RR: Kita Harus Ubah Demokrasi Kriminal Menjadi Demokrasi yang Amanah

Oleh : Herry Barus | Minggu, 01 April 2018 - 15:13 WIB

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Medan- Hari ini ada 300 dari 350 bupati masuk penjara, setengah dari gubernur yang ada di Indonesia masuk penjara, ratusan anggota DPR, DPRD masuk juga. Itu artinya bukan lagi kasus orang per orang tetapi sudah sistemnya. Sistemnya harus dibenerin. Begitu kata ekonom senior, Dr Rizal Ramli saat berbicara di acara Nongkrong Politik bertema “Menuju Indonesia Emas” yang digelar RMOLSumut di Kafe Jumpa Kawan, Medan, Sabtu (31/3/2018).

Menurut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini, Ada yang salah dari sistem di Indonesia, sehingga banyak pejabat publik yang terciduk dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kemudian, Rizal Ramli yang dikenal dengan sebutan Rajawali Ngepret ini memberikan sebuah ilustrasi tentang pandangannya itu. Dalam ilustrasi itu, dia mengibarat seorang anak Medan yang pergi ke Singapura. Selama hidup di Singapura, si anak Medan ini bisa taat aturan yang ada di Negeri Singa itu. Ini lantaran Singapura menegakkan aturan di tengah masyarakat.

“Sebaliknya, anak Singapura datang ke Bintan dan mengikuti cara hidup orang Indonesia. Dia jadi ikut aturan begajulanl. Jadi ada sistem yang harus diperbaiki, ada perilaku yang harus diubah,” tegasnya seperti dilansir sejumlah media online Jakarta.

Tahun 2019, kata RR, adalah momentum tepat bagi bangsa ini untuk keluar dari sistem demokrasi kriminal tersebut. Pilpres 2019 harus membuka kesempatan untuk menjadi demokrasi yang amanah.

“Pada 2019 nanti, kita harus ubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi yang amanah,” ajak Rizal yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

Demokrasi amanah itu, lanjutnya, akan meninggalkan model penjajahan partai politik ala negara kapitalis, Amerika Serikat. Sehingga parpol tidak lagi dipaksa mencari uang dengan cara-cara tidak benar, seperti mengkorupsi dana dari anggaran belanja negara dan daerah.

“Total colongan beramai-ramai itu Rp 75 triliun. Hanya 10 persen yang disumbangkan ke partai politik, 90 persennya dibagi-bagi. Itu sebab anggota DPR-DPRD memiliki kemakmuran yang jauh lebih tinggi dari rakyat jelata,” tandasnya..