Sah, Status 4 KEK: Bitung, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Tanjung Api-Api dan Morotai

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Empat Kawasan Ekonomi Khusus dipastikan bisa segera dioperasikan secara resmi pada pertengahan tahun ini, menyusul kepastian dari pemerintah bahwa proses sertifikasi lahan bisa dirampungkan pada akhir Maret 2018.

Perihal kepastian bakal rampungnya proses sertifikasi lahan terungkap dalam  rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pada 16 Maret lalu  di kantor Kementerian Koordinator Bidang  Ekonomi, Lapangan Banteng, Jakarta.

Disampaikan Darmin, keempat kawasan ekonomi khusus yang dimaksud tersebut  adalah KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Morotai dan KEK Tanjung Api-Api. 

Menurutnya, keempat KEK ini  sebelumnya sempat menghadapi persoalan agraria dan pengadaan lahan yang membutuhkan penanganan khusus dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Salah satunya adalah  di KEK Bitung yang sempat mendapatkan gugatan dari pemegang sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sebelumnya, sehingga proses pembebasan lahan harus melibatkan lembaga pengadilan. 

"Tanah yang sudah habis HGU-nya, tahu-tahu begitu diusulkan (menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, red), bekas pemegangnya bilang  masih mau, terpaksa ini ke pengadilan," kata Darmin usai rakor. 

Saat ini, lahan di Bitung yang sudah dibebaskan mencapai 92,96 hektar dan proses sertifikasi tanah yang sempat disengketakan sudah dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto mengemukakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN  telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sertifikasi lahan empat KEK tadi pada 29 Maret 2018. 

Sedangkan perihal sengketa di KEK Bitung, menurut Enoh lahan tersebut kini telah memiliki ketetapan hukum dari pengadilan setempat Kepala daerah Provinsi  Sulawesi Utara juga disebut Enoh  telah memproses sertifikasi lahan ke Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah Sulawesi Utara.

Sedikit persoalan juga sempat dialami oleh KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan. 

Kawasan ini sebenarnya sudah menguasai lahan 518,34 hektare. 

Hanya saja masih ada 6 hektare yang peta bidangnya belum lengkap. 

Untuk itu  rapat koordinasi memutuskan  jika dalam waktu sepekan legalitas peta bidang belum bisa diselesaikan kelengkapan administrasinya,  maka proses sertifikasi akan dilanjutkan khusus untuk lahan yang sudah lengkap administrasinya.

Berikutnya adalah  KEK Morotai yang tengah dalam proses  sertifikasi terhadap 222 hektare lahan yang dikelola. 

Menurut enoh, semua persyaratan dan kelengkapan administrasi di KEK ini sudah disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN, sehingga tinggal menunggu sertifikat terbit.

Sementara itu status  KEK Tanjung Api-Api  belum berhasil membebaskan seluruh lahan dari target 200 hektare lahan.

Saat ini yang baru berhasil  dibebaskan adalah seluas 153 hektare.  

Persoalan muncul ketika proses sertifikasi berlangsung, muncul Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menyatakan bahwa lahan KEK Tanjung Api-Api adalah lahan gambut. 

Keluarnya surat keputusan tersebut membuat pengembangan industri tidak bisa dilakukan di kawasan tersebut. 

Akhirnya proses sertifikasi di Kementerian ATR/BPN ditunda untuk meminta klarifikasi terlebih dahulu kepada Menteri LHK. 

“Kami mendapat surat klarifikasi dari Menteri LHK yang menyatakan bahwa lahan KEK Tanjung Api-Api itu ternyata yang masuk lahan gambut hanya 4 persen. Sisanya lahan bukan gambut yang bisa dijadikan pengembangan industri,” kata Enoh. 

Masih menurut Enoh,  Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah sepakat untuk menyelesaikan pelimpahan kewenangan kepada Administrator KEK pada April 2018. 

Disebutkannya bahwa  ada beberapa klaususl yang dipersyaratkan oleh Kemendag dan BKPM, yakni dilakukannya pelatihan bagi para Administrator KEK sebelum pelimpahan kewenangan dilakukan. 

Hal ini dirasa perlu agar  pelayanan kepada calon investor oleh Administrator KEK bisa berjalan optimal nantinya.

"Pelatihan itu akan digelar awal April,” kata Enoh.

Setelah proses sertifikasi rampung pada 29 Maret 2018, dan proses pelimpahan kewenangan dari Kemendag dan BKPM kepada Administrator KEK selesai akhir April, tahap selanjutnya adalah peresmian operasional KEK Tanjung Api-Api, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Bitung dan KEK Morotai. 

“Empat KEK yang ditargetkan beroperasi pada pertengahan tahun ini Insya Allah bisa terwujud,” imbuh Enoh.

Sebelumnya medio Oktober 2017 lalu, pemerintah resmi menetapkan  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017, KEK Galang Batang resmi ditetapkan dan telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2017. 

Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dewan Nasional KEK yang diselenggarakan pada 30 Januari 2017. 

“Dewan Nasional akan memutuskan untuk merekomendasikan KEK Galang Batang ke Presiden apabila administrasi pengusulan telah dilengkapi” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK pada saat itu. 

KEK yang berlokasi di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tersebut memiliki luas lahan sebesar 2.333,6 Ha. 

PT Bintan Alumina Indonesia sebagai Badan Usaha Pengusul juga akan menjadi Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK tersebut.

KEK Galang Batang akan terdiri atas 4 zona yaitu: Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, dan Zona Energi. 

KEK ini akan dikembangkan sebagai kawasan basis industri pengolahan dan pemurnian bijih bauksit (refining) menjadi alumina, pengolahan alumina menjadi aluminium ingot (smelting), energi, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), logistik, pengembangan pelabuhan bongkar muat dan lainnya.

Sektor pertambangan dan penggalian telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Bintan. 

Dengan ditetapkannya KEK Galang Batang sebagai tempat pemusatan kegiatan industri dengan pengolahan produk dari hulu ke hilir, KEK ini diperkirakan akan menarik investasi senilai Rp 36,25 triliun selama 6 tahun ke depan. 

Selain itu, KEK Galang Batang juga diproyeksikan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 23.200 orang.

Adapaun keunggulan geokonomi KEK Galang Batang adalah berada pada lokasi strategis Kepulauan Riau yang dilintasi oleh Selat Malaka yang dilalui 94.000 kapal setiap tahunnya. 

KEK Galang Batang juga berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang melintasi Laut Cina Selatan. 

Keunggulan geostrategi wilayah Kepulauan Riau merupakan bagian dari kerjasama Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Malaysia – Singapura melalui Growth Triangle Singapura – Johor – Riau dan Kepulauan Riau. 

KEK Galang Batang akan berkembang bersamaan dengan pengembangan wiayah beberapa kawasan di Indonesia seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Batam dan Karimun.