Hak KPK Tidak Boleh Diintervensi

Oleh : Herry Barus | Rabu, 14 Maret 2018 - 22:00 WIB

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Foto Ist)
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Foto Ist)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menekankan hak penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh diintervensi, termasuk dalam hal penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka.

"(Penundaan) itu bisa dianggap intervensi. Tidak boleh dong. Itu hak KPK tidak boleh kita intervensi," jelas Zulkifli kepada awak media  di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (14/3/2018)

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengimbau KPK menunda penyelidikan, penyidikan, dan pengajuan sebagai saksi atau tersangka terhadap seorang yang telah ditetapkan KPU sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018.

Menurut Zulkifli, sesungguhnya hal yang penting untuk dicarikan jalan keluar adalah cara mengatasi mahalnya biaya Pilkada.

Saat ini, kata dia, biaya untuk membayar saksi di satu daerah bisa mencapai ratusan miliar.

"Yang jadi soal itu pilkada mahal perlu biaya, jalan keluarnya bagaimana. Itu yang penting. Kalau tidak ada jalan keluar, OTT tinggal tunggu waktu saja. Contoh di Jawa Timur, untuk saksinya saja sudah Rp180 miliar, belum sama spanduk," beber Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Maskapai Garuda Indonesia

Selasa, 25 September 2018 - 12:00 WIB

Garuda Indonesia Siapkan 10 Penerbangan Tambahan Selama Pertemuan IMF-WB

Maskapai Garuda Indonesia menyiapkan 10 penerbangan tambahan selama penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-WB) di Bali pada 12-14 Oktober 2018.

Smartphone Realme

Selasa, 25 September 2018 - 11:53 WIB

Catat Tanggalnya, Smartphone Dengan Layar Notch Pertama Realme 2 Akan Segera Diluncurkan

Setelah secara resmi mengumumkan kehadirannya di pasar Indonesia, Realme akan segera menggelar konferensi pers di Indonesia dan Asia Tenggara untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Oktober…

Dirjen IKTA Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono bersama Direktur Pelumas PT Shell Indonesia Dian Andyasuri saat mengunjungi Pabrik Pabrik Pelumas Shell Indonesia di Marunda, Bekasi (Foto: Dok. Industry.co.id)

Selasa, 25 September 2018 - 11:49 WIB

Importir Keberatan Aturan Wajib SNI Pelumas

Baru-baru ini Kementerian merilis aturan standar nasional Indonesia (SNI) wajib untuk pelumas, melalui peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 tentang pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib.…

Pertambangan di Indonesia

Selasa, 25 September 2018 - 11:36 WIB

Dua Perusahaan Ini Bergabung Jadi Penambang Emas Terbesar Dunia

Barrick Gold, salah satu perusahaan penambangan emas terbesar di dunia, membeli perusahaan saingannya Randgold. Penggabungan dua penambang emas ini menciptakan penguasa baru di industri emas…

Lion Air (Foto Ist)

Selasa, 25 September 2018 - 11:30 WIB

Tingkatkan Sektor Logistik, Lion Bidik Terbang ke Myanmar

Lion Air Group membidik Myanmar untuk pengembangan rute internasional di kawasana Asia Tenggara.