Menhub Budi Karya Pastikan Ganjil-Genap Tak Berlaku di Tol Jagorawi

Oleh : Herry Barus | Selasa, 20 Maret 2018 - 10:09 WIB

Menhub Budi Karya Sumadi (Foto Dok Industry.co.id)
Menhub Budi Karya Sumadi (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak akan memberlakukan kebijakan sistem ganjil-genap pada kendaraan pribadi di ruas jalan arah pintu tol Jagorawi seperti yang diterapkan di pintu tol Bekasi arah Jakarta.

Menhub di Jakarta, Senin (19/3/2018)  beralasan kapasitas Tol Jagorawi belum melebihi seperti di Bekasi.

"Tidak ada ganjil-genap di Tol Jagorawi, untuk tol Jagorawi itu hanya menambahkan jalur bus. Kapasitasnya belum melampaui di ol Jagorawi cuma kita menambah tingkat pelayanan dengan membuat jalur khusus untuk bus. Dua pekan lah paling lama kita akan lakukan," kata Budi saat ditemui di sela-sela pertemuan "1st India - Indonesia Infrastructure Forum".

Selain tidak memberlakukan kebijakan sistem ganjil-genap pada kendaraan pribadi di ruas jalan arah pintu tol Jagorawi, Menhub juga memastikan tidak akan memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang golongan III, IV dan V di tol Jagorawi seperti yang diterapkan di pintu tol Bekasi.

Di sisi lain Menhub akan memberlakukan Tiga Paket Kebijakan Penanganan Kemacetan yang sama seperti yang di pintu Tol Bekasi untuk diberlakukan di Tol Tangerang.

Terkait rencana ini Menhub memperkirakan akan memberlakukan kebijakan ini sebelum masa bulan puasa atau sekitar bulan Mei.

"Yang kemungkinan ada ganjil-genap adalah yang di Tol Tangerang. Tangerang itu akan sama dengan yang ada di Bekasi, semuanya (kebijakan) ada, ada bus (jalur khusus), ada ganjil-genap, ada (pembatasan operasional) truk. Tangerang mungkin sebelum puasa jadi kita akan diskusi dulu karena kita harus diskusi jalan arterinya mana," paparnya kepada awak media.

Selain memberi kesempatan untuk mencari jalan arteri alternatif, Ia saat ini juga memberi kesempatan kepada pemangku kepentingan khususnya operator bus di Tangerang untuk menentukan tarif bus.

Terkait hal ini, Budi menyebutkan pihaknya lebih memilih tarif bus tidak Rp20.000 tetapi Rp10.000.

Pada kesempatan yang sama Budi juga meminta para pengusaha truk terdampak kebijakan pembatasan jam operasional truk di Tol Cikampek agar menggeser jam operasional.

Lebih lanjut dia mengatakan dengan diberlakukannya Tiga Paket Kebijakan Penanganan Kemacetan di Tol Jakarta - Cikampek sejak 12 Maret lalu dapat mendorong masyarakat untuk berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi massal.

Sebelumnya, dia menjelaskan sepekan sejak diimplementasikannya Tiga Paket Kebijakan Penangan Kemacetan di Tol Jakarta - Cikampek jumlah kepadatan lalu lintas di ruas tol tersebut turun sebesar 36 persen.

Sejalan dengan kebijakan itu kecepatan kendaraan di ruas tol tersebut naik 22 persen.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan menyebut kecepatan rata-rata di Tol Jakarta - Cikampek terutama di segmen Bekasi arah Jakarta setiap Senin-Jumat pukul 06.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB dapat mencapai 60 kilometer per jam.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi pelayanan Jamkrindo. (Foto: Istimewa)

Selasa, 14 Agustus 2018 - 21:54 WIB

Perum Jamkrindo Terima 30 Mahasiswa Program Magang

INDUSTRY.co.id -

Jakarta - Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia meneriman sebanyak 30 orang Mahasiswa magang dari Vokasi Universitas Indonesia, Universitas Negeri…

Agus Harmurti Yudhoyono (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 14 Agustus 2018 - 21:00 WIB

Terima Kasih AHY, GN, RR, dan MMD!

Kita dapat menilai budi pekerti seseorang dari kenyataan sikap diri menghadapi musibah yang menimpa.

Melany Dian Risiyantie,

Selasa, 14 Agustus 2018 - 20:34 WIB

Melany Dian Risiyantie Nilai Artis Nyaleg Punya Nilai Positif & Negatif

Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Legislatif yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin, 13/8, kemarin terdapat 54 orang nama artis atau selebritas. Hal ini menunjukkan dunia…

Kementerian PUPR terapkan teknologi RISHA

Selasa, 14 Agustus 2018 - 20:32 WIB

Kementerian PUPR Terapkan Teknologi RISHA Rekonstruksi Rumah di Lombok

Konstruksi rumah tahan gempa diperlukan sebagai mitigasi bencana karena wilayah Lombok termasuk salah satu wilayah rawan gempa.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (Foto Ist)

Selasa, 14 Agustus 2018 - 20:20 WIB

Beda Koalisi dengan Jokowi, Asman Abnur Bukan Lagi Menteri Aparatur Negara

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, mengonfirmasi Asman Abnur telah mengundurkan diri dari Kabinet Kerja. Dengan begitu, Abnur bukan lagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…