KPK Dalami Dugaan TPPU Dalam Perkara Setya Novanto

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencermati lebih lanjut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk (KTP)-elektronik dengan terdakwa Setya Novanto.

"KPK akan mencermati hal tersebut. Setelah putusan ini, tentu akan kami lihat isi dari putusan dan fakta-fakta lain apakah akan diperhatikan. Apakah terkait KPK akan masuk ke dugaan tindak kejahatan TPPU atau tidak," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (25/4/2018)

Dalam perkara ini, Setnov divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti 7,3 juta dolar AS (sekitar Rp65,7 miliar dengan kurs Rp9.000 per dolar AS saat itu) dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan Novanto.

Menurut Febri, dalam persidangan terungkap bahwa penerimaan uang kepada Novanto melalui Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung dibuat seolah-olah tidak terkait proyek KTP-e.

"Kemarin sudah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa kalau dilihat dari alur perpindahan uang sampai pada dugaan penerimaan uang melalui Irvanto dan Made Oka, kemudian dibuat kamuflase seolah-olah uang tersebut tidak terkait proyek KTP-e. Tentu itu kami dalami juga," kata Febri.

Dalam persidangan, aliran uang itu terungkap berasal dari berbagai tempat penukaran mata uang asing atau "money changer".

Febri menyatakan bahwa KPK juga terbantu dengan keterangan sejumlah pihak yang telah menjadi "justice collaborator" (JC) terkait putusan terhadap Novanto itu.

"Jadi, posisi JC kami pandang cukup penting dalam pengungkapan sebuah kasus korupsi. Oleh sebab itu, kami berharap semua pihak punya cara pandang dan visi yang sama serta seimbang. JC dibutuhkan kalau kita berbicara tentang kasus-kasus korupsi yang kompleks dan membutuhkan ketelitian yang lebih," tuturnya kepada awak media.

Setya Novanto divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-elektronik tahun anggaran 2011-2012.