Pembangunan Pabrik Semen Rembang Harus Taat Hukum

Oleh : Irvan AF | Sabtu, 21 Januari 2017 - 09:31 WIB

Aksi protes petani Rembang menolak pembangunan pabrik semen. (Donal Husni/NurPhoto via Getty Images)
Aksi protes petani Rembang menolak pembangunan pabrik semen. (Donal Husni/NurPhoto via Getty Images)

INDUSTRY.co.id, Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) mengingatkan, pembangunan pabrik semen Indonesia di Rembang Jawa Tengah agar menaati hukum, karena itu pihak perusahaan tidak perlu memaksakan kehendaknya.

Dalam pengajuan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung masyarakat Samin Jawa Tengah dimenangkannya, karena itu pabrik Semen Indonesia (Tbk) sebaiknya tidak perlu memaksakan kehendaknya, tetapi mencari solusi agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, kata ketua APPTHI, Dr. Laksanto Utomo, mengomentari adanya PK terkait perjuangan Masyarakat Samin, di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Laksanto mengatakan, Putusan PK merupakan putusan akhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum secara final. Agar hukum tetap menjadi panglima di negeri ini, Pemerintah daerah yang berarti Gubernur Jawa Tengah dan Direksi PT Semen Indonesia perlu menaati putusan PK itu.

"Artinya PT Semen Indonesia tak perlu kasak kusuk memaksakan kehendaknya, untuk segera beroperasi," katanya, seraya menambahkan, pihaknya mengapresiasi Kebijakan Gubernur Jateng, Gandjar Pranowo yang mencabut izin lingkungan terkait pembangunan Semen tersebut.

Tetap Cemas Sementara itu, wakil dari masyarakat Samin yang diwakili oleh tiga orang, Guritno, Sukinah dan Murtini kepada pers di Jakarta sepakat untuk menolak pembangunan semen di wilayahnya karena akan merusak lingkunan yang selama ini menjadi sumber mata pencahariannya.

"Kami dari perwakilan masyarakat Samin tetap cemas meskipun PK dari Mahkamah Agung sudah memenangkan kami, karena Gubernur Jawa Tengah, bukannya melaksanakan secara utuh, tetapi justru mengeluarkan izin baru yang substansinya, tetap memperbolehkan Semen Indonesia beroperasi," kata Guritno.

Dalam bahasa Jawa dikenal "lamis". Artinya, seolah mencabut izin yang telah diterbitkan, tetapi esensinya sama saja jika PT Semen Indonesia tetap diperkarakan beroperasi meskipun dengan memperbaiki sistem amdalnya.

"Kami masyarakat Samin akan berjuang sekuatnya agar PT Semen Indonesia dan semen apapun tidak merusak lingkungan sebagai mata pencaharian masyarakat yang sudah ratusan tahun menempati di wilayah itu," katanya.

Sementara, Sukinah menambahkan, lebih dari lima tahun terakhir, kami ibu-ibu masyarakat Samin-Rembang berjuang melawan "kezaliman" dari orang-orang yang tidak suka masyarakat Samin.

Meskipun kami tidak diberi penerangan, pengiriman makanan dari saudara-saudara kami dihambat, bahkan ada yang ditonjok aparat hukum, kami tidak takut dan tidak gentar. "Kekerasan tidak akan menyurutkan niat ibu-ibu Samin untuk membela hak ulayatnya. Kalau suruh milih, apakah ingin jadi petani atau buruh pabrik, pasti semua akan memilih menjadi petani,' katanya, dengan menambahkan, janganlah sumber kehidupan kami dirusak atas nama pembangunan.

Menjawab pertanyaan, ia mengatakan, kami menolak pabrik semen bukan karena itu milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi kami juga berjuang penolakan pabrik semen Indosemen di Pati yang kini juga sedang memasuki gugatan di pengadilan. "Kami semua tidak anti pembangunan, tetapi kami minta perlakuan yang adil, bahwa tanah sebagai sumber mata pencaharian tidak perlu dirusak tetapi perlu dijaga semua agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari," tegas Sukinah.(iaf)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 07:00 WIB

Market Cap Tembus Rp.500 Triliun , BBRI Cetak Rekor Baru Pekan ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) untuk kedua kalinya selama sepekan menorehkan prestasi terbaiknya di perdagangan bursa saham.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, (Foto: Fadli/Industry.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 06:00 WIB

Rp5 Miliar Disiapkan Pemprov Papua untuk Korban Banjir

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan bantuan uang sebesar Rp5 miliar untuk membantu penanganan korban banjir bandang di Kabupaten Jayapura.

Tersangka Korupsi (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 23 Maret 2019 - 04:50 WIB

KPK Benarkan Amankan Direktur Krakatau Steel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan sebanyak empat orang terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga berhubungan dengan salah satu Direktur Krakatau Steel.

Kingston Partner Gathering, Kamis (21/3/2019)

Jumat, 22 Maret 2019 - 23:00 WIB

Perkuat Pasar, Kingston Miliki Puluhan Mitra Reseller di Indonesia

Kingston Technology, salah satu pemimpin dunia dalam solusi produk dan teknologi penyimpanan memori, secara bersama-sama dengan para mitra penjualan mengumumkan program mitra resmi di Indonesia.

Suasana diskusi yang bertajuk “Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2039), Kemana Pemerintah dan KPK” yang digelar Serikat Pekerja (SP) JICT di Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta, Kamis (21/03/2019) petang.

Jumat, 22 Maret 2019 - 20:49 WIB

Pakar Hukum UGM: Perpanjangan Kontrak Pelindo II dan Hutchison Ports Tetap Sah

Oce Madril, pakar Tindak Pidana Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM), menilai perjanjian perpanjangan kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dan Hutchison…