INDEF Sebut Perpres Tenaga Kerja Asing Terlalu Umum

Oleh : Ridwan | Rabu, 18 April 2018 - 17:20 WIB

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja (TKA) terlalu umum. 

"Dampaknya, akan semakin banyak lubang untuk muncul permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk terkait TKA ilegal," ujar Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati di Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Enny menegaskan, Perpres TKA harus dibuat secara lebih khusus pada isu tertentu. Apabila memang tujuannya guna memperlancar investasi dan transfer teknologi maupun pengetahuan melalui TKA, maka pemerintah membuat peraturan yang fokus pada dua isu ini. 

"Jadi, tidak cek kosong atau general," terang Enny.

Di tengah kontra terhadap Perpres TKA, Enny menjelaskan, peraturan yang baru ditandatangani Presiden Jokowi ini sebenarnya memberi dampak positif. Di antaranya mengisi kekosongan akan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap teknologi baru melalui pendampingan dari TKA. Kekurangan Indonesia di bidang teknologi dapat ditutupi dengan transfer pemahaman.

Tapi, di sisi lain, Perpres TKA juga berpotensi menambah masalah TKA ilegal yang selama ini belum terselesaikan. 

"Sekalipun pemerintah telah memiliki aturan baku terkait posisi yang bisa diisi TKA dan kriteria lainnya, pelanggaran masih dirasakan secara masif," katanya.

Menurut Enny, tidak sedikit TKA yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Mereka bukan tenaga profesional dan juga tidak memenuhi persyaratan yang memenuhi persyaratan dari Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Ketika kasus TKA ilegal belum terselesaikan, pemerintah justru memberi kemudahan penggunaan TKA melalui perpres. Ini yang merisaukan," ucap Enny.

Dengan membuat peraturan yang lebih fokus pada isu tertentu, pemerintah bisa lebih menata TKA di Indonesia sembari mengatasi permasalahan TKA ilegal. Misalnya, kuota kebutuhan tenaga kerja di suatu perusahaan dan spesialisasinya. 

"Tentunya pemerintah juga harus memiliki data tingkat kebutuhan TKA di Indonesia secara rinci," tutur Enny.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Perkuat Ketahanan Pangan, ID Food bersama Kostrad Lakukan Panen dan Penanaman Budidaya Padi Tahap II di Lahan Strategis

Kamis, 18 April 2024 - 22:02 WIB

Perkuat Ketahanan Pangan, ID Food bersama Kostrad Lakukan Panen dan Penanaman Budidaya Padi Tahap II di Lahan Strategis

Subang – Dalam rangka mendukung peningkatan produksi beras nasional, Holding BUMN Pangan ID Food melakukan kolaborasi bersama Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) melalui pengembangan…

Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Sebagai BUMD Penyumbang Dividen Terbesar

Kamis, 18 April 2024 - 21:30 WIB

Top! Pemprov DKI Jakarta Apresiasi Bank DKI Sebagai BUMD Penyumbang Dividen Terbesar

Jakarta-Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Badan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko Surjono menyampaikan apresiasi atas kontribusi Bank DKI sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)…

Chief Commercial Officer Telin Kharisma (keempat dari kanan) dan Group Chief Executive of Dialog Axiata PLC Supun Weerasinghe (kelima dari kiri) saat penandatanganan kemitraan strategis untuk pengelolaan layanan terminasi suara dan SMS internasional antara Telin dan Dialog Axiata

Kamis, 18 April 2024 - 21:03 WIB

Telin dan Dialog Axiata Tandatangani Kemitraan Strategis untuk Kelola Layanan Terminasi Suara dan SMS Internasional

Telin, anak perusahaan Telkom Indonesia yang melayani pelanggan global, dan Dialog Axiata PLC, penyedia konektivitas nomor satu di Sri Lanka, telah menandatangani Perjanjian Layanan Induk (Master…

Ilustrasi pembayaran menggunakan PayLater

Kamis, 18 April 2024 - 17:39 WIB

Pinjol dan Paylater Marak, Perbankan Perlu Ubah Strategi Agar Kredit Mudah Diakses

Laporan terbaru dari Bank Indonesia (BI) tentang kredit nasional dalam Hasil Rapat Dewan Gubernur bulan Maret 2024 mengungkapkan adanya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan sebesar 11,28%…

Kawasan Labuan Bajo – Tanamori

Kamis, 18 April 2024 - 17:23 WIB

Kabar dari Labuan Bajo! Pemda Mabar Rencanakan Pembangunan Poltekpar Negeri, Upaya Pemerintah Tingkatkan SDM Unggul

Labuan Bajo-Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo Flores, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat bersama Badan Pelaksana…