Pengembang Swasta Minta Dilibatkan dalam Proyek Pengembangan Hunian TOD

Oleh : Ahmad Fadli | Selasa, 20 Februari 2018 - 11:21 WIB

Ilustrasi pembangunan kawasan TOD oleh Perumnas
Ilustrasi pembangunan kawasan TOD oleh Perumnas

INDUSTRY.co.id, Jakarta -Kalangan pengembang properti swasta ingin turut berperan mengambil bagian dalam mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan yang terintegrasi dengan transportasi massal. Sebab, TOD merupakan pengembangan jangka panjang yang membutuhkan perencanaan matang.

Presiden Kehormatan International Urban Development Association (INTA), Budiarsa Sastrawinata mengatakan, konsep TOD tidak sebatas bangunan properti yang dipakai sebagai pemukiman yang terletak di stasiun suatu transportasi massal. Tetapi memiliki lingkup yang lebih luas lagi yakni suatu kawasan yang selain dilengkapi dengan fasilitas transportasi juga dilengkapi dengan fasilitas-faslitas lain.

Oleh karena itu, Budi menilai dalam pengembangan TOD perlu ada sinergi antara pemerintah dan pengembang swasta yang sudah berpengalaman dalam membangun sebuah kawasan terpadu.

"Jika tidak dipersiapkan dengan baik, bisa-bisa kawasan TOD itu justru menimbulkan masalah baru. Tidak hanya dalam persiapan, pengelolaan kawasan itu setelah jadi juga perlu diperhatikan," kata Kata Budi beberapa waktu lalu.

Budi mengatakan, proyek TOD yang selama ini digaungkan pemerintah dibangun di stasiun-stasiun kereta api bukan merupakan konsep TOD yang sebenarnya. Menurutnya, konsep TOD itu harus juga memikirkan kebutuhan dari masyarakat yang nantinya menghuni kawasan yang dibangun mulai dari pendididikan, kesehatan, dan kebutuhan komersial lain.

Sementara Direktur Ciputra Group, Agus Surja Widjaja mengatakan, saat ini diperjelas lagi peran pemerintah dan swasta dalam pengembangan hilirisasi proyek infrastruktur. Selama ini, pemerintah telah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana proyek infrastruktur dan properti dan belum ada kebijakan yang jelas mengenai peran swasta.

Menurut Agus, sebaiknya pemerintah lewat penugasan kepada BUMN cukup hanya mengembangkan infastrukturnya saja tetapi untuk pengembangan properti sebaiknya diserahkan kepada swasta.

"Seharusnya pemerintah itu mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan swasta saja. Daripada anggaran negara dipakai menyuntik BUMN buat bangun properti, lebih baik uangnya dihemat untuk bangun infrastruktur dan bangun properti ini diserahkan ke swasta saja," tuturnya.

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. bersama Kepala LKPP Hendar Prihadi

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:48 WIB

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem…

Tupperware luncurkan 3 Produk Baru, One Touch Fresh Rectangular, Supersonic Chopper Tall dan Black Series.

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:47 WIB

Tupperware Luncurkan 3 Produk Baru Untuk Meriahkan Ramadan

Sebagai Premium Housewares Solutions nomor 1 di Indonesia, Tupperware kembali menghadirkan produk terbaru untuk menemani keluarga Indonesia menyambut Ramadan di tahun ini.

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:45 WIB

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Jakarta - Koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral serta sosialisasi kebijakan yang masif menjadi kunci keberhasilan mudik sehat dan aman. Hal ini penting dilakukan mengingat jumlah pemudik…

Bank Mandiri saat menyerahkan santunan ke Yatim dan Dhuafa

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:34 WIB

Tebar Berkah Ramadan 1445 H, Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Bank Mandiri kembali berbagi kebersamaan di bulan suci Ramadan dengan masyarakat sekitar. Kali ini, Bank Mandiri bersama anak perusahaan memberikan bingkisan kepada 57.000 anak yatim dan duafa,…

Gedung BNI

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:28 WIB

BNI Terbitkan Global Bond Senilai USD500 Juta

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berencana melakukan penerbitan surat utang senior dalam denominasi Dolar Amerika Serikat senilai USD500 juta atau sekitar Rp7,94 triliun (kurs…