Kadin Minta Gubernur BI Terpilih Harus Independen di Tahun Politik

INDUSTRY.co.id -Jakarta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap Gubernur Bank Indonesia (BI) yang terpilih nanti dapat bersikap independen di tahun politik, menyusul keputusan Presiden Jokowi yang telah memilih calon tunggal Gubenur BI Perry Warjiyo beserta jajaran Deputi Gubernur BI.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan Sigit Pramono mengatakan, posisi Bank Indonesia akan diuji selama tahun politik khususnya terkait inflasi. Sebab, pemerintah punya kepentingan dalam menjaga inflasi tetap rendah.

"Tapi apakah inflasi rendah adalah sesuatu yang memang wajar atau hanya mengikuti mau pemerintah. Ini ujian Bank Indonesia dalam tahun politik," kata Sigit di Jakarta (27/3/2018).

Dirinya menghimbau kepada Gubernur BI yang baru agar tidak terbawa kepada arus kepentinggan politik dan tetap mementingkan pasar dalam mengendalikan inflasi maupun dalam menentukan kebijakan lain.

Sigit menjelaskan, Independensi BI sendiri telah tertulis dalam undang-undang. Hal tersebut tertulis pada pasal 9 UU No.23/1999 dimana tertulis sebagai lembaga independen ini, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI, dan BI wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Selain inflasi, tugas bank sentral dalam menjaga nilai tukar rupiah juga menghadapi tantangan besar. Sigit menjelaskan, sekalipun Indonesia masuk dalam G-20, tetapi secara besaran ekonomi tetap kalah jauh dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Hal tersebut menjelaskan mengapa posisi rupiah terhadap dollar AS sangat lemah. Dalam posisi yang lemah dan ditambah defisit transaksi berjalan membuat rupiah amat rentan.

Terakhir kali Indonesia mengalami surplus, yaitu pada 2011 sebesar US$1,68 miliar. Setelah itu kembali defisit hingga sekarang.

Belum lagi terkait kebijakan bank sentral AS yang menaikkan suku bunganya. Hal tersebut membuat dollar AS berpotensi kembali ke 'kandangnya' dan berakibat rupiah semakin melemah.

"Ini yang harus diperhatikan oleh gubernur baru nanti, bahwa tantangan dalam menjaga nilai rupiah makin hari makin berat dan tidak mudah," imbuhnya.

Gubernur BI juga diharapkan berperan penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Dalam komite tersebut, Menteri Keuangan bertindak sebagai ketua dan anggotanya adalah Gubernur BI, Ketua OJK dan Ketua LPS.

Menurutnya, semua pihak yang duduk dalam KSSK tidak hanya mewakili lembaganya tetapi juga nasib rakyat Indonesia terutama jika ada ancaman krisis keuangan.

Sigit juga menyoroti maraknya pembobolan rekening bank akibat kejahatan skimming. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Gubernur dan Deputi Gubernur yang membawahi sistem pembayaran.