saat ini tengah berada di Pulau Dewata. Selama tujuh hari, 24-31 Mei, para wartawan negeri K-Pop…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di lokasi pembangunan Jembatan Kali Kuto

Sabtu, 26 Mei 2018 - 21:27 WIB

Jembatan Kali Kuto Bisa Dilewati H-2 Lebaran, Pengalihan Lalu Lintas Disiapkan

Pemudik yang melalui tol fungsional nantinya tidak dikenakan tarif. Kondisi jalan tol fungsional terdiri dari 132 km merupakan lapisan beton (rigid) dan 18 km berupa aspal.

Menteri Basuki saat meninjau ruas tol Pejagan-Pemalang

Sabtu, 26 Mei 2018 - 20:36 WIB

Kementerian PUPR Pastikan Ruas Tol Brebes Timur-Pemalang Dalam Kondisi Mantap Untuk Mudik 2018

Dengan dibukanya ruas tol Brebes Timur- Pemalang, maka pemudik yang akan ke arah Semarang pada tahun 2018 tidak lagi keluar di Pintu Tol Brebes Timur

Garis Polisi (Industry.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:53 WIB

Terlalu, Curi Jengkol Dua Pemuda Aceh Dihakimi Massa

Dua pemuda babak belur dihakimi massa, karena ketangkap tangan mencuri buah jengkol di kebun milik warga di Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (25/5/2018) malam.

Menteri BUMN Rini Soemarno (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:47 WIB

BUMN Diminta Bersinergi Benahi Perumahan Karyawan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk bersinergi untuk membenahi rumah-rumah dinas maupun milik karyawan yang sudah tidak layak huni.