Pilkada NTT, Victory-Joss janji Tuntaskan Sektor Infrastruktur

Oleh : Herry Barus | Rabu, 11 April 2018 - 08:50 WIB

Viktor B Laiskodat Politikus Partai Nasdem (Foto Ist)
Viktor B Laiskodat Politikus Partai Nasdem (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Kupang- Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi (Victory-Joss) bertekad menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan dalam waktu tiga tahun jika dipercaya oleh rakyat untuk memimpin daerah itu lima tahun ke depan.

"Terobosan Victory-Joss adalah menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan di NTT dalam tiga tahun," kata Sekretaris Tim Pemenangan pasangan Victory-Joos, Honing Saning , Selasa (10/4/20180 terkait terobosan yang akan dilakukan pasangan Victory-Joss.

Dalam debat terbuka para kandidat Gubernur-Wakil Gubernur NTT, banyak kalangan menyoroti bahwa para calon tidak berani membuat terobosan sehingga debat tersebut menjadi kurang greget.

Menurut dia, terobosan pembangunan infrastruktur ini dengan cara melakukan rasionalisasi dan penghematan APBD serta kerja sama dengan pihak ketiga.

Selanjutnya kata mantan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan itu, APBD NTT yang semestinya diperuntukkan untuk membiayai infrastruktur dipakai untuk membayar pinjaman.

"Jadi prinsip pembangunan bukan 'base of money but base of planning'. Uang kita cari. Syaratnya pemimpinnya terpercaya dan kredibel," kata Honing Saning.

Dia menjelaskan, basis pembangunan infrastruktur jalan memang ada dalam beberapa kategori yakni ada jalan nasional, jalan propinsi dan juga ada jalan kabupaten.

"Selama ini gubernur seolah-olah hanya mengurus jalan propinsi. Padahal sebagian jalan biasa yang berada dekat maupun menghubungkan objek pariwisata juga perlu mendapat perhatian," katanya.

Artinya, ada ruas jalan harus dibangun dengan tujuan untuk mendorong peningkatan pariwisata seperti Labuan Bajo di Manggarai Barat, Riung di Kabupaten Ngada dan Lamalera di Lembata.

"Jadi tidak pakai kategori ini harus jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten," katanya.

Mengenai pinjaman, dia mengatakan, pinjaman pihak ketiga memang dibenarkan dari sisi regulasi karena dapat dikembalikan secara bertahap melalui APBD.

Karena itu, proses pinjaman untuk mendanai pembangunan infrastruktur jalan di provinsi berbasis kepulauan ini, tentu saja harus dilakukan atas persetujuan DPRD.

"Makanya sebagai politisi nasional yang memiliki jaringan dengan semua ketua parpol, diharapkan dapat membantu meyakinkan anggotanya di DPRD NTT untuk mendukung program ini," katanya menambahkan. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PointStar gelar acara “Iftar Insights: Understand Retail Business Continuity & Operational Challenges during Ramadan”.

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:47 WIB

PointStar Dukung Pemerintah Capai Target Pertumbuhan Lewat Transformasi Digital

PointStar berkomitmen untuk menyediakan solusi teknologi yang inovatif dan terdepan untuk membantu perusahaan ritel menghadapi tantangan perekonomian global dan lokal.

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:44 WIB

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Jakarta – Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital.

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:27 WIB

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Jakarta – Bank DKI kembali meraih apresiasi dari lembaga independen, kali ini dari media The Iconomics sebagai Indonesia Best 50 CEO pada Kategori Bank Daerah, yang diserahkan langsung pada…

Studi Klinis SANOIN dan P&G Health atasi anemia.

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:06 WIB

SANOIN dan P&G Health Lakukan Studi Klinis Atasi Anemia

Beberapa temuan dari studi klinis SANOIN terbaru yang didukung P&G Health dan dilakukan oleh para pakar kesehatan terkemuka, menunjukkan efikasi dari suplementasi zat besi dengan Sangobion

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. bersama Kepala LKPP Hendar Prihadi

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:48 WIB

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem…