Pembangunan Pabrik Semen Rembang Harus Taat Hukum

Oleh : Irvan AF | Sabtu, 21 Januari 2017 - 09:31 WIB

Aksi protes petani Rembang menolak pembangunan pabrik semen. (Donal Husni/NurPhoto via Getty Images)
Aksi protes petani Rembang menolak pembangunan pabrik semen. (Donal Husni/NurPhoto via Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) mengingatkan, pembangunan pabrik semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah agar menaati hukum, karena itu pihak perusahaan tidak perlu memaksakan kehendaknya.

Dalam pengajuan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung masyarakat Samin Jawa Tengah dimenangkannya, karena itu pabrik Semen Indonesia (Tbk) sebaiknya tidak perlu memaksakan kehendaknya, tetapi mencari solusi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, kata ketua APPTHI, Dr. Laksanto Utomo, mengomentari adanya PK terkait perjuangan Masyarakat Samin, di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Laksanto mengatakan, Putusan PK merupakan putusan akhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum secara final. Agar hukum tetap menjadi panglima di negeri ini, Pemerintah daerah yang berarti Gubernur Jawa Tengah dan Direksi PT Semen Indonesia perlu menaati putusan PK itu.

"Artinya PT Semen Indonesia tak perlu kasak kusuk memaksakan kehendaknya, untuk segera beroperasi," katanya, seraya menambahkan, pihaknya mengapresiasi Kebijakan Gubernur Jateng, Gandjar Pranowo yang mencabut izin lingkungan terkait pembangunan Semen tersebut.

Tetap Cemas Sementara itu, wakil dari masyarakat Samin yang diwakili oleh tiga orang, Guritno, Sukinah dan Murtini kepada pers di Jakarta sepakat untuk menolak pembangunan semen di wilayahnya karena akan merusak lingkunan yang selama ini menjadi sumber mata pencahariannya.

"Kami dari perwakilan masyarakat Samin tetap cemas meskipun PK dari Mahkamah Agung sudah memenangkan kami, karena Gubernur Jawa Tengah, bukannya melaksanakan secara utuh, tetapi justru mengeluarkan izin baru yang substansinya, tetap memperbolehkan Semen Indonesia beroperasi," kata Guritno.

Dalam bahasa Jawa dikenal "lamis". Artinya, seolah mencabut izin yang telah diterbitkan, tetapi esensinya sama saja jika PT Semen Indonesia tetap diperkarakan beroperasi meskipun dengan memperbaiki sistem amdalnya.

"Kami masyarakat Samin akan berjuang sekuatnya agar PT Semen Indonesia dan semen apapun tidak merusak lingkungan sebagai mata pencaharian masyarakat yang sudah ratusan tahun menempati di wilayah itu," katanya.

Sementara, Sukinah menambahkan, lebih dari lima tahun terakhir, kami ibu-ibu masyarakat Samin-Rembang berjuang melawan "kezaliman" dari orang-orang yang tidak suka masyarakat Samin.

Meskipun kami tidak diberi penerangan, pengiriman makanan dari saudara-saudara kami dihambat, bahkan ada yang ditonjok aparat hukum, kami tidak takut dan tidak gentar. "Kekerasan tidak akan menyurutkan niat ibu-ibu Samin untuk membela hak ulayatnya. Kalau suruh milih, apakah ingin jadi petani atau buruh pabrik, pasti semua akan memilih menjadi petani,' katanya, dengan menambahkan, janganlah sumber kehidupan kami dirusak atas nama pembangunan.

Menjawab pertanyaan, ia mengatakan, kami menolak pabrik semen bukan karena itu milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi kami juga berjuang penolakan pabrik semen Indosemen di Pati yang kini juga sedang memasuki gugatan di pengadilan. "Kami semua tidak anti pembangunan, tetapi kami minta perlakuan yang adil, bahwa tanah sebagai sumber mata pencaharian tidak perlu dirusak tetapi perlu dijaga semua agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari," tegas Sukinah.(iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Pariwisata, Arief Yahya (Foto: Kemenpar)

Jumat, 20 Juli 2018 - 12:00 WIB

Ajang ISTA 2018Kemenpar Optimis Raih Peringkat 30 di Tahun 2019

Berdasarkan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) World Economic Forum (WEF), Indonesia berada di peringkat 42 pada tahun 2017, kini diproyeksikan naik peringkat ke-30 dunia pada 2019…

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo (Foto Ist)

Jumat, 20 Juli 2018 - 11:45 WIB

Ini Janji BI Dampingi UMKM ke Pasar Global

Bank Indonesia menerapkan tiga langkah pendekatan untuk mendorong akses UMKM ke pasar global.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Bamsoet.com)

Jumat, 20 Juli 2018 - 11:33 WIB

DPR: Kelompok Cyber Narcoterrorism Gunakan Sosmed Pasarkan Narkoba

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan waswas terhadap kemunculan kelompok "cyber narcoterrorism" yang memanfaatkan dunia maya sebagai media untuk memasarkan narkoba.

Reza Priyambada, analis PT Binaartha Parama Sekuritas (Foto Abe)

Jumat, 20 Juli 2018 - 11:28 WIB

Kebijakan Trump Bisa Untungkan Obligasi Dalam Negeri

Kembalinya sentimen negatif dapat memberikan imbas negatif juga pada pergerakan pasar obligasi dalam negeri dimana pelaku pasar diperkirakan akan kembali melakukan aksi jualnya.

Bank Indonesia

Jumat, 20 Juli 2018 - 11:25 WIB

Rupiah Berpeluang Melemah Meski Suku Bunga BI Bertahap

Di perkirakan Rupiah akan bergerak di kisaran 14.475-14.462. Adanya rilis Bank Indonesia yang mempertahankan level suku bunganya meski positif untuk kondisi makroekonomi.