Dinasti dan Monster Demokrasi

INDUSTRY.co.id - Jumat (30/12) lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini terkait jual-beli jabatan. Penangkapan terhadap Sri juga dibombardir isu adanya politik dinasti di Klaten. Bahkan ada yang memperkirakan selama setidaknya 20 tahun,kekuasaan politik di Klaten akan berputar di dua keluarga tersebut: suami duet suami, suami bersanding dengan istri kolega, dan kini istri berpasangan dengan istri. Tudingan tersebut beralasan mengingat Sri Hartini adalah istri dari almarhum Haryanto Wibowo yang pernah menjabat sebagai Bupati Klaten.

Koalisi Pilkada bersih menemukan setidaknya 12 calon kepala daerah di 11 daerah berasal dari dinasti politik yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017. Para calon pemimpin daerah itu adalah Andika Hazrumy (calon Wakil Gubernur Banten), Hana Hasanah Fadel (Calon Gubernur Gorontalo), Dodi Reza Alex Noerdin (Calon Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan), Adam Ishak (Calon Wakil Bupati Mesuji, Lampung), Parosil Mabsus (calon Bupati Lampung Barat). Selanjutnya Atty Suharti (Calon Walikota Cimahi, Jawa Barat), Siti Rahma (Calon Bupati Pringsewu, Lampung), Dewanti Rumpoko (Calon Walikota Batu, Jawa Timur), Karolin Margret Natasa (Calon Bupati Landak, Kalimantan Barat), Noormiliyani A. S. (Calon Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selantan). Kemudian Rahmadian Noor (Calon Wakil Bupati Barito Kuala) dan Tuasikal Abua (Calon Bupati Maluku Tengah).

Inheren korup

Politik dinasti selalu inheren dengan korup karena ada pemusatan kekuasaan pada keluarga. Sentralisasi kekuasaan tersebut untuk memacu adrenalin mempertahankan aset kekuasaan dengan mengkapling sumber ekonomi, dan pembuatan kebijakan pragmatis: mendukung pemusatan kekayaan pada kelompok keluarga. Politik familialisme selalu didasarkan pada legalisasi di mana konstitusi menjamin setiap orang memiliki hak berpartisipasi dalam memilih dalam pemilu maupun dalam hal perebutan kekuasaan.

Secara sosiologis, kekuasaan yang dilimitasi pada keluarga atau garis keturunan ini merupakan warisan dari sistem kepercayaan sosial selama ini bahwa orang-orang terdekat apalagi yang segaris keturunan lebih mudah membangun kepercayaan dan identifikasi sosial sebagai semen perekat dalam menjalankan bisnis termasuk politik (Asmarawati 2015). Selain itu, upaya mengakumulasi aset kekuasaan lebih gampang dilakukan karena mereka relatif memiliki visi dan orientasi serupa. Suami atau ayah misalnya, akan mudah mengendalikan isteri atau anaknya untuk mengkanalisasi kebijakan-kebijakan yang diproyeksikan bakal menguntungkan mereka.

Modal ekonomi dalam politik liberal merupakan jembatan emas membangun imperium kekuasaan lokal. Dengannya, sirkulasi kekuasaan bisa disetir untuk mengarus pada klan tertentu, misalnya lewat politik uang pada hari pemilihan, pembuatan program kebijakan sosial-karitatif dadakan (untuk orang miskin, anak terlantar, lanjut usia) untuk menggaet simpatik dan dukungan elektoral publik dll.

Bagi kandidat berkualitas tapi kempis modal termasuk modal sosial, tentu akan sulit bersaing dengan inkumben atau mereka yang sudah veteran menancapkan kuku politik dinastinya. Persaingan asimetris kekuasaan seperti ini tidak lagi mampu menjaga muruah pilkada sebagai arena bersaing yang fair, namun hanya menjadi pentas kolosal para pecandu kuasa yang bersembunyi di balik jubah demokrasi.

Yang sangat dirugikan dari pola permainan politik dinasti tersebut adalah matinya kompetensi dan profesionalisme kepemimpinan di tangan para pemegang tampuk kekuasaan yang nota bene menjadi suksesor yang mengendalikan suksesi kekuasaan. Integritas dan kualifikasi kepemimpinan yang sangat dibutuhkan mengelola daerah menjadi ampas politik karena yang terutama adalah afinitas politik dan kesamaan orientasi untuk mengkapitalisasi kekuasaan dengan prestise, modal finansial dan penetrasi kebijakan sekuat-kuatnya.

Demokrasi pun digorok oleh rekayasa politik yang bertumpu pada lingkaran rente orang atau keluarga tertentu. Padahal demokrasi dalam dirinya mengandung nilai kesetaraan dalam proses politik dan pentingnya meritokrasi dalam kandidasi pemimpin (Dahl, 1998).

Demokrasi yang dimaknai tata kelola kekuasaan dinasti ini hanyalah sirkulasi kekuasaan berbasis figur sedarah, bukan pada publik secara luas. Lihat saja Provinsi Banten di mana kejahatan korupsi begitu masif karena dikuasai segelintir orang dan keluarga. Parahnya lagi, tak sedikit partai politik yang mendompleng realitas ini untuk mendukung berbagai orientasi dan kepentingan sempitnya.

Monster

Demokrasi lama kelamaan akan bermetamorfosis menjadi monster democrazy (pemerintahan dipimpin orang gila harta, kekuasaan), jika politik dinasti sengaja dijustifikasi oleh sistem pilkada yang senantiasa menghela karpet bagi praktek koncoisme, nepotisme dan monetisme, karena di mana pun, politik dinasti selalu melahirkan monopoli sumber daya daerah pada kelompok tertentu sehingga ruang distribusi kesejahteraan rakyat tertutup dan berbelok kepada suami, isteri, anak, ipar, ponakan dan tetek bengek anggota keluarga lainnya.

Seperti terkonfirmasi dari survei yang pernah dilakukan LSI bersama IFES tahun 2014 lalu, di mana 46 persen responden mengaku tidak setuju dengan politik dinasti, 9 persen setuju dan 7 persen memilih netral. Dan 26 persen responden yang setuju beralasan politik dinasti penuh dengan praktek KKN dan 13 persen lainnya menganggap politik dinasti hanya mementing diri sendiri. Di daerah yang politik dinastinya tumbuh subur, mereka biasanya membangun bisnis, mendirikan perusahaan, memelihara aset-aset mahal dari hasil konspirasi ekonomi untuk memback-up kekuasaannya.

Kita berharap OTT Sri juga disertai dengan pengungkapan jaringan politik dinastinya agar secara hukum mampu menghasilkan preseden: orang-orang kuat yang selama ini bermain di daerah lewat kereta politiknya bisa dihancurkan, sehingga dengan demikian bangunan politik demokrasi tidak terus dikotori hasrat rakus raja-raja kecil yang membangun tahtanya dengan politik familialisme.

Aparat hukum jangan menunda-nunda pembongkaran jual-beli jabatan seperti di Klaten dan di daerah lainnya, karena yang dirugikan adalah rakyat yang sejatinya harus mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, namun kenyataanya disodori pelayanan buruk. Selain itu, atmosfir karir dalam birokrasi dan pelayanan publik pun akan semakin tidak pasti atau menghadapi jalan buntu karena ditentukah oleh siapa yang menyetor paling banyak. Bagaimanapun kesejahteraan rakyat (eudomania) adalah hukum tertinggi yang perlu menjadi fokus utama kekuasaan, bukan sebaliknya untuk melayani kenikmatan meja makan sekelompok penguasa.

Partai politik sebagai kekuatan penopang demokrasi harus konsisten menerapkan kaderisasi secara obyektif, transparan, akuntabel yang mengeliminir penggiliran kekuasaan pada orang itu-itu saja. Selain itu, parpol harus mampu dan sungguh-sungguh mengedukasi rakyat agar memiliki rasionalitas dan cara berpikir kritis dalam memilih pemimpinnya termasuk tidak memilih pemimpin karena silaunya uang, bujukan katarsis maupun karena pengaruh dinasti. **** Penulis : Umbu Pariangu/Dosen FISIPOL Undana, Kupang