Genjot EBT Jadi Solusi Kelangkaan Energi Masa Depan

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Secara umum, berangkat dari kondisi bakal terentasnya sumber energi fosil lewat eksploitasi dan produksi saat ini, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional  menetapkan siasat  mengatasi kelangkaan energi di masa mendatang dengan menggenjot pemanfaatan EBT dan mengerem penggunaan sumber energi fosil. 

Dalam kebijakan tersebut, target bauran EBT pada 2020  ditetapkan sebesar 17%. 

Sedangkan, pada tahun 2025  pemanfaatan EBT diharapkan mencapai 23%. Berikutnya di tahun 2050 pemerintah mentargetkan  energi baru dan terbarukan bisa mencapai 31% dalam bauran energi nasional.

Pengembangan energi alternatif dinilai sudah mendesak untuk dilakukan saat ini, demi mengantisipasi krisis eneri yang  bisa terjadi di masa depan. Sayangnya potensi energi ini masih banyak yang belum dimanfaatkan. 

Melansir data dari Kementerian ESDM, dari potensi energi alternatif berupa energi baru dan terbarukan yang sebesar 443.208 MW, Indonesia baru memanfaatkan sebesar 8.216 MW. 

Dari semua energi alternatif yang tersedia di Bumi Nusantara yang terletak di garis katulistiwa, jelas energi surya atau sinar matahari memiliki potensi terbesar, yakni  207.898 MW. 

Namun sejauh ini pemanfaatannya baru sebesar 0,04%, atau sebesar 78,5 MW lewat penggunaan solar panel atau solar cell.  

Sementara pemanfaatan energi alternatif terbesar baru dilakukan pada energi berbasis air, sebesar 6,4%. 

Angka ini berasal dari pengembangan pembangkit listrik tenaga air yang sudah dibangun dengan kapasitas sebesar 4.826,7 MW, dari potensi yang tersedia sebesar 75.091 MW.

Pengembangan energi baru dan terbarukan memang bukan persoalan mudah. Sempat mengemuka pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp1.600 triliun untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. 

Angka ini tentunya tak bisa diemban sendirian oleh pemerintah yang juga tengah menggelar program pengembangan infrastruktur, yang juga membutuhkan dana yang masif.  

Sehingga tentunya  investor swasta amat diharapkan bisa ikut berperan dalam pengembangan energi alternatif tersebut.

Investor sendiri menghadapi kendala tingginya tingkat bunga kredit yang harus dibayarkan kepada perbankan untuk membiaya proyek pengembangan EBT. 

Kondisi ini diakui pemerintah sebagai salah satu kendala dalam pengembangan energi alternatif, demi menyiasati bakal menipisnya cadangan sumber bahan baku energi fosil. 

“Perbankan dalam negeri memberikan tingkat bunga yang tinggi, melampaui 10%. Sementara bank dari luar negeri menawarkan pinjaman rata-rata di bawah 5%, tapi biasanya diikuti sejumlah persyaratan. Seperti masuk kredit ekspor atau menggunakan teknologi dari negara pemberi pinjaman,” ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dalam keterangan tertulisnya. 

Sementara itu  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan, minimnya minat investor untuk membangun energi terbarukan di Indonesia masih terhambat oleh  mahalnya nilai investasi. 

Sementara itu dari sisi insentif juga dinilai masih relatif kurang.  Kondisi ini langsung berdampak pada  tingkat pemanfaatkan energi terbarukan oleh masyarakat. 

Sebut saja pemanfaatan energi alternatif tadi untuk elektrifikasi misalnya, tingginya investasi tentunya berujung pada mahalnya tarif listrik yang ditawarkan kepada masyarakat. 

Sementara itu  sebagian besar masyarakat tidak mampu membayar tarif listrik yang relatif mahal. 

“Kalau saya tawarkan  energi listirk yang lebih bersih, tapi harganya naik,  di (ruangan) sini pasti mau. Karena penghasilannya besar. Coba jika Anda penghasilannya di bawah Rp1 juta sebulan, pasti gak mau. Nah banyak mana (dengan yang mampu, red)?” ujar Jonan saat menjadi pembicara kunci di event “Energy Talk” di Jakarta (6/3).  

Kendati pengembangan EBT ini sangat padat modal,  pemerintah tetap mengedepankan keterjangkauan bagi masyarakat luas. 

“Affordability (keterjangakauan) itu penting. Meskipun mahal investasinya, harus bisa menawarkan harga yang kompetitif bagi masyarakat,” kata Jonan.

Menurutnya,  pemerintah sudah membuka peluang seluas-luasnya agi para investor untuk menjual listrik dari energi terbarukan dengan harga yang terjangkau, dan ia mengimbau  investor tidak hanya menunggu insentif dari pemerintah.

“Ini yang penting, pemanfaatan EBT untuk listrik, yang terjangkau oleh rakyat dan ramah lingkungan. Jadi keterjangkauan ini  sama pentingnya dengan rasio elektrifikasi. (Pelaksanaan dari) Sila kelima dari Pancasila,” ujarnya.  

“Elektrifikasi itu yang paling bahaya itu, tidak affordable, tak bisa dibeli oleh masyarakat,” imbuhnya lagi.

Pemerintah juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para investor asing yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan energi listrik berbasis EBT. 

Lagi-lagi syarat utama yang ditetapkan adalah harga energi yang terjangkau agar bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah-daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan).

"Tugas Pemerintah adalah memastikan energi tetap terjangkau bagi masyarakat, namun tetap mengupayakan keuntungan yang cukup untuk investor," ujarnya. 

Sementara itu perihal tingginya tingkat bunga perbankan untuk investasi di sektor kelistrikan berbasis EBT, Wakil Menteri ESDM Arcandra dalam pernyataan tertulisnya menyebutkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan para pemberi pinjaman (lender) dari luar negeri, termasuk Bank Dunia dan sejumlah lender dari Eropa. 

Diakuinya memang ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, yang beberapa klausul di antaranya dinilai  terlalu ketat. 

”Tapi terus kami usahakan agar persyaratannya diperlonggar supaya pengusaha bisa mendapat akses ke pendanaan berbunga rendah,” ujarnya. 

Di luar masalah pendanaan, ada tantangan lain yang juga menjadi kendala, yakni izin penggunaan lahan,  serta beragamnya pemangku kepentingan yang terlibat. 

Namun demikian pemerintah menjanjikan akan  menerbitkan beragam regulasi guna memperbaiki iklim investasi dan mempercepat penggunaan energi terbarukan berupa insentif fiskal dan nonfiskal. 

Dari aspek strategi fiskal, pemerintah antara lain telah menerapkan feed in tariff, indeks harga tertinggi untuk biaya pembangkit regional, menerapkan mekanisme business to business antara investor dan PT PLN (persero) untuk pembangkit panas bumi dan bio massa dari sampah kota.  

Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan kewajiban pemanfaatan BBN (bahan bakar nabati) untuk sektor transportasi bagi badan usaha niaga melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2013.