Menperin Airlangga Pastikan Impor Garam Untuk Kebutuhan Bahan Baku Industri

Oleh : Ridwan | Minggu, 18 Maret 2018 - 20:10 WIB

Menperin Airlangga Hartarto (images by Industry.co.id)
Menperin Airlangga Hartarto (images by Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id -Jakarta, Garam merupakan salah satu bahan baku pokok yang dibutuhkan bagi sebagian sektor industri di dalam negeri untuk menunjang keberlanjutan produksinya.

Manufaktur yang mengkonsumsi garam industri ini dinilai sebagai sektor andalan dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga perlu dijaga ketersediaan bahan bakunya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, garam sebagai komoditas strategis, juga dapat mendukung rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah sejumlah industri dalam negeri. Jadi, sama pentingnya dengan bahan baku lainnya seperti baja dan produk petrokimia.

"Penggunaan garam ini sangat luas, antara lain di industri kimia, aneka pangan dan minuman, farmasi dan kosmetika, hingga pengeboran minyak. Bahkan, tanpa garam, industri kertas tidak berproduksi, dan kontak lensa tidak bisa jadi," terangnya di Jakarta, Minggu (18/3).

Menurut Menperin, sektor manufaktur yang membutuhkan garam industri sebagai bahan bakunya tersebut, telah beroperasi cukup lama di Indonesia. Ada yang sudah puluhan tahun.

"Oleh karenanya, pemerintah terus mendorong kontinuitas produksi industri nasional, karena berdampak pada lapangan pekerjaan, pemenuhan untuk pasar domestik, serta penerimaan negara dari ekspor," paparnya.

Airlangga pun menjelaskan, kualitas garam yang digunakan oleh industri tidak hanya terbatas pada kandungan natrium klorida (NaCl)yang tinggi, yakni minimal97 persen.

"Namun, masih ada kandungan lainnya yang harus diperhatikan seperti Kalsium dan Magnesium dengan maksimal 600 ppm serta kadar air yang rendah," kata Menperin.

Standar kualitas tersebut yang dibutuhkan industri aneka pangan dan industri chlor alkali plan(soda kostik). Sedangkan garam yang digunakan oleh industri farmasi untuk memproduksi infus dan cairan pembersih darah, harus mengandung NaCl 99,9 persen.

"Jadi, pemerintah mengimpor garam untuk kebutuhan bahan baku industri-industri tersebut.Sedangkan untuk garam konsumsi, masih akan dipenuhi oleh industri garam nasional," jelasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Indeks harga saham gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia (dok INDUSTRY.co.id)

Sabtu, 19 Januari 2019 - 07:45 WIB

Pekan Ketiga 2019, Indeks Harga Saham Gabungan Ditutup Naik ke Posisi 6.448

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup naik 1,36% ke posisi 6.448,16 pada pekan ketiga 2019 ini dibandingkan pada pekan sebelumnya di level 6.361,46.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT Holcim Indonesia Tbk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Sampah di TPST Bantargebang yang dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Sabtu, 19 Januari 2019 - 07:40 WIB

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Jalin Kerja Sama dengan Holcim Indonesia

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan PT Holcim Indonesia Tbk pada Selasa, 15 Januari 2019 melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian Sampah di TPST Bantargebang…

Menteri BUMN Rini Soemarno (Dok Industry.co.id)

Jumat, 18 Januari 2019 - 22:56 WIB

BNI-PNM Salurkan KUR Melalui Program Mekaar Naik Kelas

Menginjak usia ke-12 tahun kerja sama antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, kedua BUMN tersebut mengembangkan kerjasamanya…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Kemenperin dok)

Jumat, 18 Januari 2019 - 20:03 WIB

Menperin Airlangga Dorong Perluasan Kawasan Industri Makassar Hingga 1000 Hektare

Kementerian Perindustrian mendorong perluasan Kawasan Industri Makassar (KIMA) di Sulawesi Selatan hingga 1.000 hektare (Ha).

BPJS Kesehatan. (Foto: IST)

Jumat, 18 Januari 2019 - 17:52 WIB

Ini Kata BPJS Kesehatan Soal Biaya Urunan Peserta

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan peraturan baru, (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 terkait Pengenaan Urun Biaya BPJS Kesehatan dan Selisih Biaya Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu…