Permudah TKA Masuk RI, Ini Poin Penting yang Dilanggar Jokowi

Oleh : Ahmad Fadli | Rabu, 18 April 2018 - 10:41 WIB

Tenaga Kerja Asing (ilustrasi)
Tenaga Kerja Asing (ilustrasi)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dinilai telah mengabaikan ketentuan penting yang sebelumnya diatur. Salah satunya yakni menghilangkan aturan Izin Penempatan Tenaga Kerja Asing (IPTA).

Substansi yang ada di Perpres Nomor 20 ini menghilangkan IPTA. Jadinya sekarang nggak ada izin. Padahal kan awalnya untuk mendapatkan izin itu tidak mudah," kata Deputi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi.

Dengan adanya aturan tersebut, menurut dia, TKA akan lebih mudah bekerja di Indonesia tanpa melewati tahapan dan memenuhi syarat tertentu. Cukup mengajukan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas), kata dia, maka TKA bisa menyelesaikan prosesnya hanya dua hari sebelum bekerja di Indonesia.

Untuk itu, Rusdi menilai perpres tersebut justru menghilangkan poin penting sebelum TKA bekerja di Indonesia. "Dipangkasnya ini berarti prosedurnya jadi lebih sangat mudah untuk TKA," ujar Rusdi.

Dengan hilangnya pengaturan izin tersebut maka menurutnya akan menimbulkan potensi TKA yang masuk ke Indonesia lebih banyak. Tak hanya soal izin, Rusdi menilai persyaratan TKA yang harus berkompeten juga hilang.

Begitu juga penyesuaian Bahasa Indonesia yang menurutnya tidak ada di aturan dalam perpres yang baru dan hal lainnya. Belum lagi juga wajibnya tenaga asing berbahasa Indonesia, rasio 1:10 (satu tenaga kerja asing dan 10 tenaga kerja lokal) itu semua dihilangkan. "Berkompeten hilang, mereka jadinya skill nya tidak dipertimbangkan," jelas Rusdi.

Perpres Nomor 20 Tahun 2018 disahkan untuk menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Aturan sebelumnya itu sudah dibuat sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi melantik Siwi Sukma Adji sebagai KSAL, dan menaikkan pangkat jadi Laksamana, di Istana Negara (Foto: Rahmat/Humas)

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:45 WIB

DPR Harap KASAL Tingkatkan Profesionalisme Prajurit

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berharap Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji mampu meningkatkan profesionalisme para prajuritnya agar mampu menghadapi…

Ketua Umum Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional (KTNA Nasional), saat berbicara di acara Forum Promoter 2018 Polri yang membahas tema Solusi Menuju Indonesia yang Berdaulat Adil dan Makmur Melalui Ketahanan Pangan, Rabu, 23 Mei 2018

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:35 WIB

Indonesia Bisa Menjadi Lumbung Pangan Dunia Pada 2045

Pangan tidak hanya merupakan komoditas dan kebutuhan pokok dalam kehidupan setiap orang. Tetapi pangan juga menjadi kepentingan nasional dan keamanan nasional bagi sebuah negara. Pangan memiliki…

Universitas Prasetiya Mulya Optimis Lulusan Lokal Mampu Bersaing di Era Global

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:33 WIB

Universitas Prasetiya Mulya Optimis Lulusan Lokal Mampu Bersaing di Era Global

Era globalisasi dan makin terbukanya Indonesia bagi pasar asing menuntut lulusan perguruan tinggi di Indonesia memahami tantangan dan tuntutan bisnis saat ini sehingga mampu bersaing. Potensi…

PT.Bumi Serpong Damai Tbk. (PTBSD)

Rabu, 23 Mei 2018 - 19:00 WIB

BSDE Anggarkan Belanja Modal Rp6 Triliun di 2018

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menganggarkan Capital Expenditure (Capex) atau belanja modal sebesar Rp4 triliun-Rp6 triliun pada tahun 2018.

Kebun Kelapa Sawit (Ist)

Rabu, 23 Mei 2018 - 18:45 WIB

Harga Minyak Mentah Global Naik, CPO Malaysia Lanjutkan Penguatan Harga Pekan ini

Harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Malaysia pada perdagangan Rabu (23/05/18) dibuka pada level RM2.468 per ton, atau lebih rendah 0,36% dibandingkan harga pada penutupan sesi perdagangan…