Menteri Jonan Minta Perusahaan Batubara Taati Kontrak Yang Telah Disepakati

Oleh : Hariyanto | Kamis, 19 April 2018 - 19:16 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan

INDUSTRY.co.id - Semarang - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta para perusahaan batu bara menaati kontrak yang sudah disepakati, terutama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Kalau implementasi harga batu bara yang ada patokan atasnya sudah jalan. Memang ada masukan, sementara ini, dari PLN. 'Pak, pasokannya kok tidak kontinyu?," katanya di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/4/2018) petang.

Hal itu diungkapkan Jonan saat meninjau Area Pengatur Beban (APB) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jateng.

Rencananya, Jonan bakal mengundang lagi Direksi PLN, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, dan Dirjen Ketenagalistrikan untuk membahas persoalan tersebut dalam waktu dekat.

"Intinya begini, saya sudah ngomong dengan perusahaan pengelola batu bara yang sudah besar-besar. Apa yang sudah dikontrak dengan PLN, baik dalam jangka panjang maupun pendek harus dipenuhi," katanya.

Para perusahaan pengelola batu bara, kata dia, tidak bisa kemudian bersembunyi dengan alasan DMO (domestic market obligation), sebab apa yang sudah disepakati dalam kontrak harus dilaksanakan.

"Tidak bisa kemudian bersembunyi di balik DMO-nya, 'Pak, DMO saya cuma segini, dan sebagainya'. Kalau sudah kontrak, ya, kontrak. Pertanyaannya, nanti kalau dilanggar bagaimana?," katanya.

Apabila ada perusahaan pengelola batu bara yang melanggar kontrak, Jonan memastikan akan membuat Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) mereka menjadi nol rupiah agar tidak usah lagi menambang.

"Kalau nanti dilanggar bagaimana? Nanti, RKAB-nya saya bikin nol tahun depan. Biar enggak usah nambang. Udah gitu aja," tegasnya.

Menurut dia, pasokan batu bara untuk pembangkit listrik itu berkaitan dengan kepentingan nasional, sebagaimana selalu disampaikan Presiden RI Joko Widodo bahwa listrik merupakan kepentingan nasional.

"Presiden selalu mengatakan listrik ini kepentingan nasional. Orang mampu bayar listrik juga masalah daya beli masyarakat, kepentingan nasional juga," katanya.

Mengenai tambang, Jonan menegaskan sampai saat ini tidak ada yang memiliki tambang batu bara di republik ini, kecuali negara.

"Selama konstitusi tidak diubah, tambang batu bara adalah milik negara. Lha mereka kan cuma kontraktor. Lho kok kontraktor malah mempermainkan pemerintah," katanya.(ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Christian Rijanto, Co-Founder dan Creative Director bersama Seniman ultraviolet Rony "Rebellionik" Rahardian berfoto disamping BMW i8 di ajang WE THE FEST 2018 (Foto: Dok. BMW Indonesia)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 10:48 WIB

Instalasi BMW i8 Gemparkan Ajang WE THE FEST 2018

BMW turut serta dalam ajang festival musik, seni dan gaya hidup tahunan WE THE FEST dengan menampilkan BMW i8 hasil kolaborasi antara Christian Rijanto, Co-Founder dan Creative Director dari…

PT Omega Teknologi Indonesia (Omega Pos) menjajaki kerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dalam sistem pembayaran cashless yaitu melalui layanan digital T Money dan point of sales yang disediakan Omega Pos.

Sabtu, 21 Juli 2018 - 10:19 WIB

Hybrid Cloud Solusi Aman Transaksi Penjualan bagi UKM

PT Omega Teknologi Indonesia resmi meluncurkan Hybrid Cloud, sebagai fitur offline-online smart kasir yang aman bagi pelaku UKM

Dirjen IKM Kemenperin, Gati Wibawaningsih

Sabtu, 21 Juli 2018 - 10:17 WIB

Perkuat Daya Saing IKM Komponen Otomotif, Kemenperin Jalin Kerja Sama dengan JICA

Kementerian Perindustrian berupaya memperkuat daya saing industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai daerah, salah satunya sektor pengecoran logam pembuatan komponen otomotif di Pasuruan,…

BKPM

Sabtu, 21 Juli 2018 - 09:57 WIB

Kemenko Perekonomian Dorong Transisi OSS kepada BKPM

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mendorong percepatan transisi pengelolaan sistem pelayanan elektronik terpadu atau Online Single Submission (OSS) kepada Badan Koordinasi Penanaman…

Peluncuran Sistem Layanan Perizinan Terintegrasi Online Single Submission (OSS)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 09:54 WIB

Pemerintah Terus Pantau Pelaksanaan OSS

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus memantau pelaksanaan sistem pelayanan elektronik terpadu atau Online Single Submission (OSS) yang baru berjalan selama 10 hari dan telah diminati…