Kemenkop Terbitkan Aturan Baru Dukung Pertumbuhan Wirausaha Pemula

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 20 Maret 2018 - 18:36 WIB

Yuana, Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM (Ahmad Fadli/INDUSTRY.co.id)
Yuana, Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM (Ahmad Fadli/INDUSTRY.co.id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Untuk terus meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM menempuh langkah strategis untuk mendukung modal awal dari bantuan pemerintah bagi Wirausaha Pemula (WP).

Untuk itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati baru saja meluncurkan Keputusan Deputi Pembiayaan tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan pemerintah bagi pengembangan Wirausaha Pemula (WP) di Indonesia.

 "Bantuan pemerintah dalam pengembangan WP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan permodalan bagi usaha mikro dan kecil melalui start-up capital untuk pengembangan usahanya", kata Yuana dalam siaran persnya, Selasa (20/3/2018)

Yuana menambahkan, dengan aturan baru ini program WP diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di daerah tertinggal/terluar/terdepan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan antar kelompok/masyarakat berpenghasilan rendah melalui penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, serta peningkatan penghidupan berkelanjutan. "Bantuan pemerintah bagi WP ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pelaku usaha mikro sehingga dapat naik kelas", jelas Yuana.

Menurut Yuana, bantuan permodalan yang disiapkan bagi 1830 orang WP minimal masing-masing sebesar Rp10 juta dan maksimal Rp13 juta. "Dana bantuan itu bagi individu yang memiliki rintisan usaha paling sedikit selama enam bulan dan diprioritaskan bagi usaha produksi yang memiliki potensi untuk dikembangkan. WP penerima bantuan ini juga yang belum pernah menerima bantuan dana sejenis dari Kemenkop dan UKM, usia WP maksimal 45 tahun, pendidikan paling rendah SMP", imbuh Yuana.

Syarat WP lainnya, lanjut Yuana, memiliki KTP, NIK, atau surat keterangan domisili yang masih berlaku, hingga Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). "Yang tak kalah penting adalah memiliki sertifikat pembekalan kewirausahaan paling lama dua tahun sebelum tahun anggaran ini. Selain itu, WP harus memiliki rencana usaha yang dalam proposal disebutkan informasi usaha, perhitungan rugi/laba, rencana penggunaan dana bantuan, serta dilengkapi foto-foto kegiatan usaha", kata Yuana.

Bahkan, kata Yuana, persyaratan tersebut juga berlaku bagi WP di daerah terkena dampak bencana dan penyandang disabilitas. "Terkait tata cara pengajuan proposal, WP mengajukan ke pemda setempat. Pemda yang meverifikasi usulan calon penerima WP. Dari pemda baru diusulkan ke Kemenkop dan UKM", ujar Yuana lagi.

Setelah WP menerima bantuan permodalan, lanjut Yuana, pihaknya akan melakukan tahap monitoring dan evaluasi (monev) secara berjenjang dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk pemda setempat. Pelaksanaan monev dilakukan setiap semester selama dua tahun. "WP penerima bantuan juga harus melaporkan pemanfaatan dana tersebut paling lambat tiga bulan setelah uang diterima", tandas Yuana.

Di samping itu, aku Yuana, dalam aturan baru ini juga menerapkan sanksi tegas bagi WP yang memanfaatkan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukkannya. "Sanksinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan, kami berwenang untuk membatalkan dan mengalihkan kepada penerima WP lain", pungkas Yuana

Komentar Berita

Industri Hari Ini

EXO-CBX membintangi iklan mobil Hyundai UV KONA Electric. (Source: Soompi)

Rabu, 25 April 2018 - 19:00 WIB

Gara-Gara EXO-CBX, Hyundai Hentikan Pre-Order Mobil Terbaru

Perusahaan mobil Korea Selatan terkenal, Hyundai baru-baru ini menghentikan pre-order mobil Hyundai bertipe UV KONA Electric, dikarenakan mobil tersebut mendadak sangat populer dikalangan publik.

OJK

Rabu, 25 April 2018 - 19:00 WIB

OJK Ungkap Kasus Penyelewengan BPR KAS Bali

Otoritas Jasa Keuangan mengungkap kasus tindak pidana perbankan yang dilakukan Direktur Utama BPR KS Bali Agung Sedana berinisial NS terkait pemberian kredit kepada 54 debitur dengan nilai Rp24,225…

Lampu Hias Jelang Hari Jadi Kota Surabaya (Foto: enciety.co)

Rabu, 25 April 2018 - 19:00 WIB

Jelang Hari Jadi Kota Surabaya, Ratusan dan Lampion Hiasi Jalan di Kota

Menjelang Hari Jadi Kota Surabaya (HKJS) yang ke-725 pada bulan Mei mendatang, ratusan lampu hias dan lampion dengan berbagai macam bentuk serta warna mulai menghiasi kawasan tengah Kota Surabaya…

Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, Banun Harpini saat melepas ekspor perdana pisang Mas Tanggamus ke Cina

Rabu, 25 April 2018 - 18:54 WIB

Ekspor Produk Pertanian Asal Lampung Terus Meningkat

Lampung- Kementerian Pertanian melalui Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Banun Harpini menyebutkan layanan karantina untuk menjamin keamanan dan kesehatan produk pertanian…

Alsintan dari Kementan

Rabu, 25 April 2018 - 18:46 WIB

Kementan Melakukan Pelatihan Alsintan, Petani Antusias

Subang-Balai Desa Bojong Jaya mendadak ramai sejak pukul 07:00 pada Rabu pagi (25/4), para petani dari seantero Kecamatan Pusaka Jaya antusias untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) penggunaan,…