Terbesar Selama Empat Tahun Terakhir, Bonus Produksi Panas Bumi di 2017 Capai Rp74 Miliar

Oleh : Hariyanto | Kamis, 26 April 2018 - 11:28 WIB

Ilustrasi pengolahan panas bumi
Ilustrasi pengolahan panas bumi

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan rekonsiliasi bonus produksi panas bumi triwulan IV tahun 2017 dan menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 158 K/32/DJE/2018 tentang Penetapan Bonus Produksi Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2017 dan Besaran Bonus Produksi Panas Bumi Tahun 2017.

Berdasarkan informasi yang diterima INDUSTRY.co.id, besaran bonus produksi panas bumi di tahun 2017 mencapai Rp 74.000.236.497, nilai tersebut adalah yang terbesar apabila dibandingkan dengan bonus produksi yang diterima empat tahun terakhir.

"Dari hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan, maka kewajiban penyetoran bonus produksi kepada Pemerintah Daerah penghasil energi panas bumi di tahun 2017 adalah sebesar Rp 74 miliar, yang terbesar sejak tahun 2014," ujar Direktur Panas Bumi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari di Jakarta (25/4/2018).

Bonus produksi panas bumi tahun 2017 telah disetorkan kepada Pemerintah Daerah di mana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di daerahnya sudah berproduksi. Daerah-daerah tersebut adalah Kendal, Banjarnegara, Garut, Bandung, Sukabumi, Bogor, Manado, Tomohon, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Minahasa, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Manggarai, dan Tanggamus.

Adapun hasil perhitungan kewajiban penyetoran bonus produksi selama periode tahun 2014-2017 mencapai Rp 195,5 miliar, dengan rincian Tahun 2014: Rp 525.362.079; Tahun 2015: Rp 58.701.394.245; Tahun 2016: Rp 62.364.033.806 dan Tahun 2017: Rp 74.000.236.497.

Adanya penyetoran bonus produksi kepada Pemerintah Daerah, menurut Ida, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.

"Dengan adanya penyetoran bonus produksi kepada Rekening Kas Umum Daerah Penghasil diharapkan terbentuknya program-program peningkatakan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah," tutur Ida.

Dengan peningkatan pendapatan daerah, imbuh Ida, akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. "Peningkatan pendapatan daerah berefek pada peningkatan taraf hidup masyarakat lokal sehingga mewujudkan kondisi yang kondusif antara pengembang panas bumi, pemerintah, dan masyarakat Daerah Penghasil," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi PLTA Batangtoru di Medan

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:42 WIB

Warga Batangtoru: Percayakan Keselamatan Orangutan Kepada Kami, Mereka Keluarga Kami Ratusan Tahun

Medan Masyarakat di sekitar lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, terus menyuarakan dukungan terhadap proyek energi bersih terbarukan itu. Mereka menuding, penolakan…

Pejualan Indihome di masyarakat.

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:33 WIB

Telkom Umumkan Pemenang Grand Prize IndiHome Family Vaganza

Jakarta Bertempat di Trans TV Jakarta, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melaksanakan pengundian Grand Prize Program IndiHome, dalam sebuah acara bertajuk Grand Prize - IndiHome Family…

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Kamis, 21 Februari 2019 - 21:00 WIB

Dukungan Pemda Penting Bagi Industri Sawit

Keberadaan perkebunan dan industri sawit sebagai investasi padat karya telah menjadi solusi Pemerintah untuk mendorong peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja daerah.

KAI bekerjasama dengan Gerakan Suluh Kebangsaan mengadakan Jelajah Kebangsaan dengan rute dari Merak ke Banyuwangi, 18-22 Februari 2019.

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:51 WIB

KAI Jadi Tuan Rumah Kegiatan Jelajah Kebangsaan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dapat memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Foto Ilustrasi Kawasan Kumuh

Kamis, 21 Februari 2019 - 19:33 WIB

Tahun Ini, Pemerintah Bakal Tata Kawasan Kumuh Capai 24 Ribu Hektar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan melakukan melaksanakan penataan terhadap 888 hektare (ha) kawasan kumuh pada 2019.