Saat Paket Kebijakan Belum Lagi Cukup Buat Pelaku Industri

Oleh : Dhiyan H Wibowo | Senin, 12 Februari 2018 - 10:15 WIB

Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani (Foto Setkab)
Presiden Jokowi bersama Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani (Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id -Jakarta, Para pelaku industri nasional yang bernaung di bawah organisasi Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyampaikan keluhannya terkait makin rendahnya daya saing industri di luar perusahaan pelat merah.

Sejumlah paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan pemerintah dianggap masih belum cukup baik menumbuhkan perekonomian, sehingga masih dibutuhkan insentif tambahan untuk menggerakkan industri di dalam negeri.

Duet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak awal memerintah tahun 2014 lalu seperti menumbuhkan asa baru bahwa pemerintah akan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk dunia usaha.

Eksekusi cepat pemerintahan Jokowi lewat kebijakan-kebijakan yang diproyeksikan akan menguntungkan publik, seperti menunjukkan bahwa Presiden ke-7 ini memang punya visi dan langkah yang serius untuk memajukan Bangsa dari segala sisi.

Sejumlah kebijakan dan deregulasi pun dilahirkan oleh pemerintahan Jokowi demi memberikan kemudahan usaha bagi para pelaku industri, baik berupa percepatan pengurusan perizinan, dorongan peningkatan ekspor, dukungan terhadap industri usaha kecil menengah (UKM), percepatan program kelistrikan, pembentukan peta jalan bagi industri e-commerce dan industri logistik nasional.

Hingga paket kebijakan terakhir berupa percepatan penerbitan perizinan usaha dari tingkat pusat hingga daerah.

Sejak paket kebijakan jilid pertama terkait upaya peningkatan daya saing industri Tanah Air pada 9 September 2015 lalu, tercatat sudah ada 16 paket kebijakan yang dilansir.

Terakhir pada Agustus 2017 lalu berupa percepatan penerbitan perizinan usaha.

Sigapnya pemerintahan Jokowi dalam merespons setiap permasalahan yang muncul sekaligus upayanya memberikan solusi, mendorong lembaga internasional Moodys memberikan pandangan positif terhadap paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah.

Moody's memperkirakan paket kebijakan ekonomi ke-15 misalnya, bisa memangkas defisit transaksi berjalan Indonesia secara bertahap ke depannya.

Sementara itu analis Sovereign Risk Group Moodys Investors Service Singapore Pte Ltd, Anushka Shah mengatakan, paket kebijakan yang baru dikeluarkan tersebut dapat meningkatkan daya saing dengan merampingkan serta menyederhanakan peraturan, mengurangi biaya operasional, dan mengurangi jumlah barang terlarang.

Pengusaha Masih Tertekan

Sudah selesaikah persoalan yang dihadapi para pelaku industri di Tanah Air lewat paket kebijakan yang dilansir pemerintah? Tampaknya belum.

Setidaknya hal ini bisa dilihat dari keluhan yang masih disampaikan perwakilan pelaku usaha nasional, Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Keluhan dan 'curhatan' pelaku industri yang disuarakan KADIN ini mengemuka pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin 2017 pada Oktober 2017 lalu.

Salah satu problem yang disampaikan para pelaku industri adalah terlalu jumawanya perusahaan pelat merah yang mendapatkan misi pembangunan oleh pemerintah, dan tidak memberikan kesempatan bagi pelaku industri swasta untuk ikut mencicipi pergerakan pembangunan.

Disampaikan Ketua KADIN Rosan Perkasa Roeslani, dibutuhkan sinergi antara perusahaan BUMN dan swasta, yang langsung didorong oleh pemerintah.

Dengan demikian diharapkan para pelaku usaha di luar BUMN bisa mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan proyek pembangunan yang digarap oleh pemerintah.

"Kami minta BUMN kembalilah ke core business-nya. BUMN jumlahnya 118 tetapi anak cucu cicit hampir 800 dan itu mengambil banyak porsi swasta dan UMKM," kata Rosan.

Ia juga berharap agar BUMN tidak mengerjakan bisnis dari hulu ke hilir. Ia memisalkan proyek pembangunan pembangkit 35.000 MW, yang idealnya perusahaan milik negara mau membagi porsi pembangunannya kepada pihak swasta.

Untuk itu Rosan berharap swasta bisa diberikan kesempatan. Hal lain yang masih disoroti oleh KADIN adalah rumusan mengenai kebijakan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus, usulan pemotongan pajak penghasilan (PPh) badan menjadi 17%-18%, dari yang berlaku saat ini 25%.

Dalam penutupan Rakornas KADIN yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo tersebut, Rosan menyoroti penerapan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menurutnya sudah saatnya untuk ditinjau ulang, terutama menyangkut usulan agar kawasan ekonomi khusus (KEK) diberikan otonomi untuk mengatur kebijakan ketenagakerjaan.

Menurut Rosan, regulasi tersebut menjadi keluhan utama para investor potensial baik dalam maupun luar negeri, dan sudah tidak sesuai dengan kemajuan digital ekonomi di masa depan.

"Berilah otonomi pada KEK ini mengatur mengenai tenaga kerja. Untuk mengatur pemberian insentif karena dengan ini bisa menjembatani hal-hal yang menjadi kendala," paparnya.

Ia yakin dengan memberikan kewenangan atau tanggung jawab pada KEK terkait pengaturan ketenagakerjaan, maka KEK bisa menjadi perantara bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, di hadapan Presiden, Ketua KADIN menyoroti sistem perpajakan di Tanah Air yang dinilainya masih belum bersahabat bagi para pengusaha, khususnya di tengah periode perlambatan ekonomi beberapa tahun terakhir.

Rosan meminta agar pemerintah bisa memangkas PPh badan untuk memberikan insentif kepada dunia usaha, sehingga diharapkan akan lahir banyak investasi baru dengan serapan tenaga yang kerja bakal meningkat.

Ia sendiri menyampaikan apresiasinya atas reformasi perpajakan yang dilansir pemerintah lewat langkah tax amnesty. Namun ia berharap pemerintah membuat sistem perpajakan yang lebih terbuka dan bisa memberikan insentif pada pembayar pajak.

"Jangan yang sudah benar bayar pajak masih dikejar-kejar juga. Ini enggak benar," selorohnya.

Perihal insentif perpajakan yang diinginkan pelaku usaha, di antaranya adalah keinginan agar Pajak Penghasilan (PPh) badan pasal 17 bisa dipangkas.

Menurut Rosan, konsekuensi dari pemangkasan pajak ini memang akan diikuti penurunan penerimaan pajak negara.

Namun di sisi lain akan ada investasi baru yang masuk yang berikutnya ikut menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Gabungan Pengusaha Elektronik Ali Soebroto juga berharap pemerintah bisa memberikan insentif potongan pajak barang ekspor (tax rebate).

Insentif yang selama ini diberikan berupa tax holiday dan tax allowance menurutnya merupakan keuntungan yang hanya bisa dinikmati oleh pelaku bisnis bermargin besar.

Padahal saat ini banyak industri yang masih mendapatkan marjin rendah, sehingga tak bisa menikmati tax holiday maupun tax allowance. Pasalnya insentif ini baru bisa dinikmati pelaku usaha ketika mereka mendapatkan untung.

"Jadi kita usul, insentif berupa tax rebate. Kalau tax allowance dan tax holiday itu banyaknya untuk industri yang marginnya tinggi saja," kata Ali Soebroto.

Ali berharap, industri tetap bisa mendapatkan insentif tanpa harus mencetak laba terlebih dahulu. Nah dengan insentif berupa tax rebate, industri yang berorientasi ekspor akan bisa ikut menikmati insentif potongan pajak.

Pentingnya insentif bagi dunia usaha, dikemukakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani, selain untuk menjaga momentum langkah ini juga akan memperbaiki iklim investasi.

Ia pun menyoroti pentingnya pembukaan akses pasar perdagangan produk Indonesia di perdagangan internasional.

"Saat ini, pelaku usaha kerap menghadapi kendala hambatan non tarif yang diberlakukan negara tujuan ekspor," tuturnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede menilai stabilitas makroekonomi Indonesia sejatinya sudah cukup baik untuk bisa mendukung iklim investasi.

Hanya saja, pelaku usaha berkeinginan pertumbuhan ekonomi dapat melebihi 5%. Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan sejumlah masukan bagi perekonomian makro kepada Presiden.

Ia mengibaratkan pemerintah masih kurang memberikan dorongan kepada tiga hal, yakni confidence bagi dunia usaha, peningkatan ekspor non komoditas, dan stimulus fiskal.

"Perlu stimulasi ekonomi dengan mengarahkan lebih banyak anggaran belanja pemerintah pada sektor padat tenaga kerja," paparnya.

Tak tinggal diam, pemerintah segera merespons apa yang dikeluhkan oleh dunia usaha. Menanggapi apa yang disampaikan para anggota KADIN, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa ia akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Kadin Indonesia.

Ia pun menyebutkan bakal mengalokasikan waktu khusus untuk membahas secara rinci setiap usulan dari pelaku usaha.

Namun demikian ia meminta para pelaku usaha untuk tetap percaya diri di tengah kondisi perekonomian saat ini, dan tidak meragukan sejumlah indikator makroekonomi yang saat ini menunjukkan membaiknya situasi ekonomi.

"Belum semua baik, masih banyak yang harus kita benahi, bersama Kadin (kita) mengerjakan ini," kata Presiden.

Soal dominasi BUMN di sejumlah proyek pemerintah, Jokowi mengaku sudah memerintahkan kementerian terkait untuk mendorong merger ratusan anak usaha BUMN.

"Saya sudah perintahkan, yang 800 dimerger atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin katering, nyuci baju," kata Presiden saat menutup Rakornas Kadin.

Tak lupa ia juga meminta perusahaan pelat merah di daerah untuk membuka kesempatan pada pengusaha daerah untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Insentif Disiapkan

Tak lama setelah KADIN berkeluh-kesah di hadapan Presiden, pemerintah mengaku telah menyiapkan sejumlah insentif, khususnya untuk industri manufaktur sebagai penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) nasional.

Melalui Kementerian Perindustrian, pemerintah berencana memberikan insentif pajak berupa tax allowance, dari potongan pajak sebesar 200% hingga 300%.

Disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto akhir 2017 lalu, pihaknya mengusulkan insentif untuk industri manufaktur, baik industri baru maupun yang melakukan perluasan usaha, yang berinisiatif melakukan vokasi.

Terilhami dengan kebijakan pemberian insentif yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand, maka bagi perusahaan yang berinvestasi pada vokasi bakal mendapat fasilitas pemotongan pajak sebesar 200%-300% dari nilai investasi.

"Jadi kalau misalnya investasi Rp 500 juta untuk vokasi, fasilitas yang diberikan adalah Rp 1 miliar (200% dari investasi) untuk memotong pajak," kata Airlangga.

Sementara untuk industri farmasi, herbal dan kosmetika, insentif untuk mereka yang berinvestasi pada vokasi bisa menerima pemotongan pajak sebesar 300% dari nilai investasi yang dikeluarkan.

Dalam satu kesempatan Airlangga memang pernah mengemukakan rencana insentif bagi industri farmasi. Pasalnya sejauh ini industri farmasi masih mengandalkan sebagian besar bahan bakunya dari impor, baik itu dari China maupun India.

"Insentif berikutnya akan disiapkan bagi industri padat karya yang berbasis ekspor. Insentif pemotongan pajak akan diberikan dengan melihat jumlah tenaga kerja yang diserap," ujarnya.

Airlangga memisalkan, insentif pajak yang berbeda akan diterapkan pada perusahaan yang mempekerjakan 1.000 orang, 3.000 orang, atau lebih dari 5.000 tenaga kerja.

Disampaikan Ketua Umum Partai Golkar ini, rencana tersebut telah dibicarakan dengan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dan Ia menargetkan, pembahasan ini rampung sebelum kuartal pertama tahun 2018.

Sepakat dengan Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pemerintah bisa saja memberi insentif seperti yang diberlakukan di Thailand tersebut.

"Presiden sudah sampaikan bahwa vokasi itu penting, vokasi yang dalam artian betul-betul memberikan investasi di bidang skill atau keterampilan atau pendidikan bagi pekerja kita, agar mereka siap masuk dalam proses industri" pungkas Menkeu.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri BUMN Rini Soemarno (Dok Industry.co.id)

Jumat, 17 Agustus 2018 - 18:46 WIB

Ke Ternate, Menteri BUMN Tinjau Kondisi Korban KMP Bandeng

Pasca insiden karamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Bandeng milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) di perairan Loloda, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada Rabu (15/8) lalu, Menteri Badan…

Presiden Jokowi dan Ibu negara Iriana Jokowi (Foto Dok Industry.co.id)

Jumat, 17 Agustus 2018 - 18:39 WIB

Gubernur Olly Akui Presiden Jokowi Perhtikan Kesejahteraan Veteran

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memperhatikan kesejahteraan seluruh veteran di Indonesia dengan menaikkan tunjangan kehormatan sebesar…

Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono cek pengerjaan Tol Bocimi

Jumat, 17 Agustus 2018 - 17:15 WIB

Pembangunan Infrastruktur Menumbuhkan Sentra Ekonomi Baru

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah di berbagai daerah dapat menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, kata Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor…

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Foto Ist)

Jumat, 17 Agustus 2018 - 17:00 WIB

Menteri Basuki Pastikan Tak Ada Proyek Baru Kecuali Bendungan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tidak ada proyek infrastruktur baru yang dikerjakan Pemerintah pada 2019 kecuali pembangunan bendungan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

Jumat, 17 Agustus 2018 - 16:45 WIB

Menteri PUPR Basuki akan Prioritaskan Belanja Modal

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan tambahan alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk belanja modal yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.…