DPR: Perpu MD3 Tidak Perlu

Oleh : Herry Barus | Rabu, 14 Maret 2018 - 21:00 WIB

Wakil Ketua MPR, Taufik Kurniawan (sp.beritasatu.com)
Wakil Ketua MPR, Taufik Kurniawan (sp.beritasatu.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai usulan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak perlu.

Untuk itu, menurut dia di Jakarta, Rabu (14/3/2018)  kalau ada masyarakat yang tidak puas dengan Perubahan Kedua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 maka dipersilahkan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apabila ada pasal-pasal yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat, bisa dilakukan uji materi ke MK. Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu," kata Taufik di Kompleks Parlemen.

Namun dia menilai Perppu merupakan hak konstitusional Presiden dengan berbagai pertimbangan.

Dia mengatakan batas waktu penandantanganan Perubahan Kedua UU MD3 oleh Presiden Joko Widodo berakhir pada Rabu (14/3) setelah sebelumnya disetujui DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (12/2).

Taufik Kurniawan memastikan, sebagaimana UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kendati UU MD3 belum ditandatangani Presiden selama 30 hari, UU tersebut akan tetap berlaku.

"Hari ini, setelah 30 hari UU MD3 disahkan di Parpiruna, merupakan batas penandatanganan UU MD3 oleh Presiden. Namun sepertinya belum ada kabar Presiden menandatangani UU itu," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (12/2) menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, namun diwarnai dengan aksi "walk out" dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.

Pasal 73 ayat 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 122 huruf (k) yang menyebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan tugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Dalam pasal 245 UU MD3 hasil perubahan kedua dijelaskan, ayat (1) "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD".

Ayat (2) berbunyi, "Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana kejahatan terhadal kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; (c) disangka melakukan tindak pidana khusus. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Wapres JK di PBB (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 25 September 2018 - 12:47 WIB

Wapres JK Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perang Dagang

Wakil President M Jusuf Kalla mengampaikan perlu meningkatkan kerja sama antarnegara untuk menanggulangi dampak negatif perang dagang Amerika Serikat dan China yang terus berlanjut.

Maskapai Garuda Indonesia

Selasa, 25 September 2018 - 12:00 WIB

Garuda Indonesia Siapkan 10 Penerbangan Tambahan Selama Pertemuan IMF-WB

Maskapai Garuda Indonesia menyiapkan 10 penerbangan tambahan selama penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-WB) di Bali pada 12-14 Oktober 2018.

Smartphone Realme

Selasa, 25 September 2018 - 11:53 WIB

Catat Tanggalnya, Smartphone Dengan Layar Notch Pertama Realme 2 Akan Segera Diluncurkan

Setelah secara resmi mengumumkan kehadirannya di pasar Indonesia, Realme akan segera menggelar konferensi pers di Indonesia dan Asia Tenggara untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Oktober…

Dirjen IKTA Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono bersama Direktur Pelumas PT Shell Indonesia Dian Andyasuri saat mengunjungi Pabrik Pabrik Pelumas Shell Indonesia di Marunda, Bekasi (Foto: Dok. Industry.co.id)

Selasa, 25 September 2018 - 11:49 WIB

Importir Keberatan Aturan Wajib SNI Pelumas

Baru-baru ini Kementerian merilis aturan standar nasional Indonesia (SNI) wajib untuk pelumas, melalui peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 tentang pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib.…

Pertambangan di Indonesia

Selasa, 25 September 2018 - 11:36 WIB

Dua Perusahaan Ini Bergabung Jadi Penambang Emas Terbesar Dunia

Barrick Gold, salah satu perusahaan penambangan emas terbesar di dunia, membeli perusahaan saingannya Randgold. Penggabungan dua penambang emas ini menciptakan penguasa baru di industri emas…