IPA: Birokrasi Impor Baja Hambat Investasi

Oleh : Hariyanto | Kamis, 03 Mei 2018 - 13:28 WIB

Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)
Presiden IPA, Ronald Gunawan (kiri) - (Hariyanto/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan mengatakan masih ada sejumlah regulasi dan birokrasi yang menghambat investasi sektor hulu migas.

Pada konferensi pers Konvensi dan Pameran IPA Ke-42 Tahun 2018 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, Ronald menyebutkan salah satu contoh birokrasi yang dianggap menghambat investasi migas adalah perizinan impor baja karena harus melalui lebih dari dua kementerian dan lembaga.

"Tentang impor baja, itu 'kan sesuatu yang menghambat karena melibatkan dua departemen, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan," kata Ronald.

Selain dua kementerian tersebut, katanya lagi, investor juga harus mendapatkan perizinan dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas.

Para investor dan pengusaha di sektor hulu migas berharap proses perizinan impor baja tersebut dapat disederhanakan. Selain itu, penyederhanaan regulasi yang dilakukan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dapat diselaraskan ke tingkat daerah.

Selain perizinan impor baja, Ronald juga menyoroti masalah pembebasan lahan di daerah operasi yang kerap kali menjadi hambatan para pelaku usaha.

"Jadi, data-data itu perlu waktu yang cukup lama untuk pembebasan tanah karena dibangun lokasi dan jalan. Itu salah satunya yang saya pikir sangat penting dicari jalan keluarnya," kata Ronald.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan bahwa pelaku usaha sering menghadapi ketidakjelasan status lahan yang menjadi daerah operasi migas.

Meski sudah beroperasi cukup lama, menurut dia, sering kali area operasi migas tersebut belum didefinisikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Area ini tempatnya beroperasi sudah zaman dahulu. Akan tetapi, tidak diakui sebagai area operasi migas. Kalau tidak direvisi, nanti dianggap melanggar undang-undang, lalu dipidana, dan disidik. Yang seperti ini merepotkan," kata Amien.

IPA pun mengapresiasi upaya Pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi hulu migas lewat penyederhanaan peraturan dan perizinan.

Tercatat pada bulan Feuari 2018, ada sekitar 14 peraturan di sektor migas telah dicabut karena dianggap menghambat kegiatan bisnis.

IPA berharap penyederhanaan regulasi juga dilakukan di kementerian/lembaga lainnya yang terkait, termasuk di pemerintah daerah mengingat industri migas sangat terkait dengan sektor-sektor lain.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kementerian PUPR dan K-Water Tandatangani MoU Kerjasama Manajemen Sumber Daya Air

Kamis, 20 September 2018 - 10:38 WIB

Kementerian PUPR dan K-Water Tandatangani MoU Kerjasama Manajemen Sumber Daya Air

Kementerian PUPR dengan Korea Water Resources Corporation (K-Water) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama di bidang pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Dirjen Sumber Daya…

Ilustrasi Pendaftar CPNS

Kamis, 20 September 2018 - 10:35 WIB

878 Formasi untuk Lulusan SLTA, Kemenkumham Buka Rekrutmen 2.000 CPNS

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 42 Tahun 2018 tanggal 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka rekrutmen…

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: IST)

Kamis, 20 September 2018 - 10:30 WIB

Masyarakat Harus Manfaatkan Teknologi Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Pemeliharaan Sistem Irigasi

Kamis, 20 September 2018 - 10:04 WIB

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Irigasi Berperan Penting Wujudkan Ketahanan Pangan

Dalam upaya meningkatkan suplai air irigasi yang kontinu, pada periode 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan…

Department Head of Partnership and Smallholder PT Astra Agro Lestari Tbk, Tidar Bagaskara,

Kamis, 20 September 2018 - 10:00 WIB

Kemitraan Tingkatkan Produktivitas Petani Sawit

Produktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya masih tergolong rendah. Yakni berkisar 16-18 ton tandan buah segar (TBS) per hektar per tahun. Jika dirata-rata, TBS tersebut…