Menhub Budi Karya Pastikan Ganjil-Genap Tak Berlaku di Tol Jagorawi

Oleh : Herry Barus | Selasa, 20 Maret 2018 - 10:09 WIB

Menhub Budi Karya Sumadi (Foto Dok Industry.co.id)
Menhub Budi Karya Sumadi (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak akan memberlakukan kebijakan sistem ganjil-genap pada kendaraan pribadi di ruas jalan arah pintu tol Jagorawi seperti yang diterapkan di pintu tol Bekasi arah Jakarta.

Menhub di Jakarta, Senin (19/3/2018)  beralasan kapasitas Tol Jagorawi belum melebihi seperti di Bekasi.

"Tidak ada ganjil-genap di Tol Jagorawi, untuk tol Jagorawi itu hanya menambahkan jalur bus. Kapasitasnya belum melampaui di ol Jagorawi cuma kita menambah tingkat pelayanan dengan membuat jalur khusus untuk bus. Dua pekan lah paling lama kita akan lakukan," kata Budi saat ditemui di sela-sela pertemuan "1st India - Indonesia Infrastructure Forum".

Selain tidak memberlakukan kebijakan sistem ganjil-genap pada kendaraan pribadi di ruas jalan arah pintu tol Jagorawi, Menhub juga memastikan tidak akan memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang golongan III, IV dan V di tol Jagorawi seperti yang diterapkan di pintu tol Bekasi.

Di sisi lain Menhub akan memberlakukan Tiga Paket Kebijakan Penanganan Kemacetan yang sama seperti yang di pintu Tol Bekasi untuk diberlakukan di Tol Tangerang.

Terkait rencana ini Menhub memperkirakan akan memberlakukan kebijakan ini sebelum masa bulan puasa atau sekitar bulan Mei.

"Yang kemungkinan ada ganjil-genap adalah yang di Tol Tangerang. Tangerang itu akan sama dengan yang ada di Bekasi, semuanya (kebijakan) ada, ada bus (jalur khusus), ada ganjil-genap, ada (pembatasan operasional) truk. Tangerang mungkin sebelum puasa jadi kita akan diskusi dulu karena kita harus diskusi jalan arterinya mana," paparnya kepada awak media.

Selain memberi kesempatan untuk mencari jalan arteri alternatif, Ia saat ini juga memberi kesempatan kepada pemangku kepentingan khususnya operator bus di Tangerang untuk menentukan tarif bus.

Terkait hal ini, Budi menyebutkan pihaknya lebih memilih tarif bus tidak Rp20.000 tetapi Rp10.000.

Pada kesempatan yang sama Budi juga meminta para pengusaha truk terdampak kebijakan pembatasan jam operasional truk di Tol Cikampek agar menggeser jam operasional.

Lebih lanjut dia mengatakan dengan diberlakukannya Tiga Paket Kebijakan Penanganan Kemacetan di Tol Jakarta - Cikampek sejak 12 Maret lalu dapat mendorong masyarakat untuk berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi massal.

Sebelumnya, dia menjelaskan sepekan sejak diimplementasikannya Tiga Paket Kebijakan Penangan Kemacetan di Tol Jakarta - Cikampek jumlah kepadatan lalu lintas di ruas tol tersebut turun sebesar 36 persen.

Sejalan dengan kebijakan itu kecepatan kendaraan di ruas tol tersebut naik 22 persen.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan menyebut kecepatan rata-rata di Tol Jakarta - Cikampek terutama di segmen Bekasi arah Jakarta setiap Senin-Jumat pukul 06.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB dapat mencapai 60 kilometer per jam.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo (Foto Ist)

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:20 WIB

2023 Diprediski Industri Pasar Keuangan Syariah Tembus 20 Persen

Bank Indonesia yakin pangsa pasar keuangan syariah dapat meningkat cukup signifikan hingga 20 persen dari total pasar keuangan nasional pada 2023, dengan beberapa upaya, salah satunya memperluas…

Bahana Artha Ventura (Foto Kontan)

Rabu, 12 Desember 2018 - 06:00 WIB

2018, Bahana Salurkan Dana bagi Usaha Ultra Mikro hingga Rp 557 Miliar

Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah menyentuh hampir seluruh sektor dan aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam era revolusi industri keempat atau yang lebih dikenal dengan istilah…

Pemerintah meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable. (INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 05:20 WIB

Pemerintah Luncurkan Layanan Kredit Ultra Mikro Berbasis Digital

Pemerintah meluncurkan digitalisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat lapisan bawah yang belum bankable.

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah saat bedah buku karyanya berjudul Mere(i)butkan Sertifikasi Halal di Jakarta, Selasa (11/12) (INDUSTRY.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 05:08 WIB

Jaga Iklim Usaha, Pemerintah Diminta Jalankan Sertifikasi Halal

Lembaga advokasi Indonesia Halal Watch (IHW) mendorong pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Dengan memperkuat LPPOM MUI melalui…

Kue jajanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:35 WIB

Waspada! Banyak Jajanan Sekolah Tak Higienis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menyatakan masih banyak ditemukan jajanan sekolah di Jawa Timur tidak higienis meski temuan jajanan pangan di tempat pendidikan yang mengandung…