Kelangkaan Pupuk Terjadi Akibat Kurangnya Alokasi

INDUSTRY.co.id - Surabaya- Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik (PG) Yusuf Wibisono mengatakan kelangkaan pupuk bisa saja terjadi di sejumlah daerah, hal itu akibat kurangnya alokasi secara nasional.

Dalam keterangan pers yang diterima di Surabaya, Selasa  (20/3/2018) dia mengatakan, kebutuhan pupuk petani Indonesia berkisar pada angka 13 juta ton setiap tahunnya, namun pagu anggaran negara hanya cukup memproduksi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton.

"Artinya, ada kekurangan atau gap sekitar 3-4 juta ton kebutuhan pupuk setiap tahunnya yang tidak dapat dipenuhi melalui skema subsidi," katanya.

Ia menegaskan, secara umum pupuk bersubsidi tidak langka, tetapi memang secara alokasi nasional kurang, sehingga berdampak pada alokasi di seluruh daerah di Indonesia.

Selain kelangkaan, kata dia, dua permasalahan lain yang selalu ada pada setiap musim tanam adalah terkait spupuk yang mahal, serta sulit didapat.

"Ada sejumlah hal yang perlu dilihat secara lebih mendalam terhadap adanya klaim pupuk mahal, sulit didapat, bahkan langka tersebut," kata dia.

Untuk pupuk mahal, dia menjelaskan, dalam mendapatkan pupuk bersubsidi petani terlebih dahulu harus tergabung dalam kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang dalam penyusunannya dibantu oleh petugas penyuluh pertanian dari dinas setempat.

"Nah, sekarang kita perlu pastikan terlebih dahulu, apakah petani tersebut sudah tergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, atau belum?" ujar Yusuf, menanyakan masalah terkait hal itu.

Bila belum, kata dia, petani tersebut belum berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tanamannya, ia akan menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya jelas jauh lebih mahal dibanding pupuk bersubsidi.

Kedua, untuk pupuk yang sulit didapat pada dasarnya Petrokimia Gresik hanya memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai ketetpan dalam Permendag No 15 Tahun 2013.

Sedangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi sudah ditetapkan melalui Permentan No 47 Tahun 2017 yaitu sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2018.

Oleh sebab itu, terkait adanya pupuk susah didapat, Yusuf mengimbau masyarakat agar memeriksa kembali apakah alokasi pupuk bersubsidi di suatu daerah masih ada atau tidak.

Bila alokasi habis, maka pupuk akan susah didapat, dan produsen sudah tentu tidak akan bisa menyalurkannya selama tidak ada keputusan realokasi dari pemerintah.

"Produsen tidak bisa serta merta melakukan realokasi pupuk bersubsidi tanpa adanya keputusan dari pemerintah, karena hal itu jelas menyalahi aturan Permendag dan Permentan tadi," kata dia.

Terkait Petrokimia Gresik, Yusuf mengaku sebagai salah satu produsen pupuk yang diberi mandat memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi selalu menyiapkan dan mengamankan stok di daerah yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Secara data, kata dia, saat musim tanam kedua pada bulan Maret 2018, Petrokimia Gresik telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi lebih dari 1 juta ton atau empat kali lebih banyak dari stok ketentuan minimum pemerintah, yaitu sebesar 227.318 ton.

Dari alokasi nasional 9,55 juta ton, Petrokimia mendapat alokasi penyaluran sebesar 5,3 juta ton, dan hingga kini elah menyalurkan sebesar 1.057.632 ton atau 72 persen dari tanggungjawab alokasi sampai dengan Maret 2018.

"Penyaluran memang masih 72 persen karena petani di sejumlah daerah juga masih dalam masa panen. Namun, distribusi pupuk terus berjalan dan insyaAllah akan sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan," ujarnya.