Industri Pupuk, Menjaga Asa Wujudkan Kemandirian Pangan Nasional

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Ekonom abad ke-19 asal Jerman, Friedrich List, telah mendalilkan,  kemajuan  perekonomian suatu bangsa ditentukan, bukan hanya sekadar  oleh angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) -nya, tetapi oleh  kekuatan pilar-pilar penyangga ekonomi nasionalnya, khususnya di bidang industri dan manufactur.

Industri pupuk tentu saja sebagai salah satu pilar peyangga ekonomi. Karena peran industri ini sangat besar dalam memacu pertumbuhan sektor pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sebagai negara yang sebagian besar mengandalkan sektor pertanian, tentu begitu besar asa yang disandarkan pada BUMN pupuk tanah air. Yaitu, menghasilkan pupuk berkualitas dengan harga murah atau bersubsidi, produksi pupuk selalu stabil dan proses distribusi dalam memenuhi kebutuhan petani menjelang musim tanam pun  selalu lancar.

Seperti yang diharapkan  Nikolaus,  Petani di persawahan Pota Manggarai Timur Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). “Kami harap pupuk lancar dan tidak mahal. Selama ini dari distributor sering tidak stabil. Kami  sering tidak dapat pupuk.  Kami pernah nekad  tanam dan  tanpa pupuk. Begitu pupuk datang kami siram, rupanya umur padi sudah lewat untuk dikasih pupuk, sehingga  padi tumbuhnya tidak begitu bagus. Begitu panen, ya hasilnya tidak banyak. Kami sedih kah.  Mau beli pupuk organik, lebih mahal dan prosesnya rumit dan lama. Kami ini sudah terbiasa dengan urea yang dari Pusri itu kah,”ujarnya kepada industry.co.id, dalam dialek Flores.

Itulah salah satu contoh, betapa besarnya harapan petani terhadap keberadaan BUMN pupuk. Memang selama kiprahnya dalam mewujudkan kemandiran pangan dan pemberdayaan sektor pertanian guna memenuhi harapan petani seperti Nikolaus tadi, industri pupuk pun tidak pernah terlepas dari gonjang ganjing. Terutama apabila  terjadi tersendatnya pasokan pupuk yang mempengaruhi produksi gabah petani.

Kian membias ketika  perdebatan itu menjurus pada masalah derasnya impor produk pangan seperti beras. BUMN pupuk menjadi bagian dari mata rantai yang harus memikul beban tanggungjawab. Padahal BUMN pupuk juga harus menjalankan fungsi Public service obligation (PSO) dengan menjual pupuk dengan harga subsidi, namun pembayarannya dari pemerintah pun kadang tersendat.

Seperti yang pernah dilontarkan Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron. Agar BUMN pupuk  tidak kolaps,  Herman menghimbau Menteri Pertanian Amran Sulaiman  untuk melunasi kekurangan bayar subsidi pupuk pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia sebesar Rp 14,9 triliun. "Ya harus cari jalan keluar untuk itu, karena kalau tidak terbayarkan juga,  pada tahun 2019 seluruh pabrik pupuk bisa tutup," ujarnya.

         

Diketahui, BUMN Pupuk selain kewajiban PSO, maka sebagai perusahaan yang orientasi bisnis harus memberikan profit. Inilah yang selalu dinantikan para  pemegang saham dalam hal ini pemerintah, agar kinerja industri pupuk harus baik dan mendatangkan profit,  sehingga memberikan berkontribusi yang maksimal dalam bentuk  dividen dan pajak serta kontribusi lainnya kepada negara dan daerah dimana pabrik itu beroperasi.

 

Dalam pengoperasian pabrik pupuk ada beberapa tantangan lainnya yang tidak kalah peliknya. Seperti  persoalan kondisi pabrik, harga distribusi dan ekspor pupuk  serta  pendanaan. Termasuk masalah  bahan baku utama pupuk urea yaitu bahan bakar minyak dan gas bumi.

Khusus untuk gas, pelaku BUMN pupuk menilai harga gas untuk pupuk sebesar US$ 6/MMBTU masih tinggi. Seperti yang dikeluhkan Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), Wijaya Laksana. Dia mengatakan, gas termasuk dalam komponen biaya tertinggi dalam produksi pupuk, yakni sebesar 70 persen.

“Saat ini biaya produksi pupuk rata-rata sebesar US$ 240 hingga US$ 250 per ton. Sementara harga internasional di awal tahun ini cukup rendah, yakni sekitar US$ 200 - US$ 210 per ton. Biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan harga jual internasional. Dengan tingginya harga gas tersebut,  produk pupuk dalam negeri tak mampu bersaing. Bahkan, bukan tidak mungkin ada pabrik yang tutup karena merugi,”ujarnya sedih.

Selain pasokan gas, sudah sering diberitakan juga bahwa BUMN BUMN pupuk kerap menghadapi  in-efisiensi akibat kondisi pabrik tua. Belum lagi isu intervensi politik yang kerap mengganggu roda bisnis industri pupuk. Sementara upaya untuk mendukung eksistensi industri pupuk, sering bergulat dalam perdebatan panjang dan wacana.  Bahkan berita seputar pupuk kadang  di goreng garing  dan jadi konsumsi politik.

Siapa yang salah? Itulah pertanyaan  yang lazim  diperdebatkan oleh banyak kalangan. Entah itu, pemerintah, politisi, pengusaha, akademisi, dewan perwakilan rakyat, masyarakat umum, termasuk pula kalangan  pers  yang kerap mengulasnya. Terkesan mereka lebih mempersoalkan tanggungjawab industri pupuk, tanpa melihat apa saja benturan yang dihadapi oleh perusahaan ini, dalam menjalankan core business-nya.

 

Kiprah Pusri

Bicara industri pupuk yang tergabung dalam PT Pupuk Indonesia, tidak terlepas dari nama besar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Persero) atau disebut Pusri. Sebagai pabrik pupuk terbesar di Indonesia, Pusri dalam menjalankan operasi bisnisnya bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi serta pembangunan nasional khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya.

Di tengah banyak tantangan yang dihadapi industri pupuk, dalam berapa tahun terakhir,  Pusri begitu gencar melakukan pembenahan total di setiap lini bisnisnya. Selain bertanggung-jawab untuk memenuhi kapasitas produksi Urea dan Amoniak nasional, Pusri  juga bertanggung-jawab dalam proses distribusi dan pemasaran untuk menjamin penyebaran nasional yang merata.

Seperti yang pernah diutarakan Direktur Produksi PT Pusri Filius Yuliandi, bahwa , selama 58 tahun, PT Pusri Palembang beroperasi, telah memberikan kontribusi serta mendukung pemerintah dalam program ketahanan pangan. Sebagai pelopor pabrik pupuk di Indonesia, Pusri telah merealisasikan salah satu proyek strategis perusahaan, yaitu dengan memulai pembangunan proyek pabrik NPK Fusion II dengan kapasitas desain 2 x 100 ribu ton/tahun.

Produksi pupuk urea Pusri selama 2017 naik hingga 15 persen dibanding tahun sebelumnya. Direktur Utama PT Pusri Mulyono Prawiro juga menjelaskan bahwa, naiknya produksi merupakan dampak langsung mulai berjalannya secara penuh pabrik baru bernama Pusri IIB. Karena  selain terjadi peningkatan angka produksi, pabrik baru berhasil menekan biaya produksi yang tidak sedikit. “Sepanjang tahun 2017 Pusri mampu memproduksi setidaknya 2,2 juta urea. Padahal sebelumnya Pusri  hanya mampu memproduksi urea tidak lebih dari dua juta ton,”ujarnya.

Memang,  manajemen pabrik pupuk yang namanya sudah melekat di kalangan petani hingga pelosok negeri,   beberapa tahun terakhir telah melakukan gebrakan besar agar  industri pupuk mampu menjawab harapan masyarakat dalam mewujudkan harapan kemandiran pangan, melalui pemberdayaan sektor pertanian, peningkatan ekonomi kerakyatan. Termasuk  pemberdayaan masyarakat lingkungan.

Pabrik pupuk yang namanya tak lekang di telan zaman ini telah  melakukan  penguatan   teknologi  dan inovasi dalam menunjang keberhasilan pemasaran, optimalisasi gas sebagai optimalisasi bahan baku industry pupuk serta mendukung upaya kolaborasi lembaga keuangan untuk industry pupuk sehingga mendukung kemandirian pangan nasional.

Pusri didirikan pada tanggal 24 Desember 1959, menjadi produsen pupuk urea terbesar dan pertama di Indonesia.  Sriwidjaja diabadikan menjadi nama perusahaan untuk mengenang kejayaan Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke tujuh Masehi di Palembang, Sumatera Selatan, yang dicatat dalam sejarah dan sangat termasyhur di Asia Tenggara hingga daratan Cina.

Berada tepat dipinggir Sungai Musi, Pusri Palembang menempati area seluas 245 ha. Saat ini terus memperlihatkan komitmennya untuk mengelola bisnis termasuk  mengedepankan efisiensi dan Ramah Lingkungan.

Pusri dalam pengoperasian pabriknya, menunjukkan komitmennya, untuk beralih kepada pemanfaatan sumber daya batubara sebagai energi alternatif. Semua itu demi mewujudkan ketahanan pangan dan pemberdayaan sektor pertanian. Hebatnya lagi, soal tanggungjawab perusahaan dalam konservasi lingkungan, Pusri ikut berpartisipasi dalam melindungi bumi di masa depan sehingga pantas didapuk sebagai industri hijau/green industry.

Pusri Palembang mulai melakukan efisiensi di segala bidang dengan melaksanakan strategi pengelolaan lingkungan melalui pendekatan teknologi, institusional dan sosial budaya. Pendekatan teknologi diartikan dalam pemilihan proses pada saat pembangunan pabrik, mengutamakan teknologi hemat energi, efisien dan timbulan limbah minimum mendekati zero pollution serta peralatan pengolahan limbah yang terintegrasi berdasarkan prinsip 3R yaitu Reuse, Reduce dan Recyle.

Manajemen dan SDM Pusri sangat mendukung Green Community sebagai bagian dari efisiensi. Gerakan bersahabat dengan lingkungan juga diwujudkan melalui kegiatan antara lain penghematan penggunaan air, listrik dan telekomunikasi.

Pendekatan institusional diartikan, selalu menyesuaikan kebijakan perusahaan terhadap perkembangan kebijakan dan program pemerintah terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti mentaati peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup dan ikut serta dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Namun Pustri juga tidak pernah terlepas dari persoalan pelik. Yaitu tingginya harga gas di pasar bebas yang berdampak pada membengkaknya biaya produksi pengolahan di  Pusri. Akibatnya, selain berpengaruh terhadap tingkat penghasilan perusahaan, manajemen terpaksa menekan efisiensi terutama untuk belanja yang kurang produktif.

Sejauh ini Pusri Palembang fokus menggenjot efisensi sejumlah pabrik untuk meningkatkan daya saing produk di tengah tingginya persaingan.  Bagi Mulyono, perusahaan sedang menghadapi perubahan di lingkungan bisnis serta tantangan yang harus siap dihadapi. Pada beberapa tahun mendatang, perusahaan merencanakan restrukturisasi pabrik Pusri III dan Pusri IV dan saat ini sudah tahap perencanaan awal. “Pabrik Pusri II B terbukti lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar sehingga perusahaan berhasil meningkatkan produksi pupuk urea hingga 10 persen,”ujarnya.

Hal ini sesuai dengan alur kebijakan Pupuk Indonesia Holding yang mendorong Pusri menghasilkan produk pupuk yang murah namun tetap berkualitas dalam kaitan meningkatkan daya saing. Seperti diketahui saat ini, Pusri masih berkutat pada persoalan mahalnya pembelian gas yakni masih enam dolar AS per MMBTU. Sedangkan di sisi lain, seperti China membeli gas dengan harga hanya empat dolar AS per MMBTU.

Tantangan lainnya, produksi pupuk urea di pasaran internasional juga melebihi permintaan sehingga peluang untuk merambah ke pasar luar negeri juga menjadi kecil.

Untuk itu, selain efisiensi bahan bakar dengan mengkombinasikan melalui pemakaian batu bara, Pusri juga mengenjot inovasi produk terutama turunan kimia dari urea dan yang tak kalah penting juga merambah bisnis pupuk NPK dengan telah mendirikan pabriknya yakni Pabrik NPK Fusion I dan Pabrik NPK Fusion II yang saat ini dalam pengerjaan.

Menurut Mulyono Prawiro, saat ini pihaknya juga masih menjadikan gas alam sebagai sumber energi untuk menggerakkan mesin. Namun kedepan ia berharap Pusri bisa menggunakan sumber energi fosil lainnya seperti batubara dengan harga relatif murah. “Tahun 2018, perseroan mulai mefokuskan untuk melakukan perbaikan pabrik untuk efisiensi pemakaian gas dan beralih ke Batubara,”ujarnya.