DPR: Perpu MD3 Tidak Perlu

Oleh : Herry Barus | Rabu, 14 Maret 2018 - 21:00 WIB

Wakil Ketua MPR, Taufik Kurniawan (sp.beritasatu.com)
Wakil Ketua MPR, Taufik Kurniawan (sp.beritasatu.com)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai usulan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tidak perlu.

Untuk itu, menurut dia di Jakarta, Rabu (14/3/2018)  kalau ada masyarakat yang tidak puas dengan Perubahan Kedua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 maka dipersilahkan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Apabila ada pasal-pasal yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat, bisa dilakukan uji materi ke MK. Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu," kata Taufik di Kompleks Parlemen.

Namun dia menilai Perppu merupakan hak konstitusional Presiden dengan berbagai pertimbangan.

Dia mengatakan batas waktu penandantanganan Perubahan Kedua UU MD3 oleh Presiden Joko Widodo berakhir pada Rabu (14/3) setelah sebelumnya disetujui DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (12/2).

Taufik Kurniawan memastikan, sebagaimana UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kendati UU MD3 belum ditandatangani Presiden selama 30 hari, UU tersebut akan tetap berlaku.

"Hari ini, setelah 30 hari UU MD3 disahkan di Parpiruna, merupakan batas penandatanganan UU MD3 oleh Presiden. Namun sepertinya belum ada kabar Presiden menandatangani UU itu," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (12/2) menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, namun diwarnai dengan aksi "walk out" dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP.

Pasal 73 ayat 2 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan".

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 122 huruf (k) yang menyebutkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan tugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Dalam pasal 245 UU MD3 hasil perubahan kedua dijelaskan, ayat (1) "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD".

Ayat (2) berbunyi, "Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana kejahatan terhadal kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; (c) disangka melakukan tindak pidana khusus. (Ant)

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Pelabuhan (Ist)

Selasa, 19 Juni 2018 - 20:15 WIB

PORT Bidik Rights Issue Senilai Rp1,1 Triliun

INDUSTRY.co.id - PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) siap melakukan rights issue 1,5 miliar lembar saham.

Ilustrasi Ekspor (ist)

Selasa, 19 Juni 2018 - 20:00 WIB

Komoditi Indonesia Tertekan Perang Dagang AS-China

INDUSTRY.co.id - Perang dagang AS dan China diperkirakan akan berdampak ke ekonomi Indonesia. AS menerapkan tarif hingga 25 persen dari barang impor China, tak mau kalah China akan membalas…

Pariwisata Kalimantan (Foto Dok Industry.co.id)

Selasa, 19 Juni 2018 - 19:00 WIB

Pariwisata Kalteng Miliki Potensi Luar Biasa Tapi Kurang Promosi

Ketua Komisi C DPRD Kalimantan Tengah, Syamsul Hadi, menilai objek wisata di provinsi ini memiliki potensi yang luar biasa, namun promosinya sangat minim sehingga kurang optimal dalam menarik…

OPEC (Foto Ist)

Selasa, 19 Juni 2018 - 18:54 WIB

AS-China Turunkan Harga Minyak, OPEC Akan Tentukan Produksi Minyak

INDUSTRY.co.id - Saudi Arabia Pemimpin Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan Rusia mengusulkan pengurangan produksi namun ditentang sebagian anggota OPEC lainnya. Hal…

Ilustrasi tol JORR

Selasa, 19 Juni 2018 - 17:29 WIB

Kementerian PUPR Tunda Penerapan Integrasi Sistem Transaksi Tol JORR

Kualitas layanan jalan tol melalui integrasi sistem ini, pertama adalah meningkatnya efisiensi waktu tempuh karena transaksi hanya dilakukan satu kali