Antisipasi Persaingan Tak Sehat, KPPU Awasi Grab Pasca-akuisisi Uber

Oleh : Herry Barus | Selasa, 10 April 2018 - 14:18 WIB

Penyedia transportasi berbasis aplikasi, Grab Indonesia (Foto Ist)
Penyedia transportasi berbasis aplikasi, Grab Indonesia (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan akan terus mengawasi bisnis yang dijalankan Grab pasca-mengakuisisi Uber guna menjaga persaingan di bisnis transportasi daring tetap sehat.

"Kami berharap tetap ada kompetisi, maka KPPU akan melakukan monitoring terhadap perilaku monopolinya. Karena orang boleh melakukan monopoli, tapi jika melakukan praktik monopoli, itu yang dilarang," kata Komisioner KPPU Saidah Sakwan dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa (10/4/2018)

Ia mengatakan jika nanti ada salah satu pemain yang bertindak monopoli, dengan memainkan harga, maka regulator akan turun tangan.

"Praktik ini yang nanti akan kami monitor dari sisi perilaku. Apakah nanti Grab berperilaku monopoli atau tidak. Karena dalam Undang Undang Persaingan Usaha tidak boleh berperilaku monopolitisik," ujarnya.

Selain itu, KPPU juga mencermati proses peralihan mitra Uber ke Grab yang tidak berjalan lancar.

Meski menjadi persoalan terpisah dari isu persaingan usaha, namun KPPU memiliki kewenangan untuk menjaga agar tidak merugikan "driver" selaku mitra karena tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

"Kemarin ada problem saat peralihan mitra Uber ke Grab, itu memang persoalan tersendiri. Namun KPPU juga mendapat mandat untuk mengawasi program kemitraan dengan para driver tersebut. Apakah kemitraan itu adil dan sehat atau tidak, eksploitatif atau tidak. Itu jadi 'concern' kami," ucapnya.

Akuisisi Uber oleh Grab di kawasan Asian Tenggara menjadi sorotan komisi persaingan usaha di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Hilangnya Uber, membuat Grab hampir tanpa pesaing di Asia Tenggara, kecuali di Indonesia yang memiliki Go-Jek, perusahaan aplikator lokal yang mampu berkompetisi.

Dampak dari akuisisi Uber oleh Grab pun membuat banyak negara di Asia Tenggara meminta Go-Jek hadir dan menahan monopoli Grab di negaranya.

Selain KPPU, komisi persaingan Filipina, Malaysia, dan Singapura kini tengah menyelidiki akuisisi saham Uber di Asia Tenggara oleh Grab yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap persaingan usaha.

"Akuisisi ini akan berdampak terhadap bisnis transportasi, untuk itu kami akan melihat dengan lebih cermat," ujar Komisi Persaingan Filipina seperti ditulis oleh Reuters.

Bahkan komisi persaingan usaha Singapura (Competition Comission of Singapore) secara tegas meminta kepada Grab agar tidak menaikkan harga dan mempertahankan tarif yang berlaku saat ini.
 

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PT Asuransi Jiwasraya (Foto Industry.co.id)

Selasa, 16 Oktober 2018 - 00:55 WIB

OJK Monitor Penyelesaian Kewajiban Jiwasraya

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik upaya yang telah dilakukan oleh Direksi dan pemegang saham PT. Jiwasraya (Persero) berkaitan…

BRI Syariah

Senin, 15 Oktober 2018 - 21:37 WIB

Produk Halal BRIsyariah Sukses Gaet Milenial Jogja

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Jogja Halal Fest 2018 yang digelar di Yogyakarta pada tanggal 11 sd 14 Oktober lalu, menjadi bukti besarnya animo masyarakat terhadap produk…

Japan Airlines (JAL) (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 15 Oktober 2018 - 21:00 WIB

Japan Airlines Beroperasi di Terminal 3 Bandara Soetta

Japan Airlines (JAL) beroperasi di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai 26 Oktober 2018 mendatang.

Christine Lagarde Terkesan dengan Paviliun Indonesia (Foto Humas BUMN)

Senin, 15 Oktober 2018 - 20:45 WIB

Indonesia Pavilion Pukau Ribuan Peserta Annual Meeting IMF-WB 2018

Kehadiran Indonesia Pavilion sebagai wajah pembangunan dan budaya Indonesia yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak 8 Oktober - 14 Oktober 2018, mendapat banyak perhatian…

Rupiah (Foto Dok Industry.co.id)

Senin, 15 Oktober 2018 - 20:15 WIB

Pemerintah Usulkan Asumsi Rupiah 2019 Rp15.000

Pemerintah mengusulkan perubahan asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2019 menjadi Rp15.000 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.500 per dolar AS.