Menteri Jonan Harapkan Statistik EBT Masuk Dalam Data Nasional

Oleh : Hariyanto | Sabtu, 17 Maret 2018 - 18:53 WIB

Penandatanganan kerjasama Kementerian ESDM dan BPS
Penandatanganan kerjasama Kementerian ESDM dan BPS

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengungkapkan pentingnya data statistik mengenai Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk bisa masuk dalam data nasional yang disajikan secara rutin oleh BPS. 

Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait Penyediaan, Pemanfaatan, Serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik Bidang ESDM, di Jakarta, Jumat (16/3/2018).

"Statistik tentang renewable energy menjadi bagian yang harus masuk dalam laporan secara nasional kita karena ini tanggung jawab bersama secara global dan kita mendukung upaya pengendalian perubahan iklim. Jadi saya pikir ini ada renewable energy accounting saya kira perlu masuk," ungkap Menteri Jonan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Jonan juga meminta kepada BPS untuk memperluas definisi statistik rasio elektrifikasi dengan memperhitungkan jaringan off grid dan independent grid (untuk daerah yang tidak bisa dijangkau oleh PLN), masuk dalam data rasio elektrifikasi nasional.

"Rumusan rasio elektrifikasi harus di-adjust. Saya membaca cenderung definisi rasio elektrifikasi sama dengan layanan PLN untuk kelistrikan, bisa saja off grid ada independent grid, ini yang memang kita dorong supaya kalau nunggu semua dari layanan PLN rasio elektrifikasinya tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Saya mohon dimasukkan dalam definisi rasio elektrifikasi," tambah Jonan.

Jonan juga mengapresiasi kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Kementerian ESDM dengan BPS dalam hal pertukaran data. 

"BPS ini badan yg sangat penting supaya seluruh data yang digunakan tidak bias. Saya terima kasih sekali kita bertukar data, kalau bisa both ways. Yang pengelola data di KESDM perlu belajar ke BPS tentang bagaimana mengelola data dan menyimpan data dengan baik," jelas Jonan.

Sementara itu, Kepala BPS Suhariyanto juga menyambut baik kerjasama yang sebenarnya selama ini telah terjalin antara BPS dan Kementerian ESDM. "Selama ini koordinasi antara KESDM dengan BPS sudah berjalan sangat baik, namun belum ada payung hukumnya", ungkapnya.

Menurutnya BPS akan berkomitmen membantu kebutuhan data Kementerian ESDM mulai dari data makro maupun mikro. Selain itu juga diperlukan pengelolaan data yang satu pintu sehingga konsistensi data terjaga.

"Data makro misal pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan dan penggalian, data mikro potensi desa setiap 3 tahun sekali. Satu pintu penting supaya konsistensi datanya terjaga dan tidak kesana kemari. Saya berharap data BPS bisa dipergunakan sebaik-baiknya dimanfaatkan oleh KESDM", jelasnya.

lebih lanjut Suhariyanto mengungkapkan bahwa BPS bersama Kementerian terkait juga perlu menyusun sistem neraca ekonomi lingkungan yang menjadi pilot project dari seluruh negara di dunia.

"Sistem ini akan diperlukan, yaitu sistem of environmental economic acccounting, BPS jadi pilot project dari seluruh negara di dunia," pungkasnya. 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kue jajanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:35 WIB

Waspada!!, Banyak Jajanan Sekolah Tak Higienis

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya menyatakan masih banyak ditemukan jajanan sekolah di Jawa Timur tidak higienis meski temuan jajanan pangan di tempat pendidikan yang mengandung…

Institut Pertanian Bogor IPB (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:29 WIB

IPB-USM Sepakat Kembangkan Lingkungan Maritim Era 4.0

Institut Pertanian Bogor (IPB) menjalin kerja sama dengan Universitas Sains Malaysia (USM) yang fokus pada pembangunan dan pemberdayaan lingkungan maritim serta pesisir dengan pendekatan inovatif…

Halal makanan (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:23 WIB

MUI Diminta Ambil Aih Sementara Sertifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia diminta mengambil alih sementara proses sertifikasi halal yang sifatnya wajib (mandatory) sesuai Undang-undang Jaminan Produk Halal karena Badan Penyelenggara JPH belum…

Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:20 WIB

Hoaks Membuat Anak Bangsa Saling Membenci

Ulama ternama dari Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr H Muhammad Zainul Majdi atau dikenal Tuan Guru Bajang (TGB) menyatakan berita bohong (hoaks) yang disebar melalui berbagai media membuat anak…

RS Siloam Purwakarta (Foto Dok Industry.co.id)

Rabu, 12 Desember 2018 - 04:08 WIB

Raih Predikat Paripurna RS Siloam Purwakarta Tingkatkan Pelayanan

Rumah Sakit Siloam Purwakarta meraih predikat paripurna, yaitu pengakuan tertinggi dalam kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Predikat tersebut diberikan Kementerian Kesehatan Republik…