Polemik Tanggal HPN, Momentum 9 Februari Tak Dapat Tergantikan

Oleh : Primaswolo Sudjono | Kamis, 19 April 2018 - 10:27 WIB

Primaswolo Sudjono
Primaswolo Sudjono

INDUSTRY.co.id - Polemik tanggal 9 Februari menjadi Hari Pers Nasional (HPN) terus muncul tiap tahunnya oleh AJI dan kemudian diikuti IJTI. Penolakan mereka dilatarbelakangi oleh dendam masa lalu, baik terhadap orde baru maupun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Sehingga menganggap bahwa tanggal 9 Februari 1946, merupakan hari kelahiran organisasi PWI dan penetapannya pun dilakukan pada masa orde baru.

Padahal sebetulnya, jika melihat sejarah, seperti kutipan berita Harian Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta yang terbit sejak 27 September 1945, dan fakta lainnya, tanggal tersebut merupakan momentum bertemunya sejumlah perhimpunan wartawan, perusahaan pers waktu itu, hingga pemerintah RI yang baru terbentuk, melalui Kongres Wartarwan Indonesia di Kota Solo. Kongres berlangsung selama 2 hari, 9-10 Februari 1946.

Kongres dilakukan dengan semangat mempersatukan para pelaku pers, untuk berperan besar dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Apalagi saat itu, Belanda sedang gencar ingin merebut kembali wilayah Indonesia melalui agresi militernya.

Pers pada waktu itu menjadi tonggak penting dalam memberikan informasi mengenai perjuangan, perang dan nasionalisme kepada masyarakat. Pers pula yang saat itu memberitakan kondisi terbaru mengenai kemenangan perang para pejuang melawan Belanda.

Nuansa kejuangan pun sangat terlihat dalam kongres tersebut. Terlebih menghadirkan tokoh pergerakan nasional yang cukup keras waktu, yakni Tan Malaka. Tokoh ini kemudian oleh Bung Karno ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tan seperti dikutip KR, menyampaikan kondisi peperangan di Asia dan semangat untuk menghadapi peperangan khususnya melawan penjajahan kembali.

Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan dalam kongres tersebut menyebutkan penting peran wartawan untuk menghadapi bahaya penjajahan kembali oleh Belanda. Ancaman penjajahan kembali akan mengganggu pembangunan negara yang baru saja merdeka.

Untuk melawan penjajah tersebut, maka dibutuhkan persatuan, termasuk para wartawan yang waktu itu memang banyak terlibat dalam memberitakan perjuangan dan nasionalisme. Untuk itu kongres pun sepakat membentuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah untuk mempersatukan semangat kejuangan insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

Melihat peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut, sebetulnya tidak sebatas lahirnya organisasi PWI, tetapi harus dilihat bahwa tanggal 9 Februari merupakan momentum kesadaran bersama bersatunya insan pers dalam melawan penjajahan Belanda.

Peristiwa yang menunjukkan semangat kejuangan juga dilakukan sebelumnya, seperti Kongres Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda tanggal 9 Oktober 1928 yang ditetapkan sebagai Hari Pemuda. Atau kemudian lahirnya organisasi Boedi Oetomo oleh dr Soetomo, Gunawan Mangoenkoesoemo dan Soeradji dand digagas oleh Wahidin Soedirohoesodo pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal 20 Mei tersebut ditetapkan sebagai Kebangkitan Nasional, meski sebetulnya tanggal 20 Mei merupakan kelahiran organisasi Boedi Oetomo.

Jika kemudian ada upaya mencari tanggal HPN, termasuk gagasan tanggal yang disampaikan oleh AJI dan IJTI, tidak bisa mengalahkan momentum peristiwa Kongres Wartawan Indonesia yang begitu bermakna dan penting. Apalagi muncul ide memperingati dari meninggalnya tokoh pers, karena banyak sekali tokoh yang ada di Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan pers sehingga akan menimbulkan ketidakpuasan dari keluarga atau kelompok lain. Atau lahirnya UU Pers, yang tentu sangat berpeluang berganti atau direvisi.

Jika kemudian mengabaikan peristiwa Kongres Wartawan Indonesia ini, sama saja mengesampingkan peran besar dari banyak pihak waktu itu, baik para tokoh pers, perusahaan pers, maupun perhimpunan wartawan yang bertujuan sangat mulia untuk bersatu melawan penjajahan.

Melihat terus dimunculkannya wacana pergantian tanggal HPN, PWI Pusat perlu menyiapkan amunisi untuk melawannya dengan menggali sejarah peristiwa Kongres Wartawan Indonesia tersebut. Apalagi momentum peristiwa tersebut telah dimonumenkan oleh pemerintah dan menjadi museum di Solo.

Selanjutnya dalam setiap perayaan HPN terus digelorakan semangat kejuangan untuk lebih mengingat peristiwa 9 Februari 1945. Kalau dulu semangat kejuangan melawan penjajahan, maka saat ini tetap semangat kejuangan dalam konteks kekinian.

Primaswolo Sudjono, Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah PWI DIY

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 19 Januari 2019 - 07:45 WIB

Pekan Ketiga 2019, Indeks Harga Saham Gabungan Ditutup Naik ke Posisi 6.448

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup naik 1,36% ke posisi 6.448,16 pada pekan ketiga 2019 ini dibandingkan pada pekan sebelumnya di level 6.361,46.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT Holcim Indonesia Tbk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Sampah di TPST Bantargebang yang dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Sabtu, 19 Januari 2019 - 07:40 WIB

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Jalin Kerja Sama dengan Holcim Indonesia

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT Holcim Indonesia Tbk pada Selasa, 15 Januari 2019 melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Sampah di TPST Bantargebang…

Menteri BUMN Rini Soemarno (Dok Industry.co.id)

Jumat, 18 Januari 2019 - 22:56 WIB

BNI-PNM Salurkan KUR Melalui Program Mekaar Naik Kelas

Menginjak usia ke-12 tahun kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, kedua BUMN tersebut mengembangkan kerjasamanya…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Kemenperin dok)

Jumat, 18 Januari 2019 - 20:03 WIB

Menperin Airlangga Dorong Perluasan Kawasan Industri Makassar Hingga 1000 Hektare

Kementerian Perindustrian mendorong perluasan Kawasan Industri Makassar (KIMA) di Sulawesi Selatan hingga 1.000 hektare (Ha).

BPJS Kesehatan. (Foto: IST)

Jumat, 18 Januari 2019 - 17:52 WIB

Ini Kata BPJS Kesehatan Soal Biaya Urunan Peserta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan peraturan baru, (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 terkait Pengenaan Urun Biaya BPJS Kesehatan dan Selisih Biaya Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu…