Pengamat: Inalum Harus Segera Kuasai Saham Divestasi Freeport

Oleh : Hariyanto | Minggu, 18 Maret 2018 - 14:35 WIB

Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)
Tambang Freeport (dok Freeport-Mcmooran)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi meminta perusahaan induk BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, segera kuasai 51% saham PT Freeport Indonesia.

"Inalum harus benar-benar berkomitmen secara serius untuk segera menuntaskan perundingan dan menguasai 51 persen saham divestasi Freeport sebelum 30 Juni 2018 ini, sehingga izin ekspor konsentrat Freeport tidak perlu diperpanjang lagi," katanya di Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Menurut Fahmy, semakin berlarutnya proses divestasi 51% saham Freeport akan menimbulkan berbagai potensi risiko baik ekonomi, maupun resiko sosial dan politik.

"Selama Inalum tidak bisa segera menyelesaikan proses perundingan, maka selamanya Menteri ESDM akan dipaksa memperpanjang izin ekspor konsentrat agar terhindar dari berbagai potensi risiko yang timbul," tambahnya.

Fahmy juga mengatakan posisi hukum Inalum sebagai perusahaan induk (holding) BUMN tambang semakin kuat pascaputusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak gugatan uji materi aturan 'holding' BUMN tambang, yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN.

Gugatan tersebut diajukan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017, yang telah menghapus status tiga BUMN, sehingga dinilai melanggar UU BUMN dan UU Keuangan Negara.

Namun, hasil putusan MA pada 6 Maret 2018 atas uji materi tersebut menegaskan PP 47/2017 tidak melanggar ketentuan UU BUMN dan UU Keuangan Negara, sehingga tetap sesuai dengan tujuan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3.

"Dengan hasil putusan MA itu, semua pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil, mesti legawa menerima putusan MA, selanjutnya mendukung pembentukan 'holding' BUMN tambang bagi sebesarnya kemakmuran rakyat," ujarnya.

'Holding' BUMN tambang dibentuk berdasarkan PP 47/2017 dengan menunjuk Inalum sebagai perusahaan induk BUMN tambang dan anggota terdiri atas PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.

Tujuan pembentukan 'holding' tambang adalah memperkuat struktur keuangan, mencapai efisiensi, dan integrasi usaha, serta menciptakan 'value creation', sehingga BUMN tambang dapat bersaing di pasar global dan memenuhi Pasal 33 UUD 1945. (ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di lokasi pembangunan Jembatan Kali Kuto

Sabtu, 26 Mei 2018 - 21:27 WIB

Jembatan Kali Kuto Bisa Dilewati H-2 Lebaran, Pengalihan Lalu Lintas Disiapkan

Pemudik yang melalui tol fungsional nantinya tidak dikenakan tarif. Kondisi jalan tol fungsional terdiri dari 132 km merupakan lapisan beton (rigid) dan 18 km berupa aspal.

Menteri Basuki saat meninjau ruas tol Pejagan-Pemalang

Sabtu, 26 Mei 2018 - 20:36 WIB

Kementerian PUPR Pastikan Ruas Tol Brebes Timur-Pemalang Dalam Kondisi Mantap Untuk Mudik 2018

Dengan dibukanya ruas tol Brebes Timur- Pemalang, maka pemudik yang akan ke arah Semarang pada tahun 2018 tidak lagi keluar di Pintu Tol Brebes Timur

Garis Polisi (Industry.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:53 WIB

Terlalu, Curi Jengkol Dua Pemuda Aceh Dihakimi Massa

Dua pemuda babak belur dihakimi massa, karena ketangkap tangan mencuri buah jengkol di kebun milik warga di Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (25/5/2018) malam.

Menteri BUMN Rini Soemarno (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:47 WIB

BUMN Diminta Bersinergi Benahi Perumahan Karyawan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk bersinergi untuk membenahi rumah-rumah dinas maupun milik karyawan yang sudah tidak layak huni.

Pilkada 2018 (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:42 WIB

Tokoh-Tokoh Bali Inginkan Gubernur yang Berani

Sejumlah tokoh di Pulau Dewata menginginkan agar gubernur yang terpilih dalam Pilkada 2018 berani dan tidak hanya diam dalam zona nyaman di tengah berbagai tantangan pembangunan.