Menperin Sambut Baik Keputusan Industri Dapat Impor Langsung Gas

Oleh : Herry Barus | Rabu, 25 Januari 2017 - 04:06 WIB

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (Ridwan/INDUSTRY.co.id)
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (Ridwan/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah mengizinkan industri untuk secara langsung melakukan impor gas sebagai upaya untuk menjamin pasokan gas bagi dunia industri di Tanah Air, sekaligus mendongkrak daya saingnya di era kompetisi global.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas tentang harga gas untuk industri yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (24/1/2017) , mengatakan saat ini sudah ada izin untuk dilakukan impor gas.

"Sudah diizinkan untuk dilakukan impor gas. Ya nanti akan dibahas bagaimana mekanismenya," kata Airlangga.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden tersebut, dibahas terutama mengenai regulasi impor gas dimana ada sektor-sektor tertentu yang diperbolehkan melakukan impor gas secara langsung.

"Tergantung nanti sektor apa yang diberikan, apakah ini sektor atau perwilayahan, nanti akan dibahas," ujarnya.

Airlangga mengatakan dari beberapa sektor yang belum terakomodasi harga gas baru tiga yang sudah diizinkan untuk melakukan impor gas yakni industri baja, petrokimia, dan pupuk.

"Sekarang ini sektornya yang baru diberikan adalah baja, petrokimia, dan pupuk. Ini kan karena menggunakan formula, maka masing-masing harus detail. Perusahaan per perusahaan. Nah ini yang harus ditindaklanjuti perusahaan perperusahaannya," tuturnya.

Setelah rapat tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden ingin industri lebih kompetitif dan berdaya saing ditunjang tingkat kemudahan bisnis yang semakin baik di Indonesia.

Dengan begitu, persoalan menyangkut gas akan segera diselesaikan oleh pemerintah agar harganya kompetitif.

"Maka diberikan ruang untuk industri agar bisa impor gas secara langsung dengan harga yang lebih rendah karena di Timur Tengah harga gas lebih rendah. Tapi tidak dibuka ruang untuk terciptanya 'middleman' atau perantara," jelas Pramono.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, kebijakan itu sebagai pertimbangan agar industri di dalam negeri lebih kompetitif dan berdaya saing serta mendorong ease of doing bussiness.

Menurutnya, Menteri ESDM diberi kesempatan untuk menentukan harga gas, karena struktur harga gas di Indonesia dibuat tetap, sehingga ketika harga minyak tinggi harga gas akan mengikuti lebih tinggi.

"Sekarang ini harga gas kita ada yang memang di 4 dolar AS per mmbtu, tapi juga ada rata-rata masih 6 dolar AS per mmbtu. Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres Nomor 40/2016) yang mengatur tentang hal tersebut agar harga bisa diatur di bawah 6 dolar, terutama untuk kepentingan pupuk, kepentingan petrokimia, dan sebagainya," kata Pramono, .


Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi PLTA Batangtoru di Medan

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:42 WIB

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Medan Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terus menyuarakan dukungan terhadap proyek energi bersih terbarukan itu. Mereka menuding, penolakan…

Pejualan Indihome di masyarakat.

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:33 WIB

Telkom Umumkan Pemenang Grand Prize IndiHome Family Vaganza

Jakarta Bertempat di Trans TV Jakarta, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melaksanakan pengundian Grand Prize Program IndiHome, dalam sebuah acara bertajuk Grand Prize - IndiHome Family…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:00 WIB

Dukungan Pemda Penting Bagi Industri Sawit

Keberadaan perkebunan dan industri sawit sebagai investasi padat karya telah menjadi solusi Pemerintah untuk mendorong peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja daerah.

KAI bekerjasama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan mengadakan Jelajah Kebangsaan dengan rute dari Merak ke Banyuwangi, 18-22 Februari 2019.

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:51 WIB

KAI Jadi Tuan Rumah Kegiatan Jelajah Kebangsaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dapat memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Foto Ilustrasi Kawasan Kumuh

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:33 WIB

Tahun Ini, Pemerintah Bakal Tata Kawasan Kumuh Capai 24 Ribu Hektar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan melakukan melaksanakan penataan terhadap 888 hektare (ha) kawasan kumuh pada 2019.