Tangkis Serangan Baja Impor, Menperin Siapkan Safeguard

Oleh : Ridwan | Kamis, 08 Maret 2018 - 10:08 WIB

Menperin Airlangga Hartarto (Foto Ridwan)
Menperin Airlangga Hartarto (Foto Ridwan)

INDUSTRY.co.id -Jakarta, Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tarif bea masuk baja sebesar 25 persen membuat banyak negara menduga China sebagai pengekspor baja terbesar akan mengalihkan produknya ke pasar lain salah satunya Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, kebijakan proteksionisme AS itu akan turut berdampak kepada pasar besi baja dalam negeri.

"Dampaknya tentu produk yang biasa masuk ke Amerika akan mencari pasar baru. Salah satunya dari China, yang melihat Indonesia sebagai pasar baru. Indonesia sendiri harus mempersiapkan, salah satunya (lewat) safeguard, ujar Airlangga di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta (7/3/2018).

Ketika ditanya mengenai kesiapan safeguard itu, ia mengatakan, Kementerian Perindustrian telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk melakukan monitoring impor baja.

"Hal itu dilakukan agar industri dalam negeri tidak terganggu ke depannya," terangnya.

Seperti diketahui, Indonesia sendiri selama ini cukup dikenal sebagai negara pengimpor baja dalam jumlah yang cukup besar. Airlangga menegaskan, jangan sampai aktivitas impor tersebut dilakukan di luar batas sehingga mematikan industri nasional atau dumping. Oleh karena itu, langkah kebijakan anti-dumping seperti safeguard itu penting.

Dia pun menyebutkan, Indonesia tidak akan mengikuti jejak Negeri Paman Sam yang menaikkan tarif masuk baja ke dalam negeri, karena sudah terikat kontrak perdagangan bebas (free trade) dengan negara lain.

"Kita sudah tanda tangan berbagai macam free trade, seperti dengan Jepang IDPA, China IFPA. Jadi mekanismenya tinggal safeguard," kata Menperin.

Lebih lanjut, ia menuturkan, saat ini pemerintah masih menunggu penerapan kebijakan itu, sambil menyiapkan berbagai kemungkinan dalam menghadapi "perang dagang" tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan potensi terjadinya perang dagang apabila pemerintah AS jadi menerapkan tarif pada impor baja dan alumunium.

Saat ini, ia mengatakan seluruh dunia sedang menantikan kepastian dari rencana yang juga berpotensi membuat negara-negara yang selama ini mempunyai hubungan dagang saling membalas dari sisi tarif.

"Kami lihat saja dulu, dinamika mengenai kebijakan itu sedang diperdebatkan antara Presiden Trump dengan kongres dan senat," ucapnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Bank BJB

Kamis, 20 September 2018 - 11:28 WIB

Prospek Peringkat Bank BJB Stabil

INDUSTRY.co.id

Pefindo Sematkan Peringkat idAA-Bank Jabar Banten (BJBR) dan obligasi berkelanjutan I/2017. Pefindo juga menegaskan peringkat idA untuk obligasi…

Kementerian PUPR dan K-Water Tandatangani MoU Kerjasama Manajemen Sumber Daya Air

Kamis, 20 September 2018 - 10:38 WIB

Kementerian PUPR dan K-Water Tandatangani MoU Kerjasama Manajemen Sumber Daya Air

Kementerian PUPR dengan Korea Water Resources Corporation (K-Water) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama di bidang pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Dirjen Sumber Daya…

Ilustrasi Pendaftar CPNS

Kamis, 20 September 2018 - 10:35 WIB

878 Formasi untuk Lulusan SLTA, Kemenkumham Buka Rekrutmen 2.000 CPNS

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 42 Tahun 2018 tanggal 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka rekrutmen…

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Foto: IST)

Kamis, 20 September 2018 - 10:30 WIB

Masyarakat Harus Manfaatkan Teknologi Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Pemeliharaan Sistem Irigasi

Kamis, 20 September 2018 - 10:04 WIB

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Irigasi Berperan Penting Wujudkan Ketahanan Pangan

Dalam upaya meningkatkan suplai air irigasi yang kontinu, pada periode 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan…