Hari Ini Batas Terakhir Status Aplikator Jadi Perusahaan Transportasi Umum

Oleh : Ahmad Fadli | Jumat, 13 April 2018 - 09:08 WIB

Penyedia transportasi berbasis aplikasi, Grab Indonesia (Foto Ist)
Penyedia transportasi berbasis aplikasi, Grab Indonesia (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Kementerian Perhubungan terus mengejar penyelesaian aturan hukum aplikator menjadi perusahaan transportasi. Payung hukum ini ditargetkan bisa selesai dalam waktu dua bulan. Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana menuturkan setelah Peraturan Menteri Perhubungan tersebut terbit, aplikator wajib mendaftarkan diri menjadi perusahaan transportasi.

Jika tidak, maka dikenakan sanksi teguran administrasi, denda, pembekuan hingga pencabutan izin. "Itu sesuai dengan amanat undang-undang," kata Cucu

Meski begitu, ia bilang pemerintah akan memberikan masa transisi aplikator untuk memenuhi persyaratan perusahaan transportasi.

Lantaran, menurutnya aplikator membutuhkan proses penyelesaian administrasi. "Itu sebuah kelaziman dalam aturan," tukasnya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi antar interdep. Ia bilang Kementerian Perhubungan akan kolaborasikan aturan yang ada.

Pada pekan ini dan terakhir Jumat nanti (13/4) akan menjadi batas akhir bagi perusahaan penyedia aplikasi transportasi online untuk mendaftarkan diri sebagai perusahaan transportasi, laiknya perusahaan sejenis pada umumnya.

Namun sepertinya, permintaan tegas dari pemerintah belum mendapat tanggapan serius dari para penyedia transportasi online tersebut, dalam hal ini Go-Jek dan Grab Indonesia.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

SEVP Bisnis Ritel & Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi (kanan) dan Direktur Utama PT Mekar Agung Sejahtera, Sengkono Dharmawan (kiri)

Rabu, 20 Maret 2019 - 08:35 WIB

Kejar Target Pembiayaan KPR, BNI Syariah Gandeng Masgroup

Jakarta - BNI Syariah mengumumkan kerjasama dengan salah satu pengembang properti yaitu PT Mekar Agung Sejahtera (Masgroup). Kerjasama ini terkait dengan fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah.…

Menkeu Sri Mulyani (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 20 Maret 2019 - 08:30 WIB

Menkeu Pastikan Pemerintah Cairkan Rp2,66 Triliun Bayar Kenaikan Gaji PNS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan mencairkan anggaran Rp2,66 triliun pada April 2019 untuk membayar rapel kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) periode Januari-April…

Menteri BUMN Rini Soemarno (Foto Humas BUMN))

Rabu, 20 Maret 2019 - 08:04 WIB

Pertamina, RNI dan PTPN III Bersinergi Kembangkan Energi Terbarukan

Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina, RNI dan PTPN III menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerjasama penyediaan bahan baku crude palm oil (CPO), Refined Bleached Deodorized…

Kerbau di persawahan

Rabu, 20 Maret 2019 - 07:38 WIB

Kementan tingkatkan pengawasan terhadap pemasukan daging kerbau asal India

Jakarta, Adanya pemberitaan di beberapa media online terkait kejadian kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) di beberapa negara bagian di India, telah meningkatkan sikap kehati-hatian dan kewaspadaan…

Kemen Kominfo

Selasa, 19 Maret 2019 - 19:33 WIB

Kominfo Blokir 11.803 Konten Radikalisme dan Terorisme

Jakarta-Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran konten internet yang memuat radikalisme dan terorisme sebanyak 11.803 konten mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019.…