Urgensi Pembentukan Holding BUMN Tambang

Oleh : Fahmy Radhi | Jumat, 16 Maret 2018 - 14:27 WIB

Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM (Foto Dok Industry.co.id)
Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi UGM (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Mahkamah Agung (MA) telah menolak gugatan uji materil aturan holding BUMN Tambang yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN. Gugatan tersebut diajukan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017, yang menghapus status 3 perusahan BUMN untuk dimasukan ke dalam holding BUMN Tambang, dinilai melanggar konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang Undang Dasar (UUD) 1945, UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba.

Namun, hasil putusan MA pada 6 Maret 2018 atas perkara itu menegaskan bahwa PP 47/2017 tidak melanggar ketentuan UU BUMN dan UU Keuangan Negara, sehingga tetap sesuai dengan tujuan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3. Dengan hasil putusan MA itu, semua pihak, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil, mestinya legowo menerima putusan MA, selanjutnya mendukung pembentukan holding BUMN Tambang bagi sebesarnya kemakmuran rakyat

Holding BUMN Tambang dibentuk berdasarkan PP 47/2017 yang menunjuk PT Asahan Inalum (Pesero) sebagai perusahaan induk BUMN Tambang dengan anggota terdiri dari: PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Salah satu tujuan pembentukan Holding Tambang adalah untuk memperkuat struktur keuangan, mencapai efisiensi dan integrasi usaha, serta menciptakan value creation, sehingga BUMN Tambang sehingga dapat bersaing di pasar global dan memenuhi pasal 33 UUD 1945

Pembentukan Holding Tambang menjadi semakin mendesak lantaran dipersiapkan untuk menguasai 51% saham Freeport Indonesia. Kendati Freeport sudah menyetujui kesepakatan dasar, termasuk recana smelterisasi dan divestasi 51% saham, tetapi Freeport  belum juga sepakat dengan mekanisme divestasi dan metode penetapan harga saham Freeport. Tidak bisa dihindari, perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan penetapan harga saham Freeport. Inalum sebagai Perusahaan Induk Holding BUMN tambang harus segera menyelesaikan perundingan tersebut agar 51% saham Freeport dapat segera digenggam oleh Pemerintah Indonesia.

Semakin berlarutnya proses divestasi 51% saham Freeport akan menimbulkan berbagai potensi resiko, baik resiko ekonomi, maupun resiko sosial dan politik. Resiko itu termasuk pemberian izin ekspor konsentrat kepada Freeport, yang ditenggarai melanggar UU Minerba. Selama PT Inalum tidak bisa segera menyelesaikan proses perundingan, maka selamanya Menteri ESDM akan dipaksa untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat agar terhindar dari berbagai potensi resiko yang akan timbul.

Oleh karena itu, PT Inalum harus benar-benar berkomitmen secara serius dan terus menerus untuk segera menuntaskan perundingan terkait smelterisasi dan divestasi 51% sebelum 30 Juni 2018, sehingga izin ekspor tidak perlu diperpanjang lagi. Kalau PT Inalum tidak mampu menyelesaikan divestasi 51% saham saham Freeport hingga 30 Juni 2018, tidak dapat dihindari bahwa PT Inalum kemungkinan besar akan menghadapai hambatan lebih serius dari pihak Freeport.

Dr. Fahmy Radhi, MBA: Pengamat Ekonomi Energi UGM, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Sederet agensi terkenal Korea Selatan menjalin kerjasama untuk mendirikan perusahaan platform konten baru pada Kamis (19/7). (Foto: Soompi)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 19:30 WIB

Tujuh Agensi Korsel Jalin Kerjasama Dirikan Perusahaan Konten Baru

Sederet agensi terkenal Korea Selatan, mulai dari SM Entertainment, YG Entertainment, BigHit Entertainment, JYP Entertainment, FNC Entertainment, Star Empire, dan Mystic Entertainment menjalin…

Girls Group 'TWICE' (Foto: soompi/stardailynews)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 17:00 WIB

Pelaku Ancaman Pembunuhan Girlband TWICE Ditangkap Polisi

Seorang pengguna forum Ilbe membuat sebuah postingan yang berisi ancaman pembunugan terhadap personel TWICE Mina pada Juni 2017 lalu. Ia bahkan mengunggahnya dengan foto sebuah pisau.

Pesawat AirAsia Tampilkan Logo Wonderful Indonesia (Foto Dije)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:30 WIB

AirAsia X Pastikan Tambah 34 Airbus A330neo

Afiliasi AirAsia, AirAsia X memastikan telah memesan tambahan 34 pesawat Airbus A330neo berbadan lebar.

Ilustrasi Exit Tol

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:26 WIB

Perbankan Danai Rp3,3 Triliun Tol Kunciran-Serpong

Pihak perbankan yang terdiri atas sindikasi empat bank memberikan dana pinjaman Rp3,3 triliun untuk pembangunan ruas jalan tol Kunciran-Serpong oleh PT Marga Trans Nusantara (MTN), yang merupakan…

Terminal LCC di Bandara Soetta (Foto Dok Industry.co.id)

Sabtu, 21 Juli 2018 - 16:22 WIB

Terminal 4 Soetta Bukan untuk LCC

PT Angkasa Pura II (Persero) menyatakan Terminal 4 Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak didesain untuk penerbangan berbiaya murah (low cost carrier/LCC).