Menperin Sambut Baik Keputusan Industri Dapat Impor Langsung Gas

Oleh : Herry Barus | Rabu, 25 Januari 2017 - 04:06 WIB

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (Ridwan/INDUSTRY.co.id)
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (Ridwan/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Pemerintah mengizinkan industri untuk secara langsung melakukan impor gas sebagai upaya untuk menjamin pasokan gas bagi dunia industri di Tanah Air, sekaligus mendongkrak daya saingnya di era kompetisi global.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas tentang harga gas untuk industri yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (24/1/2017) , mengatakan saat ini sudah ada izin untuk dilakukan impor gas.

"Sudah diizinkan untuk dilakukan impor gas. Ya nanti akan dibahas bagaimana mekanismenya," kata Airlangga.

Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden tersebut, dibahas terutama mengenai regulasi impor gas dimana ada sektor-sektor tertentu yang diperbolehkan melakukan impor gas secara langsung.

"Tergantung nanti sektor apa yang diberikan, apakah ini sektor atau perwilayahan, nanti akan dibahas," ujarnya.

Airlangga mengatakan dari beberapa sektor yang belum terakomodasi harga gas baru tiga yang sudah diizinkan untuk melakukan impor gas yakni industri baja, petrokimia, dan pupuk.

"Sekarang ini sektornya yang baru diberikan adalah baja, petrokimia, dan pupuk. Ini kan karena menggunakan formula, maka masing-masing harus detail. Perusahaan per perusahaan. Nah ini yang harus ditindaklanjuti perusahaan perperusahaannya," tuturnya.

Setelah rapat tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden ingin industri lebih kompetitif dan berdaya saing ditunjang tingkat kemudahan bisnis yang semakin baik di Indonesia.

Dengan begitu, persoalan menyangkut gas akan segera diselesaikan oleh pemerintah agar harganya kompetitif.

"Maka diberikan ruang untuk industri agar bisa impor gas secara langsung dengan harga yang lebih rendah karena di Timur Tengah harga gas lebih rendah. Tapi tidak dibuka ruang untuk terciptanya 'middleman' atau perantara," jelas Pramono.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, kebijakan itu sebagai pertimbangan agar industri di dalam negeri lebih kompetitif dan berdaya saing serta mendorong ease of doing bussiness.

Menurutnya, Menteri ESDM diberi kesempatan untuk menentukan harga gas, karena struktur harga gas di Indonesia dibuat tetap, sehingga ketika harga minyak tinggi harga gas akan mengikuti lebih tinggi.

"Sekarang ini harga gas kita ada yang memang di 4 dolar AS per mmbtu, tapi juga ada rata-rata masih 6 dolar AS per mmbtu. Untuk itu, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres Nomor 40/2016) yang mengatur tentang hal tersebut agar harga bisa diatur di bawah 6 dolar, terutama untuk kepentingan pupuk, kepentingan petrokimia, dan sebagainya," kata Pramono, .


Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi pelayanan Jamkrindo. (Foto: Istimewa)

Selasa, 14 Agustus 2018 - 21:54 WIB

Perum Jamkrindo Terima 30 Mahasiswa Program Magang

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia meneriman sebanyak 30 orang Mahasiswa magang dari Vokasi Universitas Indonesia, Universitas Negeri…

Agus Harmurti Yudhoyono (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 14 Agustus 2018 - 21:00 WIB

Terima Kasih AHY, GN, RR, dan MMD!

Kita dapat menilai budi pekerti seseorang dari kenyataan sikap diri menghadapi musibah yang menimpa.

Melany Dian Risiyantie,

Selasa, 14 Agustus 2018 - 20:34 WIB

Melany Dian Risiyantie Nilai Artis Nyaleg Punya Nilai Positif & Negatif

Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Legislatif yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin, 13/8, kemarin terdapat 54 orang nama artis atau selebritas. Hal ini menunjukkan dunia…

Kementerian PUPR terapkan teknologi RISHA

Selasa, 14 Agustus 2018 - 20:32 WIB

Kementerian PUPR Terapkan Teknologi RISHA Rekonstruksi Rumah di Lombok

Konstruksi rumah tahan gempa diperlukan sebagai mitigasi bencana karena wilayah Lombok termasuk salah satu wilayah rawan gempa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (Foto Ist)

Selasa, 14 Agustus 2018 - 20:20 WIB

Beda Koalisi dengan Jokowi, Asman Abnur Bukan Lagi Menteri Aparatur Negara

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengonfirmasi Asman Abnur telah mengundurkan diri dari Kabinet Kerja. Dengan begitu, Abnur bukan lagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…